BeritaSatu.com

Hidup Anda bisa seindah pelangi
Jika Anda pandai mewarnai.
Kami datang setiap hitungan detik,
membawa aneka ragam informasi.

Beritasatu.com mewarnai hidup Anda
dengan informasi aktual-penuh makna.
Beritasatu.com sumber informasi terpercaya.
Close
    Beritasatu menerima blog karya Anda. Kirimkan ke blog@beritasatu.com

    Zoon Politikon Kita di Istana dan Senayan

    Jumat, 28 Oktober 2011 | 07:18

    Man is a political animal. Istilah ini diciptakan oleh Aristoteles, seorang filsuf besar murid Plato, pendiri akademi Lycheum, dan mentor Iskandar Agung.

    Aristoteles bukannya bermaksud menghina diri dan sesamanya dengan istilah zoon politikon itu. Baginya, hanya melalui politik kita semua bisa mencapai kemajuan yang sangat berarti dalam kehidupan komunitas.

    Di antara berbagai makhluk hidup di muka bumi, manusialah yang mampu mengartikulasikan bahasa untuk membedakan dan menentukan mana yang adil dan tidak adil, atau mana yang baik dan buruk. 

    Dari sini, manusia kemudian melakukan politik pada tingkatan yang elementer, yaitu bertindak berdasarkan prinsip-prinsip moral dan intelektualitas untuk kemajuan bersama. Karenanya politik menjadi human property yang tidak bisa dipisahkan dari eksistensi kemanusiaan kita.

    Dalam tatanan demokrasi, para pelaku politik utama adalah politisi dan pejabat publik. Rakyat sebagai pemegang mandat kekuasaan hanya berkesempatan untuk “berfungsi optimal” pada saat pemungutan suara. Selebihnya pada masa-masa deliberasi, terkadang formalitas dan manipulasi opini publik yang mendominasi.

    Karena kewenangan dan implikasi kekuasaannya yang sangat besar, maka politisi dan pejabat publik perlu memiliki kualitas yang semestinya di atas rata-rata mereka yang diwakili atau dipimpinnya. Mereka harus memiliki moralitas yang tinggi, sehingga mereka layak untuk dipatuhi, diteladani, dan menjadi inspirasi.

    Pada masa lalu, Aristoteles menyatakan bahwa pemimpin perlu memahami lima urusan besar, yaitu masalah revenues and expenditures, war and peace, defense of the territory, imports and exports, and legislation (Carnes Lord, 2003: 28). Dalam istilah kontemporernya berarti masalah keuangan, politik luar negeri, pertahanan, perdagangan, serta peraturan dan kebijakan.

    Masalah peraturan dan kebijakan ini adalah yang paling krusial karena yang akan menentukan rezim politik yang ada, dan pada akhirnya bentuk dan kondisi masyarakatnya. Untuk itu, para politisi dan pejabat publik seharusnya menjadi negarawan yang berpikir dan bertindak untuk kepentingan luas (polis) dalam membuat peraturan dan kebijakan.

    Mereka harus memiliki statecraft, yaitu keahlian bernegara seperti artikulasi dan agregasi kepentingan, administrasi publik, otorisasi, implementasi, dan lain sebagainya. Statecraft yang baik sejatinya merupakan turunan dari soulcraft, yaitu keahlian jiwa untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan kemanusiaan kita.

    Untuk bisa membuat peraturan dan kebijakan yang baik, ada banyak kemampuan dasar yang dibutuhkan, dan itu bersumber pada soulcraft. Karenanya, itu harus dimulai dari kemampuan memahami dan berempati terhadap penderitaan rakyat, kemudian berpikir analitis dan sistematik, hingga membuat prioritas untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dengan peraturan dan kebijakan.

    Kemampuan dasar para politisi dan pejabat publik untuk memahami dan berempati terhadap penderitaan rakyat saat ini rasanya semakin berkurang. Kepekaan terhadap permasalahan umum semakin pudar dan kewarasan dalam merespon dinamika semakin kabur. Yang menonjol adalah egoisme, ignoransi, dan sikap-sikap defensif atas kesalahan dan kelemahan mereka.

    Ketika ada rakyat yang terkena musibah tsunami, justru malah dibilang “kalau takut ombak, jangan tinggal di pantai.” Ketika banyak rakyat kecil mencoba mencari pekerjaan halal di luar negeri, justru bilangnya, “PRT TKW itu membuat citra buruk, sebaiknya tidak kita kirim, karena memalukan.” Ketika rakyat sangat muak dengan para koruptor, malah muncul pernyataan, “Kita maafkan semuanya. Capek kita ngurusin masa lalu terus.”

    Belum lama ini, zoon politikon terhormat yang sama juga bilang, “Masak Ketua DPR ngomentari tukang kebun.” Seolah-olah tukang kebun adalah profesi hina yang tidak perlu dipikirkan, diperhatikan, atau dibahas oleh mereka yang dari kasta politik tinggi.

    Itu yang keluar dari mulut ketua para wakil rakyat, belum kalau kita periksa tindakan dan gaya hidupnya yang bisa jadi semakin menjauh dari amanat penderitaan rakyat kalau meminjam istilahnya Bung Karno. Para wakil rakyat lainnya, dan juga pejabat pada umumnya, masih banyak yang mencerminkan ketidakmampuan mereka memahami dan berempati pada penderitaan rakyat.

    Pada waktu pelantikan para menteri yang lalu, kita juga mendengar pengakuan jujur presiden, “Uang negara dirampok oleh mereka yang tidak bertanggungjawab.” Pernyataan bagus tersebut justru menjadi blunder karena diucapkan oleh kepala negara dan kepala pemerintahan yang memiliki kewenangan dan perangkat untuk menghentikan aksi perampokan uang negara.

    Jika memang berempati pada penderitaan rakyat, janganlah ragu-ragu untuk memimpin perang melawan korupsi, bukan hanya beretorika, berwacana, atau mengeluh.

    Bahkan karena seringnya membuat pernyataan atau klaim yang problematik, muncul gerakan kritik dari para tokoh agama dan masyarakat sipil yang menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan kebohongan publik. Sejarah tentu akan mencatat ini meski aparat kekuasaan akan selalu mencoba membantahnya.

    Para politisi dan pejabat publik kita pendidikannya makin tinggi, penghasilannya meningkat, dan pergaulannya makin luas. Ironisnya itu tidak menjamin munculnya kesadaran hakiki tentang tugas utama mereka, yaitu berempati pada penderitaan rakyat untuk kemudian berpikir dan bertindak politis untuk kepentingan rakyat yang diwakili dan dipimpinnya.

    Apalah arti anggaran kemiskinan tahun 2009 sebesar Rp80,1 triliun, tahun 2010 sebesar Rp61,2 triliun, 2011 sebesar Rp 94,3 triliun, dan rencananya pada tahun 2012 menjadi Rp99,0 triliun jika tidak ada empati untuk orang miskin.

    Uang rakyat yang besar itu sangat mungkin sekali tersedot banyak untuk memperkaya dan memuaskan pesta orgy kekuasaan para zoon politikon kita di istana, Senayan, dan di kantor-kantor kekuasaan lainnya dari Sabang sampai Merauke.
     

    Komentar
    Artikel ini belum lengkap tanpa pendapat Anda. Kirim komentar Anda.
    Loading komentar...
    Blog Author
    Nico Harjanto
    Nico Harjanto
    Pengamat Politik
    Sebagai pelajar ilmu politik Indonesia, Nico tertarik pada kajian perilaku pemilih, politik elektoral, masalah kepartaian, dan kebijakan pembangunan pada umumnya. Lulus dari FISIPOL UGM, ia terus bekerja sebagai peneliti dan selanjutnya menyelesaikan studi di Ohio University dan Northern Illinois University. Dulu sering jalan-jalan di gunung dan merawat motor tua, sekarang suka menonton sepakbola dan terkadang bermain bulutangkis. Belajar menulis merupakan tugas yang tidak pernah usai dari masa sekolah dulu. Saat ini aktif di Rajawali Foundation, Yayasan Interseksi, dan kegiatan lepas lainnya.
    Total post : 38 | lihat semua post