BeritaSatu.com

Hidup Anda bisa seindah pelangi
Jika Anda pandai mewarnai.
Kami datang setiap hitungan detik,
membawa aneka ragam informasi.

Beritasatu.com mewarnai hidup Anda
dengan informasi aktual-penuh makna.
Beritasatu.com sumber informasi terpercaya.
Close
    Beritasatu menerima blog karya Anda. Kirimkan ke blog@beritasatu.com

    Infrastruktur Buruk, Daya Saing Terpuruk

    Sabtu, 22 September 2012 | 16:00

    Indeks daya saing global menurut Word Economic Forum (WEF) dalam laporannya yang dirilis beberapa waktu lalu, telah menempatkan persoalan ketidakefisienan birokrasi, wabah korupsi dan buruknya infrastruktur sebagai tiga masalah utama yang membuat daya saing Indonesia terpuruk. Dalam laporan daya saing global tersebut, peringkat daya saing Indonesia turun empat peringkat dari tahun lalu dari posisi 46 ke urutan 50 tahun ini.

    Tahun lalu, tiga masalah tersebut juga menjadi faktor utama buruknya daya Indonesia. Artinya sejak tahun lalu, Indonesia belum melakukan perubahan yang berarti terhadap tiga hal tersebut. Ketiga hal tersebut merupakan masalah utama yang berpengaruh terhadap kegiatan usaha atau bisnis.

    Inefisiensi birokrasi telah memberatkan kegiatan usaha dan membuat belanja negara menjadi tidak efektif atau boros. Sementara korupsi juga telah menggerogoti kualitas pembangunan karena kualitasnya yang buruk. Kualitas infrastruktur juga dikenal buruk dan minim  sehingga menyebabkan kegiatan bisnis menjadi lebih mahal.

    Pembangunan sektor infrastruktur merupakan sektor prioritas yang harus memperoleh perhatian dalam rangka mengatasi kemiskinan. Bagi para investor atau pelaku pasar termasuk para arsitek pembangunan, core value daya saing suatu negara dalam menarik investasi diukur dari daya tarik dan kinerja  infrastruktur, baik infrastruktur dasar, sains, maupun infrastruktur teknologi. Miskin dan rentannya infrastruktur  suatu negara berdampak terhadap kehidupan suatu masyarakat.

    Hal ini dapat dipahami karena kebijakan infrastruktur memberikan dampak positif terhadap percepatan pertumbuhan. Selanjutnya strategi investasi infrastruktur dapat memacu pertumbuhan sosial ekonomi dan mengentaskan kemiskinan.

    Sejumlah riset ilmiah mengenai infrastruktur di negara-negara miskin menunjukkan bahwa negara-negara miskin memerlukan penggunaan  sekitar sembilan persen dari PDB untuk dapat mengoperasikan, memelihara, atau merawat dan membangun infrastruktur jika negara miskin tersebut hendak meraih level millennium development goals (MDGs) (Antonio Estache, 2006).

    Indonesia meski bukan kategori negara miskin, kondisi infrastrukturnya juga masih memprihatinkan. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur, fisik dan nonfisik kurang memadai. Padahal kondisi ekonomi yang tengah berkembang seperti Indonesia mutlak memerlukan pengembangan infrastruktur di berbagai sektor.

    Ada beberapa hal yang perlu dibenahi terkait dengan pengembangan infrastruktur yakni perlunya memperbaiki kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintah. Perbaikan kapasitas pemerintahan dan iklim investasi sangat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan investor dalam meningkatkan investasi infrastruktur guna mendukung kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Pemerintah memang gencar melakukan pembangunan infrastruktur di Indonesia seperti tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI.

    Keseluruhan proyek pembangunan infrastruktur akan membutuhkan dana Rp1.923,7 triliun. Pemerintah hanya mampu menyediakan pembiayaan sebesar Rp559,54 triliun melalui dana alokasi khusus (DAK). Sisanya akan dibiayai oleh pemerintah daerah melalui APBD sebesar Rp355,07 triliun, BUMN Rp340,85 triliun, dan pihak swasta melalui program Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) sebesar Rp344,67 triliun.

    Realisasi pembangunan infrastruktur melalui mekanisme public private partnership (PPP) masih menghadapi permasalahan. Akibatnya, proyek-proyek PPP yang dipersiapkan tidak berjalan sebagaimana diharapkan karena adanya hambatan-hambatan yang belum bisa diatasi.

    Paling tidak, terdapat lima masalah yang membuat proyek infrastruktur kerja sama pemerintah dan swasta berjalan lamban. Kendala itu terkait garansi risiko politik, dukungan pemerintah, masalah lahan, persiapan proyek, hingga minimnya kemampuan kerja sama proyek.

    Buruknya infrastruktur selama ini ternyata berbanding lurus dengan ketidakefisienan pemerintah menangani masalah ini. Anggaran yang dialokasikan untuk infrastruktur senilai Rp168,2 triliun tidak semata untuk pembangunan infrastruktur baru, tetapi juga untuk biaya perawatan.

    Di samping penyerapan anggaran untuk sektor infrastruktur juga rendah. Selama tahun 2005-2010 penyerapan anggaran untuk infrastrukur hanya sekitar 80% dan sebagian juga untuk biaya perawatan, bukan membangun infrastruktur baru.

    Setidaknya ada empat kendala pembangunan infrastruktur yakni minimnya belanja publik untuk pembangunan infrastruktur, rumitnya pembebasan lahan, implementasi regulasi yang masih lamban akibat daya dukung birokrasi yang lemah dan kesadaran masyarakat yang rendah dalam merawat dan menggunakan infrastruktur publik yang dinilai masih rendah.

    Alokasi anggaran untuk infrastruktur terbilang minim dibanding dengan sektor lainnya bahkan anggaran negara terlalu berat ke biaya pegawai dan biaya subsidi. Dalam APBN 2012, belanja pegawai mencapai Rp215,73 triliun atau 22,36% dari total belanja pemerintah pusat Rp965 triliun, dan subsidi energi Rp168,5 triliun (17,47%).

    Adapun belanja barang Rp142,2 triliun (14,74%) dan belanja modal Rp168,2 triliun (17,44%). Pemerintah mengalokasikan dana Rp168,2 triliun dalam belanja modal di APBN 2012 ketika sebagian besar akan digunakan untuk menunjang pembangunan infrastruktur. Alokasi tersebut, naik sekitar Rp27,2 triliun atau sebesar 19,3% dibandingkan alokasi dalam APBN-P 2011.

    Sedangkan dari sisi komposisi anggaran, nilai tersebut sama dengan 11.85% dari total pagu anggaran belanja negara yang nilainya mencapai Rp1.418,5 triliun. Berdasarkan prioritas belanja, anggaran itu selain akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur lainnya seperti infrastruktur energi, ketahanan pangan, dan komunikasi.

    Subsidi energi yang besar membuat alokasi anggaran infrastruktur menjadi terbatas. Karena itu, anggaran belanja subsidi perlu direalokasikan untuk infrastruktur.

    Reformasi anggaran perlu dilakukan, khususnya terkait dengan membengkaknya alokasi anggaran subsidi energi. Persoalan sekarang adalah bagaimana agar subsidi untuk sektor sektor produktif seperti infrastruktur pertanian, infrastruktur perhubungan, dan komunikasi.

    Selain isu spending infrastructure dalam mendukung investasi infrastruktur, juga perlu dipertajam isu seberapa besar strategi ideal  yang harus dipenuhi agar rakyat miskin memiliki akses terhadap infrastruktur dan memenuhi target  millennium development goals (MDGs).

    Untuk mempercepat pemerataan pembangunan, desain atau arah pengembangan infrastruktur hendaknya tidak lagi bias ke arah perkotaan, tetapi diarahkan juga ke pedesaan atau pertanian. Alasannya pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat terjadi karena sektor pertanian memiliki keterkaitan (lingage) dengan sektor lain baik yang di hulu maupun di hilir.

    Pemerataan pembangunan infrastruktur juga menjadi isu yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Wilayah Indonesia begitu luas, tetapi anggaran pembangunan infrastruktur pemerintah terbatas, sehingga tentunya akan menjadi permasalahan besar.

    Selain itu, dukungan sektor perbankan untuk pembangunan infrastruktur juga masih kurang. Perbankan lebih banyak mengucurkan kreditnya untuk sektor pertambangan ketimbang infrastruktur yang juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalnya, kredit investasi untuk proyek air dan irigasi hanya cair 12,5%, sementara sektor pertambangan cair 100%.

    Dalam pembangunan infrastruktur juga harus dipertimbangkan untuk menggunakan tenaga kerja lokal dan kandungan lokal sehingga mampu memberikan efek ganda bagi pergerakan ekonomi.

    Proyek-proyek infrastruktur besar yang dibiayai dengan kredit investasi asing, masih menggunakan tenaga kerja asing dan kandungan impor yang tinggi, sehingga manfaat yang diperoleh tidak maksimal.

    Blog Author
    Aunur Rofiq
    Aunur Rofiq
    Politisi DPP PPP
    Sekarang menjadi Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan DPP PPP, Pembina Himpunan Pengusaha Santri Indonesia, praktisi Bisnis Perkebunan dan Pertambangan. Aunur Rofiq bisa dihubungi di: aunur_ro@gmail.com
    Total post : 19 | lihat semua post