Menyoal Audit BPKP

Laporan audit kerugian keuangan negara/daerah yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menuai banyak perdebatan dan tentangan, sehingga banyak yang digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebagai seorang auditor yang berpengalaman selama 24 tahun di BPKP, penulis dapat menjelaskan mengapa laporan audit BPKP tersebut menuai banyak perdebatan dan tentangan, yaitu:

1. Bertentangan dengan Undang-Undang.
?Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat jelas memberi kewenangan kepada BPK untuk melakukan audit kerugian keuangan negara/daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah tentang BPKP, keputusan presiden, peraturan presiden, dan instruksi presiden, tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan BPKP berwenang melakukan audit kerugian keuangan negara/daerah.

Berdasarkan fakta di atas jelas bahwa BPK yang berwenang melakukan audit kerugian keuangan negara/daerah, bukan BPKP. 

2. Penzaliman
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara maupun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK menyebutkan, antara lain pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Audit/pemeriksaan yang dilakukan BPKP yang tidak sesuai dengan pengertian pemeriksaan/audit dalam undang-undang tersebut yang menyebabkan laporan audit BPKP bisa dianggap sebagai suatu penzaliman karena laporan auditnya tidak independen, tidak objektif, dan tidak profesional. Berikut beberapa hal yang patut mendapat perhatian dalam proses audit oleh BPKP.

a. ?Objek yang diaudit tidak mengetahui bahwa BPKP sedang melakukan audit kerugian keuangan negara/daerah atas permintaan penyidik korupsi.
b. ?Objek yang diaudit tidak diberi kesempatan oleh BPKP untuk menyatakan lengkap-tidaknya dan benar-tidaknya data/bukti yang diterima BPKP secara sepihak dari penyidik korupsi.
c.? Objek yang diaudit tidak diberi kesempatan oleh BPKP untuk menyanggah/mengomentari temuan sepihak dari BPKP.
d.?Objek yang diaudit tidak mengetahui penyebab dan besarnya kerugian keuangan negara yang ditetapkan sepihak oleh BPKP.
e. ?Penghitungan kerugian keuangan negara/daerah yang dilakukan BPKP tidak didukung dengan data/bukti keuangan yang lengkap
f. ?Penghitungan kerugian keuangan negara/daerah yang dilakukan BPKP tidak berdasarkan data/bukti keuangan yang berhubungan dengan objek yang diaudit.
g. Penghitungan kerugian keuangan negara/daerah yang dilakukan BPKP tidak sesuai dengan sistem akuntansi/administrasi pada BUMN/D.
h. ?Kerugian keuangan negara/daerah yang ditetapkan BPKP hanya berdasarkan satu alat bukti tanpa didukung bukti/data secara akuntansi ataupun aliran keuangan.
i. ?Kerugian keuangan negara/daerah yang ditetapkan BPKP tidak termasuk tindak pidana korupsi
j. ?Kerugian keuangan negara/daerah yang ditetapkan BPKP tidak Konsisten dengan laporan audit lainnya yang diterbitkan BPKP.
k. ?Kerugian keuangan negara/daerah yang ditetapkan BPKP tidak dengan tegas menyatakan apakah telah sesuai dengan undang-undang tentang keuangan BUMN/D, keuangan negara atau tentang tindak pidana korupsi.
l. Kerugian keuangan negara/daerah yang ditetapkan BPKP tidak termasuk dalam lingkup pengertian keuangan negara.
m.Kerugian keuangan negara/daerah yang ditetapkan BPKP tidak nyata kekurangannya dan tidak pasti jumlahnya sesuai dengan pengertian kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.
n. ?Penyebab kerugian keuangan negara/daerah yang ditetapkan BPKP maupun saksi ahli BPKP di Pengadilan Tipikor dan keterangan ahli BPKP tidak berwenang menyimpulkan adanya perbuatan melawan hukum,

Berdasarkan huruf a sampai n tersebut, jelas bahwa laporan audit BPKP bertentangan dengan undang-undang dan bisa dianggap sebagai penzaliman. Di samping itu, keberadaan BPKP yang tidak jelas dan tidak punya peran yang berarti dalam pemerintahan telah menyebabkan banyaknya pengangguran intelektual di BPKP dan terjadi pemborosan keuangan negara

Pemborosan keuangan negara terjadi karena negara harus membayar gaji dan remumerasi pegawai BPKP yang menganggur maupun membayar fasilitas pejabat BPKP yang tidak punya kinerja yang baik. Penulis pernah menganggur selama delapan sampai 10 bulan. Hal yang sama juga dialami sejumlah pegawai BPKP.

Akibat laporan audit BPKP, sejumlah pihak merasa terzalimi. Seseorang yang tidak melakukan korupsi justru ditetapkan sebagai tersangka, sebaliknya yang melakukan korupsi justru dilindungi. Dugaan penzaliman tersebut membuat penulis memberanikan diri menjadi saksi meringankan di Pengadilan Tipikor. Akibatnya, penulis dipecat dengan tidak hormat dan saat ini menjalani proses kasasi di Mahkamah Agung dengan perkara gugatan nomor: 04/G/2014/PT.TUN.JKT tanggal 18 Juni 2014.

Menurut penulis, sumber daya manusia (SDM) di BPKP adalah investasi pemerintah karena umumnya berasal dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) yang kuliahnya dibiaya negara. Sayang, SDM yang berkualitas tersebut tidak diberdayakan.

Sebagai auditor senior di BPKP, penulis mengusulkan pemerintahan baru 2014-2019 membubarkan BPKP.  Setelah membubarkan BPKP, pemerintah bisa melakukan empat hal berikut. Pertama, pemerintah membentuk pemeriksa intern presiden yang independen, objektif, dan profesional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden dengan tugas utama melakukan pencegahan korupsi yang dilakukan dengan cara mengawasi penyusunan dan pembahasan RAPBN/D maupun perubahannya, serta bekerja sama dengan KPK dan BPK dalam melakukan pengawasan pelaksanaan APBN/D.

Pemeriksa intern yang ada saat ini, termasuk BPKP, tidak independen, tidak objektif, dan tidak profesional. Hal ini merupakan salah satu penyebab korupsi susah diberantas. Tugas lain pemeriksa intern presiden adalah membantu mengoptimalkan penerimaan negara/daerah dan membantu pemberantasan korupsi.

Kedua, BPKP di?gabung dengan BPK agar lembaga negara tersebut bisa maksimal melakukan audit keuangan, kinerja, maupun audit dengan tujuan tertentu, sehingga ke depan tidak perlu lagi meminta Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit keuangan di BUMN/D.

Ketiga, ?BPKP digabung dengan KPK agar keberadaannya menjadi lebih luas dan dapat melakukan pemberantasan korupsi di seluruh Indonesia, seluruh kantor BPKP di provinsi menjadi kantor perwakilan KPK yang berisi pegawai BPKP, Kejaksaan, dan Kepolisian.

Keempat, bubarkan Direktorat Jenderal Pajak, lalu dibentuk kementerian baru, yaitu Kementerian Penerimaan Negara yang tugas utamanya adalah mengelola dan mengoptimalkan penerimaan negara/daerah, baik penerimaan negara berupa pajak maupun bukan pajak.

 

PENULIS:

Penulis Lepas
Auditor BPKP