Subsidi Listrik Butuh Formula Kebijakan Tepat

Rencana pemerintah kembali menaikkan tarif listrik (pemberlakuan tarif normal tanpa subsidi) bagi pengguna listrik golongan 900 VA tak pelak telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Hal ini wajar karena dampaknya yang begitu luas. Seperti halnya bahan bakar minyak (BBM), listrik pun seolah telah menjadi “nyawa” bagi masyarakat. Kenaikannya akan berdampak terhadap banyak hal, mulai harga, inflasi, dan sektor-sektor lainnya.

Meski pemerintah dan DPR telah sepakat bahwa subsidi listrik harus tepat sasaran, tetapi satu hal yang pasti bahwa dampak dari pencabutan subsidi listrik akan berimplikasi luas. Karenanya, formula kebijakan yang tepat harus diberlakukan atas kebijakan penyesuaian harga tarif dasar listrik (TDL) yang diberlakukan.

Beberapa langkah harus dilakukan pemerintah. Hal pertama yang mendesak adalah sosialisasi. Penjelasan yang utuh dari pemerintah menjadi keniscayaan. Saat ini jumlah masyarakat penerima subsidi listrik golongan 450 VA berjumlah 27 juta keluarga. Sementara pelanggan listrik 900 VA berjumlah 23 juta. Dari jumlah 23 juta tersebut, yang berhak menerima subsidi hanya 4,1 juta. Sisanya, 18,9 juta adalah pengguna 900 VA yang masuk kategori mampu. Mereka yang masuk kategori mampu inilah yang oleh pemerintah subsidinya dicabut.

Persoalan yang harus diantisipasi adalah kenaikan tarif listrik (baca: pencabutan subsidi listrik) dipastikan akan semakin mendorong masyarakat menyentuh garis batas kemiskinan. Tesis ini didasarkan pada data yang dilansir Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang menyebutkan bahwa saat ini sebanyak 40 persen penduduk Indonesia masuk kategori rentan miskin atau taraf hidupnya mendekati miskin.

Maka, bisa dipastikan kebijakan untuk mencabut subsidi listrik ini membuat golongan masyarakat yang nyaris miskin--yang jumlahnya hampir sebagian masyarakat Indonesia--, akan terpengaruh kondisinya dan masuk ke kelompok masyarakat miskin. Penyebabnya, pencabutan subsidi membuat pengeluaran mereka semakin bertambah, sementara pendapatannya relatif tetap. Hal ini memengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Padahal, tingkat konsumsi saat ini merupakan penyumbang terbesar dari pertumbuhan ekonomi.

Kompensasi
Apa maknanya? Jika kebijakan pencabutan subsidi memang tidak terelakkan, maka hal yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan semacam kompensasi dalam bentuk formula kebijakan yang bisa meminimalisasi dampak pencabutan subsidi.

Selain itu, yang juga tak kalah penting adalah memastikan bahwa data tentang masyarakat yang berhak menerima subsidi juga valid, sehingga pengalihan subsidi benar-benar tepat sasaran.

Formula kebijakan ini menjadi penting karena tanpa itu kebijakan penyesuaian tarif daftar listrik justru akan mendongkrak angka kemiskinan. Seperti kita tahu, penurunan angka kemiskinan tahun ini bergerak sangat lambat. Jumlah penduduk miskin saat ini 27,76 juta (10,70 persen), berkurang hanya 0,25 juta orang di banding tahun 2016 yang berjumlah 28,01 juta (10,86 persen).

Angka kemiskinan di atas belum menghitung mereka yang nyaris miskin yang jumlahnya hampir mencapai 40 persen jumlah penduduk. Meminjam metafora yang digambarkan James C Scott (1983), kondisi orang miskin di negeri ini seperti orang yang terendam dalam air sampai ke leher, sehingga ombak yang kecil sekalipun akan menenggelamkannya. Dengan formula kebijakan yang tepat, masyarakat pengguna listrik 900 VA yang sesungguhnya kebanyakan juga tidak berada jauh dari garis kemiskinan, ketika dicabut subsidinya, tidak akan masuk ke garis kemiskinan.

Guna mengantisipasi terkereknya angka kemiskinan akibat pencabutan subsidi listrik, ada beberapa model kebijakan yang mungkin bisa dilakukan. Pertama, kompensasi bisa diberikan secara langsung kepada masyarakat yang berhak dalam bentuk bantuan langsung tunai. Namun, model seperti ini dinilai punya banyak kelemahan. Mulai dari dianggap membuat masyarakat tidak mandiri, sangat rawan penyelewengan, hingga soal kerentanan digunakan untuk kepentingan politik.Tetapi model ini bukan berarti tidak mungkin dilaksanakan.

Kedua, model kebijakan yang bisa ditempuh pemerintah adalah menggunakan pengalihan subsidi untuk pembangunan infrastruktur listrik, khususnya di dearah-daerah yang selama ini sering mengalami paceklik listrik. Persoalan infrastruktur ini harus mendapat perhatian khusus karena penyebab tidak seimbangnya pertumbuhan kapasitas infrastruktur dengan pertumbuhan permintaan listrik merupakan biang keladi kerap padamnya listrik di Indonesia.

Jumlah pelanggan listrik yang tumbuh cepat, yakni 41 persen dalam lima tahun terakhir, ternyata tidak diimbangi penyediaan kapasitas terpasang. Padahal, infrastruktur berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Bukan semata-mata pertumbuhan dari kacamata makro, tetapi juga dari sisi mikro yang dirasakan seluruh masyarakat. Dan listrik adalah salah satunya.

Ketiga, dengan mengalihkan subsidi listrik untuk menguatkan dan memberdayakan keberadaan UMKM melalui paket-paket kebijakan yang memberi daya hidup kepada mereka. Misalnya melalui akses modal yang mudah, bantuan teknologi yang berbasis pengetahuan lokal, serta meningkatkan promosi produk ke kancah perdagangan internasional.

Poin ini penting karena keberadaan UMKM punya peran strategis yang berfungsi sebagai katup pengaman krisis dan pelampung masalah ketenagakerjaan. Jumlahnya pun terus meningkat. Jika pada 2014, jumlahnya 57,9 juta, maka pada 2017 jumlah UMKM mencapai 59 juta. Keberadaanya juga memberi kontribusi pada PDB sebesar 57-60 persen dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 97 persen dari seluruh tenaga kerja nasional.

Tepat Sasaran
Serangkaian kebijakan di atas harus diikuti dengan pemberian pemahaman yang benar dan transparan kepada masyarakat tentang pengalihan subsidi. Anggaran subsidi listrik yang mencapai 20 triliun lebih harus dipastikan tepat sasaran, baik penggunaannya maupun penerimanya. PLN harus bekerja sama dengan TNP2K untuk memastikan betul tentang data masyarakat yang layak mendapat subsidi dan yang tidak perlu disubsidi.

Prinsip utama dari kebijakan kenaikan tarif listrik adalah subsisi listrik harus tepat sasaran. Kebijakan pencabutan subsidi tidak boleh menyebabkan masyarakat yang nyaris miskin jatuh menjadi masyarakat miskin.
Di situlah sesungguhnya peran negara dalam menyantuni kelas-kelas masyarakat yang diasuhnya dan memastikan nisbah pembangunan terdistribusi merata ke masyarakat. Di luar itu, pencabutan subsidi listrik juga harus menjadi bagian dari agenda besar penambahan kapasitas listrik 35.000 megawatt agar listrik mampu menjangkau seluruh pelosok Tanah Air.

PENULIS:

Penulis Lepas
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar.