BeritaSatu.com

Hidup Anda bisa seindah pelangi
Jika Anda pandai mewarnai.
Kami datang setiap hitungan detik,
membawa aneka ragam informasi.

Beritasatu.com mewarnai hidup Anda
dengan informasi aktual-penuh makna.
Beritasatu.com sumber informasi terpercaya.
Close
    Beritasatu menerima blog karya Anda. Kirimkan ke blog@beritasatu.com

    Cadangan Devisa dan Rezim Devisa Bebas

    Selasa, 10 Desember 2013 | 11:57

    Cadangan devisa merupakan simpanan mata uang asing yang dikelola oleh bank sentral untuk memenuhi kewajiban keuangan karena adanya transaksi internasional (reserve currency). Simpanan ini merupakan aset bank sentral yang tersimpan dalam beberapa mata uang cadangan, seperti dolar, euro, atau yen, dan digunakan untuk menjamin kewajibannya.

    Jika melihat situs resmi IMF pada 9 Oktober 2013, dibandingkan dengan cadangan negara lain, cadangan devisa Indonesia tercatat cukup rendah. Cadangan devisa India pada Mei 2013 tercatat mencapai US$ 287,8 miliar atau setara dengan Rp 2.878 triliun. Kemudian, Thailand pada Juli 2013 memiliki cadangan devisa sebesar US$ 172,2 miliar atau setara dengan Rp 1.722 triliun. Bagaimana dengan Malaysia? Negara tetangga Indonesia ini memiliki cadangan devisa hingga US$ 137,84 miliar atau mencapai Rp 1.378 triliun.

    Bank Indonesia merilis data bahwa cadangan devisa Indonesia mengalami peningkatan menjadi US$ 95,7 miliar pada awal Oktober ini dan akhir Oktober meningkat lagi menjadi US$ 96,996. Jumlah ini meningkat dibandingkan per akhir Agustus 2013 yang mencapai US$ 92,9 miliar atau mencapai Rp 920 triliun.

    Devisa kita menurun drastis dari posisi akhir Juni 2013 yang sebesar US$ 98,09 miliar atau mencapai Rp 980 triliun. Padahal cadangan devisa BI pada akhir Januari 2013 masih mencapai US$108,8 miliar dan per 28 Februari sebesar US$105,2 miliar. Jumlah itu setara dengan 5,7 bulan impor dan ditambah utang luar negeri pemerintah.

    Devisa kita saat ini memang meningkat pesat dibandingkan dengan krisis global tahun 2008 lalu. Saat krisis global itu, cadangan devisa yang kita miliki hanya US$ 53 miliar. Tentu saja, semakin besar kegiatan perekonomian, terutama kegiatan ekspor dan impor, memerlukan cadangan devisa yang besar dan pemerintah harus berusaha menambah cadangan devisa untuk memperkuat keuangan negara.

    Kenaikan jumlah cadangan devisa sekarang ini yang mencapai US$ 95,7 miliar, tidak lepas dari langkah-langkah penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia. Bank sentral selama ini terus menjaga kestabilan nilai tukar rupiah dan koordinasi kebijakan dengan pemerintah untuk menurunkan defisit transaksi berjalan.

    Selain itu, keyakinan pasar valuta asing domestik semakin kuat dengan penawaran dan permintaan valas yang semakin aktif serta berimbang dalam membentuk pergerakan rupiah. Kenaikan cadangan devisa didukung pula oleh langkah pemerintah menerbitkan obligasi syariah negara dalam valuta asing sebagai salah satu sumber pembiayaan defisit fiskal.

    Meski cadangan devisa Indonesia yang sebesar US$ 95,7 miliar itu masih tergolong aman, persoalan sekarang ini adalah bagaimana otoritas moneter bisa mengelola cadangan devisa dengan baik dan aman. Sesuai dengan konstitusi, Bank Indonesia mengelola cadangan devisa dan dalam pengelolaan cadangan devisa, Bank Indonesia melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa.

    Cadangan devisa tidak hanya penting dari besaran jumlah devisa yang disimpan, tetapi juga pengelolaannya. Komposisi dan alokasi devisa, baik atas dasar currency diversification maupun assets class diversification (mencakup tidak hanya surat utang negara), juga sangat penting.

    Untuk menjaga cadangan devisa, juga bisa dilakukan dengan kerja sama antarbank sentral, baik bilateral maupun multilateral. Langah ini akan sangat menguntungkan, baik dari sisi pendalaman pasar keuangan domestik maupun sebagai strategi pertahanan di saat krisis.

    Tidak kalah penting adalah bagaimana mengelola devisa demi mendukung pembiayaan perekonomian nasional. Hal ini bisa dilakukan melalui penempatan cadangan devisa pada lembaga kerja sama multilateral yang memiliki proyek investasi di Indonesia, seperti Asian Development Bank atau Islamic Development Bank.

    Dalam pengelolaan devisa, Indonesia juga berpotensi memiliki kerentanan terhadap gejolak, mengingat lalu lintas devisa kita yang sangat bebas. Berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Devisa, Indonesia termasuk salah satu negara dengan regulasi devisa paling liberal di dunia. Indonesia menganut rezim devisa bebas, di mana devisa bisa keluar-masuk dalam sistem perbankan atau perekonomian, meski devisa tersebut adalah hasil ekspor dari dalam negeri.

    Regulasi peninggalan era ketergantungan RI terhadap Dana Moneter Internasional (IMF) ini memang disinyalir sebagai salah satu titik krusial yang membuat pasar valas dan pasar modal Indonesia mudah goyah, saat perekonomian menghadapi tekanan. Sebab saat terjadi pelemahan ekonomi atau risiko ekonomi naik, maka akan mudah terjadi capital outflow. Sementara capital inflow yang masuk lebih banyak dalam pasar uang dan pasar modal, bukan dalam investasi sektor riil, sehingga saat risiko ekonomi naik, juga akan dengan cepat modal asing kembali keluar.

    Berbagai kalangan menilai aturan mengenai devisa tersebut, cenderung merugikan perekonomian dan mengganggu sektor riil. Oleh karenanya aturan tersebut perlu diperketat sehingga tidak merugikan perekonomian. Namun disi lain, otoritas moneter juga menilai belum ada keinginan untuk merevisi kebijakan tersebut.

    Pada saat ekonomi stabil, kebijakan lalu lintas devisa bebas akan memberikan banyak manfaat positif. Namun dalam kondisi perekonomian menghadapi tekanan, kebijakan rezim devisa bebas bisa merugikan perekonomian. Kebijakan rezim devisa bebas juga dinilai kurang produktif terhadap pengelolaan cadangan devisa dari hasil ekspor dalam negeri.

    UU Devisa saat ini memberi kelonggaran yang cukup luas kepada Bank Indonesia untuk mengatur lalu lintas devisa dan valuta asing melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Namun, faktanya PBI yang ada belum cukup ampuh meredam gejolak rupiah belakangan ini dan bahkan devisa RI semakin dinikmati oleh pihak luar.

    Thailand merupakan negara yang sukses menarik serta mengembalikan devisa hasil ekspor (DHE)-nya melalui UU Devisa yang sangat ketat. Dalam UU Devisa di Thailand, ada kewajiban untuk menempatkan DHE di bank lokal dalam periode tertentu atau disebut holding period. Sedangkan di Indonesia, Bank Indonesia memiliki PBI No.13/20/PBI/2011 dan Surat Gubernur BI no.14/3/GBI/SDM tanggal 30 Oktober 2012. Di sana diwajibkan devisa hasil ekspor komoditas tambang, serta minyak dan gas yang diparkir di luar negeri ditarik ke dalam negeri paling lambat 90 hari setelah tanggal pemberitahuan ekspor barang (PEB). Namun PBI tersebut dinilai tidak cukup kuat menarik dan menahan devisa hasil ekspor ke dalam negeri.

    Salah satu penyebabnya, tidak ada kewajiban menaruh devisa di dalam negeri dalam waktu tertentu (holding period), dalam enam bulan misalnya. Sebab aturannya cuma melakukan pelaporan, sehingga devisa kembali lagi ke luar negeri, sehingga negara kita tidak dapat manfaat.

    Blog Author
    Aunur Rofiq
    Aunur Rofiq
    Politisi DPP PPP
    Sekarang menjadi Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan DPP PPP, Pembina Himpunan Pengusaha Santri Indonesia, praktisi Bisnis Perkebunan dan Pertambangan. Aunur Rofiq bisa dihubungi di: aunur_ro@gmail.com
    Total post : 18 | lihat semua post