BeritaSatu.com

Hidup Anda bisa seindah pelangi
Jika Anda pandai mewarnai.
Kami datang setiap hitungan detik,
membawa aneka ragam informasi.

Beritasatu.com mewarnai hidup Anda
dengan informasi aktual-penuh makna.
Beritasatu.com sumber informasi terpercaya.
Close
    Beritasatu menerima blog karya Anda. Kirimkan ke blog@beritasatu.com

    Gratifikasi "Cinta Satu Malam"

    Senin, 20 Mei 2013 | 10:06

    Setyabudi Tejocahyono (ST), seorang hakim Pengadilan Negeri Bandung tertangkap tangan oleh KPK beserta barang bukti uang suap senilai Rp 150 juta. ST yang juga menjabat wakil ketua Pengadilan ini diduga menerima suap terkait dalam perkara korupsi bantuan sosial tahun 2009-2010 yang ditanganinya. Selain perkara suap, ST juga diduga menerima gratifikasi berupa layanan seks terkait dengan jabatannya.

    Dugaan keterlibatan sang hakim dalam menerima gratifikasi seks meluncur dari bibir Johnson Siregar, pengacara Toto Hutagalung, yang merupakan tersangka pemberi suap kepada ST. Johnson yang menirukan pernyataan Toto menjelaskan jika ST kerap kali meminta “jatah” layanan seks saban Jumat kepadanya (Koran Tempo, 18/4). Walaupun masih sebatas pengakuan Toto, namun isu ini menjadi wacana yang beredar luas di tengah-tengah publik.

    Kasus gratifikasi berbau “esek-esek” ini juga sempat hangat dibahas ketika penangkapan Luthfi Hasan Ishaaq, tersangka kasus dugaan korupsi impor daging. Saat itu, seorang wanita yang ditangkap di Hotel Le Meredien bersama dengan Ahmad Fathanah disebut-sebut terkait dengan gratifikasi seks kepada pimpinan salah satu partai berlatar belakang agama tersebut.

    Selain dianggap sebagai fenomena baru dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi, gratifikasi seks menjadi ramai karena belum ada orang yang dijerat dengan dakwaan ini. Namun tidak demikian di negara tetangga, Singapura. Beberapa kasus gratifikasi seks sudah pernah ditangani oleh aparat hukum negeri singa tersebut. Bahkan, sudah ada tersangka yang divonis gara-gara korupsi berjenis “kenikmatan sesaat” ini. Pada 2011 misalnya, seorang pejabat Biro Narkotika Pusat (CNB) Singapura, Ng Boon Gay diseret ke pengadilan dengan dakwaan mendapat suap pelayanan seks dari seorang wanita yang bekerja pada perusahan rekanannya, Cecilia Sue Siew Nang (Detik.com 5/10/12).

    Cecilia merupakan karyawan dari Hitachi dan Oracle yang ikut tender proyek teknologi informasi di CNB. Ng didakwa menerima gratifikasi seks dari Cecilia sebanyak empat kali dalam waktu yang berbeda untuk memuluskan tender. Ng ditangkap pada 19 Desember 2011, kemudian divonis dengan Undang-Undang Antikorupsi karena terbukti menerima gratifikasi terkait dengan jabatan, yakni berupa layanan seks.

    Kemudian, dua kasus lainnya menerpa seorang anggota kepolisian Singapura, Sersan Parthivan Ramaya dan petugas investigasi senior di Kementerian Tenaga Kerja, Norezwan Em. Sersan Parthivan ditahan oleh penegak hukum setempat karena memberikan keringanan hukuman sebagai imbalan atas layanan seks yang didapatkannya dari Dwi Sulistiani, terdakwa kasus pencurian. Sedangkan, Em didakwa menerima gratifikasi dari Liu Lihua, seorang warga negara China yang memberikan layanan “plus-plus” asalkan bisa dibantu perpanjangan izin tinggal di Singapura. Kedua orang ini terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda 100.000 dollar Singapura atau sekitar Rp 800 juta (Kompas.com, 10/4).

    Sudah Diatur
    Terkait dengan perkara ST, anggota Komisi III DPR, Indra menyarankan agar segara dirumuskan pasal gratifikasi seks dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ia menganggap, undang-undang yang ada saat ini belum mengatur sama sekali pemberian gratifikasi seks kepada penyelenggara negara (Media Indonesia, 18/4).

    Memang, ketentuan yang ada tidak menyebutkan secara ekspilit perihal ketentuan pidana terhadap gratifikasi seks. Namun, jika kita menelaah beberapa ketentuan terkait, baik pidana materil maupun formil, akan terlihat beberapa ketentuan hukum pidana yang sebenarnya sudah cukup kuat untuk menjerat pelaku gratifikasi seks tersebut.

    Pertama. UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) terdiri dari 30 pasal yang melarang orang untuk korupsi. Dari 30 pasal tersebut, dapat diperinci menjadi tujuh jenis korupsi, di antaranya adalah suap (Pasal 5, 6, 11, 12 dan 13) dan gratifikasi (Pasal 12B jo. Pasal 12C).

    Dalam pasal-pasal tentang suap, terdapat frasa “memberi/menerima sesuatu” dan “memberi/menerima hadiah atau janji”. Sementara dalam pasal gratifikasi, terdapat frasa “menerima gratifikasi”. Dari ketiga frasa tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa esensi dari suap maupun gratifikasi pada hakikatnya adalah suatu “pemberian”. Hanya saja suap ditujukan kepada seorang pejabat negara untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, sementara gratifikasi tidak mesti untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Namun, kedua-duanya tergolong kepada suatu pemberian yang dilarang dalam UU Tipikor.

    Kedua. Apakah layanan seks dapat digolongkan sebagai suatu pemberian (suap dan gratifikasi) yang dilarang dalam UU Tipikor? Dalam penjelasan Pasal 12B Ayat (1), disebutkan bahwa selain uang, barang, komisi dan lain-lain, gratifikasi yang dimaksud dalam Undang-Undang Tipikor juga termasuk “fasilitas lainnya”. Kemudian dalam Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, yang dimaksud dengan "sesuatu atau janji" tidak selalu berupa uang atau barang. Undang-undang ini sampai sekarang belum dicabut dan tentunya masih memilki kekuatan hukum.

    Maka dengan demikian, paling tidak kita sudah sepakat jika suatu pemberian yang dilarang dalam UU Tipikor tidaklah sebatas kepada uang atau barang saja, namun lebih luas dari pada itu. Jika layanan seks yang diberikan kepada pejabat atau penyelenggara negara, termasuk hakim, dimaksudkan agar hakim berbuat atau tidak berbuat sesuatu, maka hal tersebut termasuk suap. Sedangkan jika diberikan tanpa adanya perbuatan tertentu dari sang hakim, maka itu tergolong gratifikasi.

    Ketiga, terkait dengan proses pemeriksaan perkara suap maupun gratifikasi seks, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga dengan jelas telah mengaturnya. Terhadap tersangka maupun saksi nantinya dapat diperiksa pada sidang yang tertutup untuk umum, mengingat suap maupun gratifikasi seks mengandung unsur kesusilaan (Pasal 153 Ayat 3). Hanya saja, terhadap putusan tetap dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 195).

    Dengan demikian, sesungguhnya tidaklah diperlukan ketentuan baru untuk meproses kasus suap maupun gratifikasi seks. Cukup ketelitian pada penyidik dan penuntut umum memilah apakah masuk suap atau gratifikasi. Kemudian yang tidak kalang penting adalah perspektif hakim dalam menggali makna dari pemberian yang dilarang termasuk kepada layanan seks tersebut. Bukankah hakim mesti melakukan penafsiran terhadap hal-hal yang belum jelas dasar hukumnya. Apalagi, undang-undang yang ada sudah cukup membimbing hakim untuk menemukan kebenaran materil dalam korupsi "cinta satu malam" itu.

    Blog Author
    Refki Saputra
    Refki Saputra
    Peneliti Indonesian Legal Roundtable
    Penulis adalah Peneliti Indonesian Legal Roundtable dan tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan.
    Total post : 9 | lihat semua post