Antisipasi Krisis dan Darurat Energi

 

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, ada beberapa pasal yang khusus membahas krisis energi. Krisis energi merupakan kondisi kekurangan energi. Sedangkan darurat energi merupakan kondisi terganggunya pasokan energi akibat terputusnya sarana dan prasarana energi. Dalam hal krisis energi dan darurat energi mengakibatkan terganggunya fungsi pemerintahan, kehidupan sosial masyarakat, dan/atau kegiatan perekonomian, pemerintah wajib melaksanakan tindakan penanggulangan yang diperlukan. Tentu saja kita tidak ingin masuk ke kondisi terjadinya krisis atau darurat energi. Untuk itu diperlukan langkah-langkah antisipatif, kebijakan yang terstruktur, konsisten dan realistis.

Tulisan kali ini akan difokuskan ke energi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG. Terganggunya pasokan BBM dapat terjadi karena penurunan produksi domestik secara insidental, baik di sumur produksi maupun kilang pengolahan, terhenti atau terbatasinya impor, baik karena ada pembatasan, kemampuan devisa yang tidak mendukung, atau hostilitas/permusuhan dengan negara pengekspor, keadaan kahar dan gangguan keamanan, misalnya peperangan, aksi terorisme atau pembajakan yang masif di titik-titik sempit (choke points) jalur lalu lintas kapal tanker, seperti Teluk Aden, Teluk Hormutz, atau Selat Malaka.

Dengan memperhatikan kondisi objektif, dari sisi alur sumber pasokan, kemampuan memproduksi minyak mentah dan mengolah BBM, kapasitas penyimpanan maupun jalur distribusinya di dalam negeri, Indonesia perlu mengantisipasi kerawanan tersebut.

Ekuivalen kebutuhan BBM Indonesia saat ini adalah sekitar 1,6 juta minyak mentah per hari. Kapasitas operasi kilang domestik sekitar 1 juta barel per hari. Produksi minyak mentah Indonesia sekitar 800.000 barel per hari, sekitar separuh di antaranya merupakan entitlement bagian pemerintah. Dengan demikian, sisanya dipasok impor minyak mentah dan produk BBM. Impor minyak mentah Indonesia terutama berasal dari Arab Saudi (Arab Light Crude), Timur Tengah, Nigeria, dan negara-negara Afrika Barat.

Impor BBM Indonesia sekitar 80 persen berasal dari Singapura, 15 persen dari Korea Selatan. Indonesia masih mengimpor sekitar 70 persen LPG. Sekitar 90 persen LPG didatangkan dari negara-negara kawasan Teluk, sisanya dari Australia, Malaysia, Amerika Serikat, Iran dan Korea Selatan.

Yang perlu diwaspadai dan diperhatikan adalah negara sumber BBM Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap bahan mentah dari Timur Tengah. Singapura 85 persen, Korea Selatan 81 persen, Jepang 74 persen, India 51 persen, Tiongkok 19 persen, dan Malaysia 33 persen. Kalau terjadi krisis di kawasan Teluk dan Selat Malaka misalnya, negara-negara ini juga akan terganggu, yang pada gilirannya akan merembet kepada sulitnya Indonesia mendapatkan minyak mentah dan BBM.

Pertanyaan berikutnya adalah, seberapa lama Indonesia mampu bertahan mengatasi krisis BBM, dan apa langkah-langkah strategis dan operasional yang harus disiapkan. Variabel yang perlu dihitung adalah kemampuan mencari sumber pasokan pengganti dengan segera, persediaan (stock) dan kelancaran jalur distribusi. Kelangkaan BBM yang berlarut-larut selain mengganggu kelancaran kegiatan perekonomian, juga akan merembet ke keresahan dan kekacauan sosial. Kalau hal ini bereskalasi, menegakkan ketertiban dan hukum (law and order) pun tidak mudah, karena untuk penggelaran pasukan keamanan dan alutsista pun memerlukan BBM.

Dari sisi pasokan, Indonesia seyogianya tidak boleh terlalu tergantung lagi kepada dominasi satu kawasan sumber. Kawasan Nigeria dan Afrika Barat, Australia, Tiongkok, dan Amerika Serikat, hendaknya juga dipertimbangkan. Tidak boleh semata-mata berdasarkan pertimbangan efisiensi dan jarak. Pertamina sebagai backbone utama penyediaan BBM dalam negeri harus didukung dan dimaklumi apabila melaksanakan diversifikasi sumber penyediaan bahan mentah dan BBM. Fakta bahwa Tiongkok misalnya hanya memiliki 19 persen ketergantungan dengan kawasan Timur Tengah adalah salah satu contoh antisipasi ketahanan energi jangka panjang. Never put all your eggs in one basket .

Total kapasitas fasilitas penyimpanan BBM dengan titik penyebaran Indonesia ada sekitar 7 juta kiloliter. 80 persen dimiliki Pertamina dan sisanya oleh badan usaha non-Pertamina. Persebarannya sekitar 64 persen di Pulau Jawa dan Bali, 18 persen di Sumatera, 5 persen di Kalimantan, 6 persen di Sulawesi, serta 7 persen di kawasan Nusa tenggara, Maluku dan Papua. Konsumsi BBM di Indonesia sekitar 190.000 kiloliter per hari didominasi oleh bensin sekitar 46 persen, solar 51 persen, sisanya avtur dan minyak tanah. Konsumsi LPG Indonesia sekitar 7,8 juta metrik ton per tahun, adapun kapasitas tangki timbun sekitar 150.000 metrik ton.

Saat ini cadangan operasional BBM (di kilang, di tangki timbun dan di kapal tanker) hanya berkisar antara 8 – 22 hari. Sedangkan stok untuk kepentingan wilayah distribusi niaga, hanya berkisar di bawah 10 hari. Dengan kata lain kelancaran sumber pasokan, depot, ketersediaan armada kapal dan dukungan distribusi di darat sangat tipis ambang toleransi deviasinya. Memang secara korporasi, semakin sedikit persediaan adalah semakin baik, tetapi menjadi rawan mana kala terjadi krisis.

Berdasarkan Undang-Undang Energi, untuk menjamin ketahanan energi nasional, pemerintah wajib menyediakan cadangan penyangga energi. Cadangan penyangga energi adalah jumlah ketersediaan sumber energi dan energi yang disimpan secara nasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional pada kurun waktu tertentu, termasuk di dalamnya adalah cadangan strategis yang merupakan cadangan energi untuk masa depan.

Pemerintah pernah menyampaikan rencana bahwa untuk penambahan fasilitas penyimpanan BBM dengan target hingga tahun 2025 sebesar 6,3 juta kiloliter (hampir sama dengan kapasitas yang existing, menelan biaya investasi sekitar Us$ 2,2 juta. Mengingat fasilitas penyimpanan hanya satu dari mata rantai niaga, jelas ini bukan biaya yang murah dan tidak ekonomis dalam hitungan korporasi.

Hal yang sama juga berlaku untuk peningkatan kapasitas kilang BBM. Tidak ekonomis bagi Pertamina untuk meningkatkan kapasitas kilang. Selain berbiaya mahal dengan pengembalian keuntungan yang lama, sumber pasokan bahan mentah dalam negeri juga sudah semakin kecil. Sebagai gambaran, proyek peningkatan kapasitas dan kompleksitas (refinery development master plan/RDMP) kilang minyak Cilacap. Proyek ini menurut pemberitaan diperkirakan menelan biaya sekitar US$ 5 sampai US$ $ 6 miliar, hanya untuk meningkatkan kapasitas dari 348.000 barel per hari menjadi 400.000 barel. Maka, tidak heran, pada awal penugasannya, Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik menyuarakan diperlukannya kajian komprehensif atas rencana investasi tersebut.

Mengingat investasi yang mahal dan keterbatasan dana pemerintah, dituntut inovasi, konsistensi kebijakan dan kecerdasan pemerintah. Dalam konteks peningkatan kapasitas dan penyebaran tangki timbun BBM, pemerintah dapat mendorong sektor swasta untuk masuk dengan memberi kemudahan perizinan, fasilitasi permodalan, pembebasan lahan dan insentif bea cukai dan perpajaka serta melakukan pemetaan kebutuhan dan pertumbuhan ekonomi agar investasi terproteksi dan tidak saling berkanibal.

Hal yang sama juga untuk peningkatan kapasitas kilang pengolahan minyak. Tidak rasional kalau hanya mendorong atau memaksa Pertamina dan badan usaha swasta lainnya menanggung beban itu. Bukankah ekuivalen sekitar 1,2 juta barel tambahan minyak mentah diperlukan di Indonesia setiap hari? Ini suatu pasar captive yang terus bertumbuh. Kenapa Pemerintah tidak mendorong/ memaksa berdasarkan kerja sama government to government negara-negara sumber impor bahan mentah dan BBM untuk juga membangun kilang, storage (tangki timbun), serta gerai pemasarannya di Indonesia. Tentu Pertamina dan badan usaha swasta lainnya dapat diajak bermitra di dalamnya. Pemerintah Jepang melakukan strategi seperti itu. Menyadari pentingnya pasar Jepang bagi negara-negara Arab, belum lama ini perusahaan nasional Arab Saudi, Saudi Aramco dan Abu Dhabi (ADNOC) diminta menambah kapasitas kilang di Okinawa Jepang sebesar dua juta barel. Pada masa krisis dan darurat, Pemerintah Jepang mendapatkan prioritas untuk memanfaatkannya.

Juga yang tidak kalah penting, seluruh pemangku kepentingan di Indonesia memiliki satu kesamaan pandang. Apabila ada terobosan bisnis akuntabel yang diambil, harus mendapatkan dukungan dan tidak potensial dipersalahkan atau dipolitisasi di masa depan. Harus ada kesatuan tone dan komando. Kita harus bisa lebih baik dari era pemerintahan Orde Baru yang telah meletakkan dasar-dasar ketahanan energi, demi Indonesia yang lebih baik.

PENULIS:

Penulis Lepas
Penulis adalah praktisi dan profesional migas global, serta pemerhati hukum.