BeritaSatu.com

Hidup Anda bisa seindah pelangi
Jika Anda pandai mewarnai.
Kami datang setiap hitungan detik,
membawa aneka ragam informasi.

Beritasatu.com mewarnai hidup Anda
dengan informasi aktual-penuh makna.
Beritasatu.com sumber informasi terpercaya.
Close
    Beritasatu menerima blog karya Anda. Kirimkan ke blog@beritasatu.com

    Perempuan Nelayan Hadapi Krisis, Perlu Respon Konkret Negara

    Rabu, 07 Maret 2012 | 18:35

    Krisis yang semakin akut belakangan ini ditandai dengan lemahnya adaptasi masyarakat nelayan terhadap iklim dan perekonomian. Salah satunya disebabkan oleh kegagalan pemerintah melibatkan perempuan dalam keputusan pembangunan.
     
    Sektor kenelayanan seharusnya memberi peluang besar bagi bangkitnya sumber mata pencaharian lain yang masih berkaitan dengan pengolahan hasil panen ikan, seperti industri pindang, pembuatan ikan asap, kerupuk, pengeringan, dan perdagangan ikan.

    Wilayah mata pencaharian tersebut menyerap tenaga kerja, tempat sebagian besar yang ambil bagian di wilayah itu adalah perempuan nelayan. Pengolahan sumber daya perikanan merupakan potensi utama untuk menggerakkan perekonomian desa-desa pesisir.

    Oleh karenanya perekonomian desa fluktuatif, karena sangat bergantung pada tinggi rendahnya produktivitas perikanan. Situasi demikian mempengaruhi kuat lemahnya perekonomian desa.  

    Kendati demikian, krisis iklim, perampasan perairan dan tanah yang berujung pada konflik, kenaikan harga pangan serta sulitnya memperoleh bahan bakar baik secara kuantitas maupun keterjangkauan harga – membuat sektor kenelayanan sulit terbangun, nelayan tetap terpuruk dalam kemiskinan. Perempuan nelayan sebagai tumpuan perekonomian masyarakat ikut terseret dalam keterpurukan tersebut.  

    Ketidaksetaraan gender yang ada di masyarakat, membuat perempuan nelayan sukar meningkatkan kemampuan mereka untuk berkontribusi dan mengembangkan potensinya secara maksimal. Akses terhadap informasi, pemanfaatan sumber daya alam, pendidikan, fasilitas kredit, hak untuk mengemukakan pendapat merupakan unsur-unsur yang perlu diperjuangkan guna keluar dari ketidaksetaaraan gender.

    Rendahnya pendidikan serta terbatasnya akses perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi, menyebabkan perempuan kurang cepat tanggap terhadap perkembangan teknologi dibandingkan dengan laki-laki; dan terbatasnya akses terhadap program pengembangan usaha, informasi pasar dan manajemen.

    Ketidaksetaraan gender dalam masyarakat dan bertambahnya beban akibat dampak pembangunan, menjadikan perempuan sulit keluar dari keterpurukan. Reklamasi pantai merupakan salah satu penyebab terampasnya wilayah tangkap dan tempat tinggal nelayan di banyak daerah.

    Dari lebih dari 30 kawasan reklamasi yang dipantau oleh KIARA (Koalisi Rakyay untuk Keadilan Perikanan), ada resistensi besar oleh penduduk setempat, karena terjadi praktik tidak adil dalam tahapan proses, saat pembangunan, hingga pasca proyek reklamasi.

    Catatan KIARA (Januari 2012) menyebutkan terdapat lebih dari 50 ribu hektar kawasan untuk reklamasi pantai. Di pesisir Manado, Semarang, dan utara Jakarta, reklamasi telah mengusir nelayan dari wilayah tangkapnya, sekaligus menyebabkan konflik pesisir.    

    Selain reklamasi, konflik pesisir yang dominan terjadi sepanjang tahun 2011 diakibatkan oleh pencemaran lingkungan dan beragam aktivitas pengrusakan lingkungan akibat pertambangan, pembuangan limbah ke laut, hingga tidak berfungsinya lembaga negara dalam pelaksanaan agenda adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; minimnya insentif BBM untuk nelayan serta ketimpangan distribusinya, pembiaran terhadap pencurian ikan dan membanjirnya impor ikan.

    Begitupun konversi hutan bakau menjadi perkebunan kelapa sawit yang setidaknya ditemukan di enam provinsi dengan luas terkonversi lebih dari 400 ribu hektar.

    KIARA meyakini bahwa, perempuan nelayan merupakan subjek sekaligus aktor yang berperan mengatasi dampak sosial ekonomi dan berkontribusi dalam pembangunan. Ini telah terbukti di banyak tempat.  

    Di Aceh Jaya, Kelompok Perempuan Nelayan Desa Gampong Baro menemukan resep andalan dan memproduksi ikan teri krispi dan abon tiram.  Di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Kelompok Muara Tanjung memproduksi bakso ikan dan kerupuk dari daun teh jeruju, dan mendirikan credit union.

    Perempuan nelayan di Langkat dan Serdang Bedagai menjalankan peran aktif melakukan penanaman bakau di kawasan-kawasan krisis. Di Kendal, terdapat sejumlah kelompok perempuan yang aktif berdagang ikan, dan mengolah hasil tangkapan menjadi kerupuk. Demikian juga halnya di Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan daerah lainnya.

    Peran aktif perempuan dalam proses pembangunan mempercepat tercapainya tujuan pensejahteraan. Untuk merespon situasi hari ini,  negara perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan nelayan; serta mengakui, melindungi serta memproduksi kebijakan yang berpihak kepada penegakan hak-hak perempuan nelayan. Hal ini secara praktis akan memperbaiki kehidupan sekitar 2,7 juta keluarga nelayan di seluruh Indonesia.

    Pertama, peran perempuan nelayan jangan lagi dipandang sebelah mata. Berdasarkan hasil penelitian KIARA, diketahui bahwa perempuan dalam rumah tangga nelayan berkontribusi hingga 48% bagi pendapatan keluarga tiap bulannya. Dan ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, potensi sumber daya, dan ketersediaan pangan.

    Untuk itu, peningkatan pengetahuan dan keterampilan harus memberikan peluang yang adil bagi perempuan nelayan sebagai subjek pembangunan, sehingga upaya optimalisasi peran secara produktif dapat dicapai.

    Kedua, perlu memaksimalkan keterlibatan perempuan nelayan dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu faktor yang dapat dikatakan menghambat peran perempuan Indonesia adalah produk hukum.

    Di Indonesia terdapat banyak  produk hukum dan perundang-undangan yang diskriminatif, tidak setara, dan tidak adil gender. Selain itu, masyarakat dan para penegak hukum juga belum memiliki perspektif gender, karena masih kentalnya budaya patriarki. Misalnya, UU Perikanan saat ini tidak mengakui perempuan sebagai nelayan.

    Selain itu, terdapat sejumlah UU yang berbahaya karena karakternya yang berorientasi eksploitatif, sektoral, berpijak pada kepentingan ekstraktif dan tidak memenuhi indikator berkelanjutan.

    UU yang dimaksud di antaranya: UU Penanaman Modal, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir, UU Perkebunan, UU Minerba, dan UU Kehutanan. Lahirnya UU tersebut merupakan cermin ketidakberpihakan terhadap produsen pangan skala kecil: nelayan dan petani.  

    Ketiga, pemberdayaan perempuan adalah termasuk upaya menanyakan kepada mereka, kepada masyarakat tentang kebijakan apa yang perlu dikeluarkan oleh negara. Perempuan harus terlibat dalam pembuatan keputusan, sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata.

    Optimalisasi perempuan dalam pembangunan daerah bisa dilakukan pada tingkat pengambilan keputusan. Hal ini telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) yang di dalamnya menginstruksikan kepada seluruh Menteri atau Kepala Lembaga Negara Non-Departemen, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar melakukan pengarusutamaan gender dalam: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan.

    Adalah preseden yang baik, ketika kelompok-kelompok perempuan telah hadir dan memberi kontribusi positif di kampungnya masing-masing. Sehingga negara tak boleh berdiam diri, melainkan memberikan respon nyata dengan mengakui peran perempuan dalam sektor kenelayanan, melindungi dan menegakkan hak-hak perempuan nelayan - sembari menyelesaikan konflik pesisir.

    Perampasan tanah dan air juga harus segera dihentikan, karena merupakan bagian dari akar penindasan terhadap perempuan.

    Dunia internasional melalui Lembaga Pangan PBB (FAO) sudah mengakui peran perempuan nelayan, dan KIARA saat ini bekerjasama dengan kelompok nelayan dan sejumlah lembaga masyarakat sipil (untuk menjalankan mandat nelayan tradisional) dengan membangun dialog strategis di Indonesia bagian timur, tengah dan barat untuk mengeksplorasi kebijakan apa yang patut diambil dan dilaksanakan guna melindungi nelayan.

    Tinggal bagaimana negara merespon ini semua di level nasional sehingga mendekatkan perempuan nelayan kepada cita-cita mereka, agar sejahtera dan berdaulat di kampung masing-masing.

    Blog Author
    Mida Saragih
    Mida Saragih
    Koordinator Manajemen KIARA
    Mida Saragih adalah Koordinator Manajemen Pengetahuan KIARA, sebuah organisasi nirlaba yang berkomitmen guna memperkuat kelompok nelayan dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Mida Saragih lahir di Siantar, Sumatra Utara, pada 2 November, 1985. Dia telah meraih gelar pertamanya di Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran (UNPAD). Pada tahun 2008, ia mengemban profesi periset di Koalisi Anti Utang (KAU), sebuah LSM yang fokus pada advokasi anti utang di level nasional. Dan melanjutkan pengabdiannya sebagai periset dan aktivis di Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). Selain itu, ia aktif sebagai Konvenor untuk Budidaya dan Keadilan Pangan SEAFish (Southeast Asia Fish for Justice) serta Fasilitator untuk Pulau-pulau Kecil dan Pesisir di Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (CSF) hingga saat ini.
    Total post : 1 | lihat semua post