Di bagian pertama, kita sudah membahas dampak urbanisasi bagi kota tujuan. Kita juga sudah menarik kesimpulan bahwa tanggapan pemerintah kota terhadap urbanisasi seharusnya tergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengendalikan fenomena tersebut.

Sekarang, saatnya kita membahas sesuatu yang lebih mikro: mengapa orang-orang ini ingin pindah dari desa ke kota? Apa saja motivasi internal mereka?

Sebelum seseorang memutuskan untuk pindah ke kota, mereka akan melakukan analisis cost-benefit.

Di sisi cost, mereka akan menimbang apa saja yang mereka tinggalkan di desa, peluang kegagalan mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kota, dan segala konsekuensi lainnya. Mereka akan menimbang seberapa sulitnya hidup jauh dari keluarga dan teman-teman mereka di desa, seberapa sulitnya mendapatkan pekerjaan di kota dengan kualifikasi dan skill yang mereka miliki, dan seberapa sulitnya hidup di kota dengan biaya hidup yang jauh lebih tinggi.

Di sisi benefit, mereka akan menimbang peluang sukses di kota dan segala konsekuensi dari kesuksesan tersebut. Mereka akan menimbang usaha apa saja yang bisa mereka bangun di kota, seberapa besar penghasilan yang bisa mereka dapatkan apabila usaha tersebut sukses, dan juga seberapa baik kehidupan yang bisa mereka beli dengan penghasilan tersebut.

Apabila sisi cost lebih besar dari sisi benefit, maka seharusnya individu menetap di desa, dan sebaliknya.

Mengapa saya menggunakan kata “seharusnya” di atas? Karena sering kali analisis cost-benefit tersebut dilakukan dengan penilaian yang bias.

Faktor utama yang membuat penilaian menjadi bias adalah tidak lengkapnya informasi yang mengalir ke desa. Ada tiga kasus yang berkontribusi terhadap aliran informasi tersebut. Pertama, orang yang gagal di kota dan tidak mampu pulang ke desa. Kedua, orang yang gagal di kota namun menutup-nutupi kegagalan tersebut ketika pulang ke desa. Ketiga, orang yang sukses di kota dan memamerkannya di desa.

Pada kasus pertama, orang yang tidak mampu pulang ke desa secara rutin tidak bisa bercerita tentang sulitnya kehidupan di kota, sehingga informasi tersebut tidak sampai ke keluarga dan teman-temannya di desa.

Pada kasus kedua, ketika mereka mampu untuk pulang ke desa, sebagian akan malu untuk mengakui kegagalannya. Ketika mereka pulang, mereka membeli pakaian dan oleh-oleh yang terlihat mewah, agar orang-orang di desanya menyangka bahwa mereka sukses hidup di kota. Maka, informasi tentang sulitnya hidup di kota lagi-lagi tidak tersampaikan.

Pada kasus ketiga, ketika seseorang meraih kesuksesan di kota, tentunya kehidupan yang dia peroleh di kota jauh berbeda dari kehidupan yang dirasakan oleh mereka yang gagal. Yang dia ceritakan ke keluarga dan teman-temannya adalah cerita sukses dan bukan cerita tentang seberapa sulitnya mencapai kesuksesan itu.

Dari ketiga kasus ini, jelas bahwa informasi tentang kehidupan di kota yang tersampaikan ke penduduk desa sangat bias. Setelah ditambah segala pencitraan di media televisi yang seolah mengagungkan kehidupan urban, tidak heran apabila penduduk desa berlomba-lomba pindah ke kota karena menganggap bahwa peluang sukses di kota cukup besar. Informasi ini menjadi sumber bias yang dapat membuat terlalu banyak orang ingin pindah ke kota.

Lalu, setelah kita tahu semua ini, apa gunanya? Menurut saya, sangat bermanfaat bagi pembuat kebijakan untuk mengerti motivasi internal dari fenomena yang ingin dia tanggapi dengan kebijakan. Kebijakan yang dirancang berdasarkan struktur insentif dan motivasi internal akan lebih efektif daripada kebijakan yang dibuat secara “asal-asalan”.

Di Jakarta, implementasi kebijakan anti-urbanisasi sebagian besar berbentuk razia. Razia tersebut tidak efektif karena dua alasan. Pertama, sangat sulit untuk memastikan bahwa razia akan sukses “menjerat” semua pendatang baru. Kedua, razia tidak akan mempengaruhi motivasi individu untuk pindah ke kota, sehingga mereka yang tertangkap pun akan mencari cara untuk kembali ke kota.

Kebijakan yang lebih efektif adalah kebijakan yang mempengaruhi faktor-faktor dalam analisis cost-benefit individu. Misalnya, contoh kebijakan pro-urbanisasi yang efektif adalah perbaikan daerah-daerah kumuh di kota sehingga mendapat akses air dan listrik yang layak, atau menyediakan bantuan bagi penduduk miskin di kota untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Dengan ini, peluang kegagalan di kota akan turun, dan kehidupan di kota bagi mereka yang gagal juga menjadi tidak terlalu buruk.

Untuk kebijakan anti-urbanisasi yang efektif, sebenarnya ada beberapa pendekatan. Bisa saja pemerintah tidak memberikan bantuan sama sekali bagi penduduk miskin di kota, sehingga konsekuensi kegagalan di kota akan semakin parah. Bisa saja pemerintah mempersulit persyaratan mendapatkan kerja untuk pendatang baru di kota.

Ini akan efektif untuk menakut-nakuti orang  yang tadinya ingin pindah ke kota, namun akan membuat penduduk miskin di kota sangat menderita.

Ada juga pendekatan yang lebih manusiawi. Pemerintah atau LSM bisa melawan bias informasi dengan memberikan informasi yang jelas mengenai sulitnya sukses di kota. Pemerintah harus menjelaskan kualifikasi dan skill set yang dibutuhkan untuk kerja di kota, dan juga memberikan gambaran yang faktual tentang  kondisi hidup penduduk miskin di kota yang mungkin justru lebih buruk daripada kehidupan di desa.

Selain itu, pemerintah dapat menyediakan peluang kerja yang layak di desa, yang memperkecil selisih pendapatan di desa dan di kota sehingga keinginan untuk pindah ke kota juga semakin kecil. Kedua cara ini dapat membuat penduduk desa enggan meninggalkan desa, tanpa harus menggunakan “kekerasan” atau pelanggaran konstitusi.