Jalan Terjal (Demokrasi) Pancasila & Mentalitas Kebangsaan

Presiden Jokowi secara resmi telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 pada Rabu (31/5) di Istana Negara. Sejumlah tokoh politik dan agama telah dilantik menjadi penasihat unit kerja tersebut. Semoga gugus kerja itu tidak sekedar peranti institusional semata.

Suka atau tidak, saat ini nilai kebangsaan tengah mengalami ujian terberat. Entitas kebangsaan yang terhimpun dari kesamaan nasib, persamaan kebatinan, dan cita-cita bersama dalam sekejap dapat rontok ketika pragmatisme politik bertemu di panggung demokrasi (elektoral). Pendayagunaan politik identitas direproduksi “hitam-putih” ketika pilihan politik tidak lagi seragam.

Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta menjadi contoh betapa fragmentasi identitas ke-Islam-an seolah antagonis dengan kebinekaan atau sebaliknya. Meski secara prosedural telah usai, diproyeksikan isu ini akan memuai kembali saat perhelatan politik nasional 2019.

Lantas, apakah pembentukan UKP-PIP akan menjawab persoalan dan memperbaiki mentalitas kebangsaan? Akankah gugus kerja itu menjamin tidak mengulang kebijakan rezim Orde Baru yang menempatkan Pancasila sebagai doktrin tunggal membangun rezim totalitarianisme?

Azimut Demokrasi
Harus diakui, rumusan demokrasi modern berasal dari bangsa Barat yang kemudian menjadi objek dalam studi sistem atau ilmu politik. Demokrasi memang bukan sistem yang sempurna, tetapi setidaknya unsur keburukannya lebih sedikit. Secara esensial, demokrasi mengisyaratkan jaminan akan kesetaraan-persamaan, otonomi-kedaulatan, kebebasan-toleran (penghargaan), kemanusiaan-keadilan serta keterbukaan-keadaban. Praktiknya, mayoritas negara menerapkan model demokrasi berbeda-beda tergantung pilihan dan kebutuhannya.

Demokrasi kontemporer di Indonesia menganut mazhab presidensial dengan pembagian kewenangan (kekuasaan) legislatif dan yudikatif. Separasi trias politika itu dalam rangka melangsungkan mekanisme check and balance. Presiden sebagai kepala negara dus kepala pemerintahan berperan menjalankan tugas-tugas kenegaraan sekaligus berwenang untuk merencanakan, membentuk dan mendayagunakan kabinet sebagai motornya. Meski model ini juga belum memadai, tetapi relatif cukup demokratis, applicable, compatible dan reliable diterapkan di Indonesia.

Persoalannya, apakah model ini mampu menciptakan kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan sosial sesuai tujuan asali Pancasila? Inilah pertanyaan klasik yang juga diajukan oleh Kapolri Tito Karnavian ketika bertemu sekelompok aktivis mahasiswa, Kamis (1/6/2017). Ia menyebutkan, pascareformasi, Indonesia mendahulukan demokrasi yang diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan. Meski risikonya tidak kecil, Tito berharap model yang sudah berjalan tidak lagi mengulang praktik demokrasi sebelum reformasi.

Mengapa sering kali kita kebingungan mencari jawaban atas pertanyaan tersebut? Penyebabnya adalah kita belum sepenuh hati menerapkan model demokrasi Pancasila. Konsep demokrasi sebagai racikan bangsa Barat harus dibumikan dengan saripati yang telah subur sejak lama di tanah Nusantara, yaitu Pancasila.

Setelah masa transisi berjalan selama lebih dari 19 tahun, kita luput menempatkan Pancasila sebagai titik keberangkatan sekaligus tujuan. Bila bersepakat untuk memanggil (kembali) Pancasila, maka kita juga harus siap mengaudit rumusan UUD 1945 hasil amendemen yang sudah dilakukan sebanyak empat kali. Mengingat UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi sekaligus rujukan operatif terhadap pelbagai aturan hukum turunannya.

Tidak ada pretensi penulis untuk menegasikan keseluruhan produk UUD 1945 hasil amendemen. Tidak semua produknya buruk, tetapi rute terjal ini harus dilalui. Mekanisme yang dijamin secara prosedural dan konstitusional itu diperlukan guna memeriksa tiga domain, yaitu aras politik, ekonomi, dan pendidikan serta kebudayaan. Ketiganya perlu diperiksa lebih dalam apakah semakin dekat atau kian jauh dari orbit Pancasila dan Batang Tubuh UUD 1945. Pasalnya, ketiganya merupakan pilar pembentuk ketangguhan dan keadaban sebuah bangsa.

Haluan Kebangsaan
Tidak mudah memulihkan Pancasila sebagai haluan kebangsaan, kenegaraan, dan kemasyarakatan. Di tengah gempuran madzab liberalisme yang sadar atau tidak, telah mengubah cara pandang, perilaku dan perlakuan. Asupan haluan liberal yang sejatinya bersandar pada kekuatan individual (kelompok) dan kompetisi (murni) menggeser semangat kolegial serta tradisi orisinal bangsa Indonesia. Demokrasi liberal membuat sarana elektoral menjadi segalanya (absolut). Sebab itu, betapapun besar ongkos dan risikonya, kekuasaan (masih) dianggap sarana efektif dan optimal guna membangun kepentingan politik sekaligus memperkuat oligarki bisnis segelintir orang. Sementara perasaan yang hinggap di kaum kebanyakan dihantui oleh kecemasan akan kebutuhan dasar, jaminan masa depan dan setumpuk persoalan klasik akan perubahan derajat kehidupan.

Adapun kondisi subjektifnya, amaliah Pancasila tidak pernah utuh diterapkan. Di masa Presiden Soekarno, gelora Pancasila begitu membara, tetapi situasi faktual demokrasi berjalan liberal. Pada zaman Presiden Soeharto, Pancasila menjadi perangkat indoktrinasi menguatkan sentimen terhadap kekuasaan. Risikonya, ruang kebebasan, demokrasi, dan hak asasi ditafsirkan secara tunggal oleh rezim Soeharto.

Berkaca dari pengalaman tersebut, kita perlu menginterupsi proses demokrasi yang telah berlangsung. Sisi lain, diperlukan narasi kebangsaan dan kebudayaan sebagai basis sedimentasi mengapa kita harus kembali ke Pancasila. Sedimen kesejarahan menyatukan kesamaan nasib untuk melepas diri dari belenggu penjajahan. Kebudayaan merupakan endapan warisan kekayaan dari pelbagai entitas keberagaman yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara dan bersepaham terhadap imaji kebangsaan.

Tentunya, kita semua berharap unit ini tidak terjebak oleh kerja-kerja teknis maupun rumusan praktis saja. Meski dibatasi durasi, kita mengharapkan gugus kerja ini mampu berjarak dari godaan kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan tertentu. Transmisi Pancasila sebagai basis nilai, etis dan moral, harus selalu tercermin dalam ucapan, tindakan, perlakuan dan keteladanan yang kemudian mewujud dalam tiga matra kehidupan, yaitu kebangsaan, kenegaraan, dan kemasyarakatan. Harapan besar sebagai anak bangsa, gugus kerja ini dapat mengintegrasikan Pancasila dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Semoga dan selamat bekerja.

PENULIS:

Penulis Lepas
Ketua Umum DPP KNPI 2015-2018. Putra Papua ini biasa disapa Bung MRD. Founder of Papua Corruption Watch, Chairman of Papua Society of Freedom Institute, Founder of Center for Indonesia and Development Review (CIDEV). Berkecimpung di dunia keorganisasian sejak pelajar. Pernah bergabung di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Majelis Muslim Papua hingga Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).