Upaya Hukum dan Putusan "In Kracht"

Dalam hal terdakwa menerima putusan Pengadilan Negeri, yakni divonis bersalah lebih tinggi dari tuntutan jaksa, apakah jaksa pantas untuk banding dan apakah upaya hukum telah tertutup untuk terdakwa? Mengambil contoh dari tulisan sebelumnya (Dakwaan Berlapis vs Alternatif), kalau kasusnya adalah dakwaan yang bersifat alternatif--bukan dakwaan berlapis--, maka upaya hukum yang dilakukan oleh jaksa bukan semata-mata dalam konteks membela kepentingan hukum terdakwa, tetapi untuk memastikan penegakan hukum tidak bergerak ke arah yang keliru.

Dalam perkara yang digelar di pengadilan, yang diperiksa tersangkanya, saksi, ahli, serta bukti bukti maupun petunjuk di hadapan majelis hakim. Proses ini diakhiri dengan tuntutan. Selanjutnya hakim memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan dan untuk saling menanggapi satu kali lagi (replik dan duplik).

Jaksa mengajukan tuntutannya setelah mencermati jalannya persidangan. Beban pembuktian ada pada jaksa bukan pada terdakwa, penasihat hukum, apalagi hakim. Putusan yang diambil oleh hakim harus berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh jaksa. Maka, jaksa itu disebut jaksa penuntut umum (JPU), karena tim jaksa mewakili kepentingan publik/umum. JPU tidak pernah disebut sebagai jaksa pendakwa umum.

Kembali ke contoh tulisan sebelumnya. Jaksa mengajukan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu Pasal 340 KUHP (pembunuhan sengaja dan berencana) atau Pasal 338 KUHP (pembunuhan sengaja, namun tidak berencana). Nature Kejaksaan adalah presumption of guilty. Seiring dengan berjalannya persidangan, JPU akan secara rasional menilai apakah pembunuhan itu berencana atau tidak berencana. Dalam hal JPU membacakan tuntutan berdasarkan Pasal 338--karena mereka tidak dapat membuktikan bahwa yang terjadi adalah pembunuhan berencana--, maka hakim harus memutus berdasarkan pasal tuntutan tersebut, bukan berdasarkan pasal dakwaan yang tidak pernah dapat dibuktikan oleh JPU di muka persidangan.

Kebebasan hakim dibatasi oleh koridor itu. Kalau hakim memutus berdasarkan Pasal 340, berarti hakim tersebut telah bertindak melampaui kewenangan (ultra vires). Ini dapat menjadi preseden yang membuat sistem peradilan pidana menjadi chaos, karena esensi fungsi penuntutan menyatu dengan fungsi mengadili dan memutus perkara.

Lalu, dimana ruang bagi hakim untuk menegakkan keadilan? Ancaman hukuman kan ada batas maksimalnya, tetapi tidak ada batas minimumnya. Dalam ruang itulah hakim memutuskan untuk menjatuhkan pemidanaan, apakah maksimum atau bagaimana. Hakim mempertimbangkan banyak hal, seperti nilai nilai yang hidup di masyarakat, latar belakang historis terdakwa, akibat perbuatannya kepada keluarga korban yang ditinggal, dan lain-lain.

Bagaimana kalau toh hakim memutus perkara berdasarkan Pasal 340 dan terdakwa dapat menerimanya?
Pertama, bagi terdakwa, statusnya telah menjadi terpidana. Putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht) sesuai pasal 234 KUHP. Upaya hukum yang tersedia baginya hanya permohonan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Alasan untuk PK hanya dua, yaitu apabila ada ditemukan bukti baru (novum), yang sekiranya diketahui sebelumnya pada waktu persidangan, maka hasilnya adalah putusan bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum, atau tuntutan tidak dapat diterima, atau diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Kedua, apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Apakah putusan hakim yang keluar dari pasal-pasal yang dituntut oleh JPU--masuk dalam kategori ini--, biarlah majelis hakim PK yang menjawabnya.

Tidak ada jangka waktu kedaluwarsa untuk mengajukan PK. Juga dapat diajukan oleh pihak terpidana atau ahli warisnya berkali kali. Tidak boleh seseorang dizalimi dan pengupayaan keadilan dibatasi hanya karena ada asas litis viniri oportet (setiap peradilan ada batas waktunya). Mahkamah Konstitusi pernah mencabut pembatasan PK hanya satu kali (Putusan MK Nomor 34/ PUU-XI/2013).

Bagaimana dengan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh jaksa? Bagi Jaksa hanya terbuka upaya banding dan/atau kasasi. Sedangkan untuk PK, jaksa tidak diperbolehkan (Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016).

Jaksa harus cermat dalam menyusun alasan alasan untuk memori banding. Tidak boleh terkesan untuk membela kepentingan hukum terdakwa. Jaksa adalah penuntut umum, bukan pembela. Pembela saja tidak mengajukan memori banding. Ini tidak mudah. Kemungkinan Pengadilan Tinggi akan menolak atau tidak mengabulkan banding sangat tinggi. Sebenarnya pengajuan memori banding tersebut adalah hak. Tanpa memori banding pun, perkara tetap dapat diperiksa ulang secara keseluruhan (Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP).

Pilihan kedua adalah tim JPU dapat langsung mengajukan kasasi. KUHAP tidak melarang JPU langsung kasasi (Pasal 244). Untuk kasasi, tim JPU wajib mengajukan memori kasasi yang memuat dasar permohonan kasasinya.

Dalam contoh di atas sangat jelas. JPU mengajukan memori kasasi karena hakim memutus perkara keluar dari pasal tuntutan jaksa (ultra vires).

Kasasi tidak memeriksa perkara secara keseluruhan (judex factie), tetapi lebih kepada penerapan hukum (judex juris). Pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, guna menentukan :
a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; dan/atau
c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Kemungkinan bagi JPU untuk menang di tingkat kasasi akan lebih tinggi.

Dalam konteks kekinian kasus Basui Tjahaja Purnama (BTP), sekiranya JPU mengajukan upaya hukum, atau pihak BTP mengajukan PK kiranya hal tersebut dapat kita terima dan pahami bersama. Bahwa yang bersangkutan ikhlas menerima hukumannya, termasuk tidak mengajukan banding, tidak mengakibatkan hilangnya hak-hak hukumnya. BTP pernah menyampaikan agar penggunaan hak-hak hukumnya terproteksi.

Apabila ada upaya untuk menghalangi penggunaan hak-hak hukum dalam memperjuangkan keadilan, itu adalah sebuah sinyal bahwa sudah saatnya dipikirkan instrumen lain di luar peranti lembaga peradilan. Itulah tugas negara yang harus melindungi seluruh warga negaranya. 

PENULIS:

Penulis Lepas
Penulis adalah praktisi dan profesional migas global, serta pemerhati hukum.