Mengubah Citra SMK Tak Lagi Sebagai Sekolah Terakhir

Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orangtua mengirim anaknya ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan motivasi agar segera cepat mendapat kerja dan mandiri.

Dengan demikian, banyak siswa SMK yang dari awal memang bersiap untuk kerja selepas lulus, entah menjadi montir di bengkel, pegawai toko, operator mesin pabrik, atau pramusaji di restoran.

Sebetulnya SMK juga punya peran yang sama dengan Sekolah Menengah Umum yaitu sebagai jembatan menuju pendidikan lanjutan, dan bahkan dengan spesialisasi dan penjurusan yang lebih spesifik.

Namun kalau orangtua merencanakan jenjang pendidikan lebih tinggi, yang mereka pikirkan adalah sekolah menengah umum, bukan SMK. Akhirnya yang banyak terjadi adalah SMK lebih menjadi pencetak tenaga kerja tingkat dasar, bukan pusat penggemblengan tenaga ahli spesialis yang disiapkan sejak usia dini.

Pendapat umum seperti ini perlu diluruskan, karena kehadiran SMK justru mewakili konsep pendidikan yang diterapkan di negara-negara maju, di mana bakat dan minat anak didik diarahkan sejak usia remaja atau pra-perguruan tinggi.

Mahasiswa jurusan akuntansi yang berasal dari jurusan serupa di SMK pasti lebih cepat menyerap ilmunya dibandingkan rekannya yang dari sekolah menengah umum. Demikian juga mahasiswa teknik mesin dari SMK jurusan mesin.

Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saat ini terdapat lebih dari 12.600 SMK di seluruh Indonesia, menampung sekitar 4,3 juta siswa.

Jutaan usia muda yang terspesialisasi sejak usia dini ini merupakan generasi emas yang sangat potensial membantu pembangunan bangsa dan negara ke depannya, sehingga perlu mendapat prioritas dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Seiring dengan makin naiknya anggaran negara untuk pendidikan, sekolah vokasi perlu mendapat perhatian lebih agar para siswa bisa menuntaskan spesialisasi di bidang masing-masing ke jenjang yang lebih tinggi. Beasiswa dan subsidi lain untuk siswa SMK perlu ditambah untuk meringankan beban murid dan memungkinkan mereka melanjutkan pendidikan.

Pembangunan di berbagai bidang yang gencar dilakukan sekarang membutuhkan pasokan tenaga-tenaga terlatih dan terdidik dalam waktu cepat, dan jelas bahwa SMK merupakan salah satu solusi untuk memecahkan masalah ini.

Seperti telah disampaikan sebelumnya, lulusan SMK memiliki dasar yang lebih kokoh untuk bidang tertentu yang didalami, namun masih membutuhkan pendidikan lanjutan agar tercipta spesialisasi. Sementara itu pandangan umum masyarakat masih menempatkan SMK sebagai lembaga pendidikan terakhir sebelum masuk dunia kerja yang sesungguhnya.

Pemerintah bisa melihat SMK sebagai mitra untuk mempersiapkan "generasi pembangun" dengan berbagai kebijakan yang lebih meringankan biaya pendidikan lanjutan atau sekolah-sekolah kedinasan di mana mahasiswa diperlakukan sebagai tenaga magang yang belajar dengan digaji.

Apalagi, dari 12.600 lebih SMK yang ada di Indonesia, sekitar 9.300 di antaranya dikelola swasta yang artinya kurang mendapat bantuan dari anggaran negara.

Sudah waktunya SMK menjadi batu fondasi yang kokoh bagi pendidikan lanjutan yang sangat terspesialisasi untuk mencetak tenaga ahli di level manajerial, bukan sekedar mempersiapkan tenaga kerja tingkat rendahan.

Dan juga SMK tak perlu dipandang sebagai pelabuhan terakhir dalam menuntut ilmu, namun sebagai pijakan ke level berikutnya.