Ilustrasi produk dalam negeri
Ketiga "bumerang" tersebut adalah lemahnya infrastruktur, buruknya sistem logistik, serta sistem regulasi yang berbelit-belit.

Pemerintah harus segera membereskan tiga "bumerang" yang selama ini menjadi faktor pemicu utama mengapa daya saing produk Indonesia masih lemah.

Ketiga "bumerang" tersebut adalah lemahnya infrastruktur, buruknya sistem logistik, serta sistem regulasi yang berbelit-belit.

"Selama ini, tiga masalah klasik itu terus menjadi penghambat dunia usaha kita. Sehingga tiga hal itu selalu saja jadi bumerang yang membuat daya saing produk kita masih lemah di perdagangan internasional," ujar Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik, Natzir Mansyur, saat ditemui di kantornya, Menara Kadin, Jakarta, Rabu (9/1).

Menurut Natzir, jika tiga masalah itu masih belum ada perbaikan, maka produk-produk impor akan tetap membanjiri pasar tanah air. Padahal, dia menilai kualitas produk dalam negeri jauh lebih baik daripada produk luar negeri. Natzir mengatakan, agar produk dalam negeri bisa bersaing dan bertahan di tanah air maupun luar negeri, maka pemerintah harus segera membenahi ketiga bumerang tersebut.

Menurut Natzir, untuk permasalahan infrastruktur, solusi terbaik adalah pemerintah harus gencar meningkatkan kerja sama proyek dengan pihak swasta.

Dia menilai, proyek Public Private Partnership (PPP) yang telah diterapkan pemerintah saat ini, sangat baik.

Menurutnya, agar infrastruktur lebih kuat lagi, maka untuk tahun ini pemerintah harus menambah jumlah proyek PPP, dan proyek ini harus tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

"Memang, infrastruktur bukan perkara mudah, karena banyak hal lain yang mesti dibereskan, seperti masalah lahan. Saya optimistis, jika pemerintah terus dorong BUMN ikut terlibat dalam PPP, maka infrastruktur kita akan lebih baik," ujarnya.

Sementara untuk masalah logistik yang masih minim, menurut Natzir, hal yang perlu diperbaiki adalah meningkatkan konektivitas.

Dia menilai, logistik dan infrastruktur adalah dua hal yang saling berkaitan. Jika infrastruktur beres, maka logistik juga akan beres.

Masalah yang selama ini terjadi menyangkut logistik, menurutnya adalah kurangnya jumlah pelabuhan sehingga distribusi produk terhambat.

Menurut Natzir, untuk memperbaiki sistem logistik itu, maka pemerintah harus menambah jumlah pelabuhan di Indonesia.

Sedangkan untuk bumerang ketiga, yaitu sistem regulasi yang berbelit-belit, solusi terbaik menurutnya adalah meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Natzir menilai, ada banyak kebijakan di pusat dan daerah yang tidak mendukung efisiensi usaha, misalnya aturan mengenai pembuangan limbah, ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pemberian pesangon, upah minimum, dan premi Jamsostek.

Menurutnya, karena tidak ada koordinasi yang jelas antara pusat dan daerah, maka dampaknya adalah kepada pekerja.

Menurut Natzir, dunia usaha membutuhkan pekerja. Artinya, ika pekerja mogok melakukan pekerjaan, maka akan berdampak pada produksi barang, sehingga menyebabkan daya saing berkurang.

Dia pun mengatakan, untuk itu, agar regulasi tidak berbelit-belit lagi, maka jalan keluarnya adalah perlu meningkatkan koordinasi pusat dan daerah.

Penulis: /WBP