BeritaSatu.com

Hidup Anda bisa seindah pelangi
Jika Anda pandai mewarnai.
Kami datang setiap hitungan detik,
membawa aneka ragam informasi.

Beritasatu.com mewarnai hidup Anda
dengan informasi aktual-penuh makna.
Beritasatu.com sumber informasi terpercaya.
Close
    Beritasatu menerima blog karya Anda. Kirimkan ke blog@beritasatu.com

    Solusi Bentrok TNI-Polri

    Senin, 11 Maret 2013 | 09:39

    Tampaknya masih terbungkus kuat faktor-faktor laten yang membuat hubungan TNI-Polri terus saja panas-dingin. Bentrokan antara TNI Vs Polri yang terjadi di Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Kamis (7/3),  hanyalah puncak gunung es dari berbagai persoalan yang terjadi dalam hubungan antara  dua institusi bersenjata ini. 

    Sayangnya, setiap kali terjadi bentrokan antarpersonel dari dua institusi ini, alasan-alasan sepelelah yang kerap muncul, seperti kenakalan prajurit di lapangan, luapan emosi, senggolan antara personel,  hingga perebutan pacar.

    Akar persoalan dari hubungan TNI-Polri selalu luput dari perhatian. Itulah makanya konflik TNI-Polri tak pernah terselesaikan secara tuntas.

    Kejadian pun selalu saja berulang. Lihat saja, sejak dua institusi ini berpisah pada 1 April 1999 - sesuai amanat reformasi - kemesraan antara keduanya malah semakin sering terganggu.

    Anggota Polri-TNI yang bertugas di lapangan banyak kali terlibat bentrokan. Catatan Indonesia Police Watch (IPW) menyebutkan,  sejak 2007 sampai dengan saat ini setidaknya telah terjadi 17 peristiwa bentrokan. Perinciannya: pada 2007  terjadi 3 peristiwa, 2008 terjadi 2 peristiwa, 2009 terjadi 4 peristiwa, 2010 terjadi 6 peristiwa, 2011 terjadi 1 peristiwa, April 2012 terjadi 1 peristiwa.        

    Melihat angka-angka di atas, sudah selayaknya kita tidak boleh lagi memandang sebelah mata hubungan yang tak harmonis antara dua lembaga ini. Apalagi TNI dan Polri mempunyai tugas dan tanggung jawab besar, yakni masing-masing sebagai penjaga pertahanan negara dan penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

    Apa jadinya jika kedua institusi pengawal/penjaga negara dan pengayom masyarakat ini justru terlibat saling sikut dengan menggunakan senjata yang dibeli dari uang rakyat?  Ini tentu sangat berbahaya bagi masyarakat.

    Karena itulah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,  pimpinan Polri, dan pimpinan TNI harus segera mengambil langkah-langkah solutif yang lebih holistik dan komprehensif untuk mengakhiri  bentrok personel yang merusak citra kelembagaan ini.

    Insiden pembakaran Mapolres OKU, Sumsel, dan berbagai kasus sikut-sikutan antara personal TNI dan Polri selama ini, jangan hanya dipandang sebagai akibat emosi sesaat, tapi sebuah sinyal nyata tentang adanya ketidakberesan dalam hubungan struktural-institusional antara kedua lembaga ini.

    Kalau hanya karena masalah dendam pribadi, emosi sesaat atau rebutan  pacar, jajaran pimpinan kedua institusi ini bisa menyelesaikannya dengan mengeyampingkan ego masing-masing-masing. Tapi, bila persoalan antara TNI dan Polri menyangkut masalah struktural-institusional, penataan ulang atas peran keduanya  harus menjadi perhatian utama. 

    Di sini, semua pihak harus  mendorong dan mengembalikan TNI dan Polri ke fungsi sebenarnya, yakni sebagai aparat bersenjata yang dibiayai rakyat dengan tugas melindungi serta mengayomi rakyat.

    Dalam menjalankan fungsinya itu, TNI dan Polri juga terikat erat  dengan tugas-tugas penegakan hukum. Karena itu, dalam hal pelanggaran lalu lintas, misalnya, yang  sering menjadi pemicu bentrok antara personel TNI-Polri, kedua institusi ini harus saling mendukung. Tak boleh ada yang merasa superior. Institusi TNI tak boleh merasa dirinya punya power untuk melawan hukum.

    Sebaliknya, sebagai lembaga penegak hukum, Polri juga harus tegas dan tak diskriminatif dalam menegakkan peraturan/hukum yang berlaku.  Kalau ada anggota Polri yang terlibat kasus hukum,  yang bersangkutan harus tetap diproses secara hukum.

    Kasus penyerangan dan pembakaran Mapolres OKU sejatinya bersumber dari tumpukan ketidakpercayaan pada proses penegakan hukum yang akhirnya pecah dalam bentuk aksi. Kita berharap kasus OKU menjadi pelajaran berharga bagi jajaran TNI dan Polri.

    Dalam kasus seperti itu, hukum harus menjadi panglima, dan personel TNI-Polri   tunduk pada hukum, siapa pun dan apa pun jabatan yang disandangnya. Dalam hal penegakan hukum, TNI dan Polri  harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.

    Selain terkait penerapan hukum di lapangan, bentrokan TNI-Polri juga sering dipicu oleh faktor kesejahteraan. Sungguh sebuah fakta menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan pendapatan (kesejahteraan) antara TNI dan Polri.  Makanya ada satire yang sering kita dengar bahwa sekarang ini, “TNI penuh dengan tantangan dan Polri penuh dengan tentengan”. Ini memang keadaan yang nyata di lapangan.  

    Pemerintah jangan menutup mata dan harus segera mencari solusi atas gap psikologis antara TNI dan Polri saat ini. Kebijakan negara memisahkan Polri dari TNI, serta menyerahkan sepenuhnya kewenangan keamanan dalam negeri kepada Polri, telah menimbulkan kecemburuan psikologis TNI. Hal itu masih ditambah lagi dengan adanya aturan larangan berbisnis bagi institusi TNI yang semakin menambahkan kecemburuan ekonomi, karena telah menutup peluang akses ekonomi petinggi-petinggi dan oknum TNI lainnya.

    Sebaliknya, anggota Polri, meskipun tidak seluruhnya, tingkat ekonominya lebih sejahtera ketimbang prajurit TNI. Faktor-faktor laten seperti itulah yang membuat konflik antara oknum-oknum TNI dan Polri mudah tersulut, meski karena masalah sepele.

    Oleh karena itu, pemerintah harus berani meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI secara maksimal sehingga setara dengan anggota Polri. Remunerasi dan fasilitas hidup yang baik adalah jawaban atas masalah itu. Tanpa adanya peningkatan kesejahteraan prajurit TNI, sulit terhindarkan akan ada lagi bentrok antara TNI-Polri di masa mendatang. 

    Blog Author
    Investor Daily
    Investor Daily
    investor.co.id
    Daily news and information on financial markets and investments.
    Total post : 544 | lihat semua post