BeritaSatu.com

Hidup Anda bisa seindah pelangi
Jika Anda pandai mewarnai.
Kami datang setiap hitungan detik,
membawa aneka ragam informasi.

Beritasatu.com mewarnai hidup Anda
dengan informasi aktual-penuh makna.
Beritasatu.com sumber informasi terpercaya.
Close
    Beritasatu menerima blog karya Anda. Kirimkan ke blog@beritasatu.com

    Kurikulum 2013 untuk Siapa?

    Rabu, 10 April 2013 | 11:23

    Kebijakan pendidikan Indonesia selalu mengorbankan dua pelaku penting pendidikan: guru dan murid. Namun sepertinya ini bukan masalah bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang tengah merancang Kurikulum 2013, yang dianggap dapat memecahkan masalah pendidikan nasional.

    Pemerintah kerap mengatakan bahwa rendahnya hasil riset internasional tentang kualitas siswa di Indonesia membuat Kurikulum 2013 “penting dan genting”, terbaik di dunia, dan dirancang para profesor, sehingga tidak mungkin salah.

    Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan bahwa yang menolak Kurikulum 2013, bukanlah pemain inti (Kompas.com, 30/03). Pemain inti Kurikulum 2013, menurut Nuh, adalah penyelenggara dan pemilik sekolah. “Yang ramai menolak itu yang enggak punya sekolah dan bukan pengelola sekolah,” demikian seperti dilansir media.

    Padahal, koalisi yang menolak Kurikulum 2013 bukan tak pernah mengajak Kemdikbud membicarakan Kurikulum 2013. Tapi Kemdikbud tetap ngotot. Koalisi juga selalu siap diajak debat terbuka, bahkan aktif mengajak. Tapi Kemdikbud tidak mau. Akhirnya, Kurikulum 2013 hanya menjadi kebijakan tambal sulam. Ada tiga sisi yang bisa kita gali soal sengkarut Kurikulum 2013.

    Menabrak Dasar Hukum
    Dalam merancang program apa pun, termasuk kurikulum, pemerintah harus berpatokan pada undang-undang (UU). Pasal 36 UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), jelas menyebut bahwa pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan. Tapi, Kemdikbud tidak mengacu pada standar nasional pendidikan dalam membuat Kurikulum 2013. Yang ada, Kemdikbud membuat Kurikulum 2013 terlebih dahulu, baru kemudian berusaha meralat PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dari dasar hukumnya, Kurikulum 2013 sudah bermasalah. Bukan memulai dari UU, Kemdikbud malah menabraknya.

    Kurikulum 2013 juga dibuat tanpa perencanaan matang. Dalam waktu singkat enam bulan, cling! Kurikulum langsung jadi. Masyarakat berhak mencatat, Kemdikbud tidak pernah mengevaluasi kurikulum sebelumnya (KTSP 2006). Tanpa evaluasi, Kemdikbud gagah berani ingin mengganti kurikulum. Padahal, KTSP 2006 saja masih belum bisa diterapkan secara menyeluruh.

    Anggaran yang Meroket
    Anggaran Kurikulum 2013 juga rawan korupsi. Ini terlihat dari proses penganggaran yang tidak terencana dengan baik. Kemdikbud awalnya mengajukan anggaran Rp 684 miliar yang akhirnya disetujui DPR sebesar Rp 631 miliar pada Desember 2012. Kemudian melesat jadi Rp 1,4 triliun. Lalu membengkak lagi jadi Rp 2,49 triliun. Sekarang, Kemdikbud akan mencomot Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 748 miliar dan APBN 2013 yang relevan sebesar Rp 1,1 triliun untuk menambal kekurangan dana.

    DPR masih belum menyetujui sisa anggaran Kurikulum 2013. Saat ini, DPR berperan penting untuk menolak anggaran. Karena APBN 2013 sudah disahkan, otomatis perubahan mata anggaran tidak bisa dengan mudah dilakukan. Semoga DPR berpikir jernih.

    Waktu pencairan anggaran dan masa reses DPR yang dimulai 12 April 2013 merupakan waktu yang sempit. Sedangkan Kurikulum 2013 harus diterapkan pada tahun ajaran baru, Juli 2013. Belum lagi buku dan pelatihan guru. Waktu yang sempit menimbulkan potensi pengadaan buku dan pelatihan guru tidak sesuai aturan. Sirine tanda bahaya harus dinyalakan.

    Mana Dokumen Resmi Kurikulum 2013?
    Kemdikbud sampai saat ini belum memberikan dokumen resmi Kurikulum 2013. Masyarakat, bahkan Panitia Kerja (Panja) kurikulum DPR juga belum pernah melihat dokumen kurikulum yang resmi dan final.

    Ini seperti meributkan barang abstrak yang tak jelas rimbanya. Selama ini, yang beredar di masyarakat hanyalah sekumpulan lembaran (slide) power point berisi Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kurikulum 2013.

    Profesor bidang sosiologi dari Universitas Indonesia, Thamrin Tomagola mengatakan,“Kurikulum 2013 sarat dengan dua muatan dogmatis-ideologis: nasionalisme sempit dan religiusitas artifisial/kulit.”

    Kurikulum 2013 juga akan menghapus bahasa Inggris dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Ini bertentangan dengan semangat Kemdikbud bahwa Indonesia harus mampu berkompetisi di tingkat global.

    Bagaimana caranya, jika bahasa Inggris dan TIK dihapus? Bagaimana dengan para guru yang mengajar bahasa Inggris dan TIK? Mereka akan kehilangan pekerjaan. Apakah Kemdikbud sudah memikirkan ini matang-matang?

    Melongok isi Kurikulum 2013
    Empat Kompetensi Inti (KI) dalam Kurikulum 2013 adalah semangat religius, sikap sosial sebagai anggota masyarakat dan sebagai bangsa,  pengetahuan baik yang faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, dan aplikasi KI 1 sampai dengan 3 merupakan satu kesatuan.

    KI 1 dan 2 tidak diajarkan langsung (indirect teaching). Kompetensi Inti mengikat semua Kompetensi Dasar semua mata pelajaran, dan Kompetensi Inti 1 mengutamakan semangat religius. Para penyusun kurikulum tampaknya mengambil salah satu kalimat yang ada pada Kompetensi Inti, kemudian dikait-kaitkan dengan materi-materi yang akan diajarkan.

    Beginilah contoh usaha mengait-ngaitkan hubungan itu dalam mata pelajaran matematika kelas X, yaitu pertama, disiplin, konsisten dan jujur, dan aturan eksponen dan logaritma. Kedua, perbedaan di dalam masyarakat majemuk serta persamaan dan pertidaksamaan linier. Ketiga, mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerja sama, cinta damai, responsif dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Itulah kompetensi kurikulum yang disebut-sebut terhebat di dunia.

    Metode pembelajaran tematik integratif juga diunggulkan dalam Kurikulum 2013. Padahal, KTSP 2006 pun selalu mempromosikan metode ini, sehingga metode ini bukan barang baru yang perlu disanjung-sanjung.

    Uji kompetensi guru yang juga merupakan proyek Kemdikbud memperlihatkan bahwa mutu guru di Indonesia rendah. Apakah guru dapat mengajar Kurikulum 2013 dengan baik? Pelatihan beberapa hari juga tidak lantas sekonyong-konyong menaikkan mutu guru. Silabus untuk guru juga kerap disebut-sebut pemerintah untuk mencari dukungan masyarakat. Padahal ini mematikan kreativitas guru dalam mengajar. Pokoknya, mengacu pada buku yang dititahkan pusat.

    Pada Desember 2012 lalu, bahkan ketika dokumen kurikulum belum jadi dan uji publik baru akan dijalankan, Kemdikbud sudah mengumpulkan penerbit-penerbit untuk membahas buku. Akhir Maret 2013, penulisan buku induk (buku yang menjadi standar penulisan bagi penerbit), belum selesai ditulis. Bahkan buku induk untuk SMA/ SMK sama sekali belum dikerjakan, alias masih nol. Tapi bagaimana buku induk mau cepat selesai, kalau dokumennya saja masih berganti-ganti mengikuti maunya Kemdikbud? Sekarang sudah memasuki bulan April, sementara bulan Juli, semua buku harus sudah selesai dan terdistribusi. Apakah sempat?

    Pengadaan, Akankah Mengada-ada?
    Proses pengadaan buku juga rawan korupsi. Tahun 2007, terjadi kasus korupsi di Kemdikbud dalam lelang pencetakan buku keterampilan fungsional. Pelakunya tak lain adalah pejabat Kemdikbud sebagai panitia lelang dengan modus mark up. Pengadaan buku Kurikulum 2013 tidak menutup kemungkinan terjadi korupsi. Anggaran buku Kurikulum 2013 besarnya Rp 1,1 triliun rupiah. Jumlah itu bukan uang kecil dan jangan lupa, 77 persen kasus korupsi yang ditangani KPK adalah soal pengadaan.

    Jangan Tumbalkan Guru dan Murid
    Kurikulum 2013 yang compang-camping dari segi isi, menabrak aturan hukum, dan anggaran yang jumlahnya tak main-main, sungguh mengkhawatirkan. Sebenarnya untuk siapa kurikulum ini? Kurikulum tak bisa hanya menjadi ambisi segelintir pejabat. Jutaan anak dan guru Indonesia akan kena dampaknya. Jangan jadikan masa depan anak Indonesia sebagai tumbal proyek. Andai kurikulum ini baik adanya: direncanakan dengan matang, sesuai undang-undang, dan anggaran tak bermasalah, tentu dukungan akan mengalir.

    Kemdikbud seharusnya fokus saja dulu membenahi kemampuan guru, memperbaiki fasilitas sekolah, dan meluruskan mekanisme penyaluran dana pendidikan yang rawan korupsi. Kurikulum 2013 bukan hanya soal uang triliunan rupiah, tapi juga menyandera masa depan generasi pembaru, yang nantinya harus memotong tradisi korupsi negeri ini. Tapi bagaimana bisa, kalau kurikulum yang menjadi landasan belajar mereka begitu kacau dan keliru? Bagaimana kita mau mengharapkan perbaikan kualitas pendidikan?

    Blog Author
    Siti Juliantari
    Siti Juliantari
    Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW)
    Lulusan Jurusan Kriminologi Universitas Indonesia tahun 2012 ini adalah peneliti di Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW dengan fokus pada masalah pendidikan dan kesehatan.
    Total post : 1 | lihat semua post
    Close Ads