OPINI

Sikap pemerintah soal harga BBM bersubsidi sudah cukup jelas dalam dialog dengan para pemimpin redaksi (pemred) akhir pekan lalu. Meski perbedaan harga BBM bersubsidi dengan harga pasar sudah mencapai Rp 5.000 per liter, kenaikan tak akan dilakukan jika tak ada kompensasi berupa  dana tunai yang langsung diberikan kepada penduduk miskin.

Presiden SBY menegaskan, pemberian dana tunai kepada rakyat yang terkena dampak kenaikan harga BBM sudah merupakan  harga mati.

Selama masa pemerintahannya, Presiden SBY sudah tiga kali menaikkan harga BBM, masing-masing, dua kali pada 2005 dan sekali pada 2008. Dalam tiga kali kenaikan itu, pemerintah memberikan cash money yang disebut Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan itu terbukti mampu mencegah rakyat miskin bertambah miskin dan yang near poor menjadi absolute poor.

Dari penjelasan yang dipaparkan Presiden dan para menterinya, terlihat jelas pemerintah sangat memahami kondisi nyata bangsa ini. Berbagai kritik dan saran para pengamat serta argumentasi yang menyertainya sudah diketahui pemerintah. Jika kenaikan harga BBM belum juga menjadi pilihan, hal itu disebabkan keyakinan pemerintah bahwa kenaikan harga BBM harus satu paket dengan pemberian dana tunai kepada masyarakat yang paling terkena dampak.

BLT terbukti mampu mencegah penurunan taraf hidup rakyat miskin. Tapi, pada masa lalu, pemerintah tidak mampu memberikan BLT kepada semua penduduk miskin yang mencapai 30 juta. Dengan dana yang disisihkan sebesar Rp 25,5 triliun, BLT hanya diberikan kepada 18,5 juta. Hal itulah yang menimbulkan kekisruhan setiap kali pemerintah membagi BLT. 

Saat merencanakan kenaikan harga BBM tahun 2012, pemerintah menyiapkan skim bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).  Bantuan diperpanjang dari tiga bulan menjadi enam bulan.  Namun, rencana itu ditolak DPR, sebuah peristiwa yang menciutkan nyali pemerintah hingga saat ini.

Pemerintah mestinya lebih berani menaikkan harga BBM. Karena tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun anggaran 2013, kenaikan harga BBM sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. DPR tak lagi ikut campur. DPR hanya menentukan plafon subsidi BBM yang tahun ini dipatok maksimal Rp 193,8 triliun, naik  41,1 persen dibandingkan subsidi BBM pada APBN 2012. Nilai  subsidi BBM  tahun 2013 mencapai 70,5 persen dari total subsidi energi yang mencapai Rp 274,74 triliun atau  61,1 persen dari keseluruhan subsidi yang mencapai Rp 317,22 triliun.

Sampai hari ini, mayoritas anggota DPR tidak setuju memberikan dana tunai kepada rakyat miskin sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Jika  memaksakan pemberian BLT atau BLSM, pemerintah harus mencari sumber pendanaan di luar APBN. Hal itu tidak mungkin karena semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah harus masuk APBN. Di situlah peliknya. Pemerintah harus berhadapan dengan DPR jika membutuhkan BLT atau BLSM.

Kita mengimbau pemerintah dan DPR untuk berdialog.  Dengan sikap saling memahami dan sepenuhnya mengambil keputusan untuk kepentingan rakyat, kita yakin kedua pihak akan memperoleh titik temu. Meski  BLT ataupun BLSM bukanlah  solusi yang mendidik, nyatanya rakyat miskin membutuhkannya.

Tawaran pemerintah agar semua partai ikut terlibat dalam membagi BLT atau  BLSM agar dana tunai itu tidak diklaim sebagai jasa Partai Demokrat layak dipertimbangkan. Para pengamat bisa saja sinis terhadap gagasan ini dengan alasan BLT atau BLSM bisa jadi  “menguap” di jalan.  Tapi, dengan sistem yang bagus - dana disalurkan lewat PT Pos -, transparan, dan melibatkan aparat desa, dana bantuan tunai itu dipastikan bisa sampai ke tangan rakyat.

Sekarang ini adalah saat yang tepat menaikkan harga BBM bersubsidi karena perbedaan harga premium bersubsidi dan pertamax sudah sekitar Rp 5.000 per  liter. Sebuah kajian menyatakan, ketika selisih harga  BBM bersubsidi dan harga pasar sudah lebih dari Rp 2.800 per liter, BBM bersubsidi akan diserbu kelas menengah, kelompok yang mesti menggunakan pertamax. Dengan demikian, salah sasaran subsidi BBM tidak lagi hanya kepada 80 persen, melainkan kepada  lebih dari 90 persen rakyat yang tidak berhak menikmati subsidi BBM.

Subsidi BBM tidak saja menimbulkan defisit neraca perdagangan dan memukul necara pembayaran, memberatkan APBN, mendorong penyelundupan, dan semakin merangsang hidup boros, melainkan juga menimbulkan berbagai ketidakadilan. Indonesia yang masih memiliki 28 juta penduduk miskin dan 72 juta penduduk hampir miskin harus menyubsidi sebagian rakyat Singapura dan Malaysia yang jauh lebih makmur.

Harga BBM bersubsidi yang terlalu murah mendorong hidup boros. Tahun lalu, konsumsi BBM mencapai  45 juta kiloliter atau 5 juta kiloliter lebih besar dari plafon. Hal serupa akan terulang tahun ini. Konsumsi BBM subsidi tahun ini diperkirakan menembus 53 juta kiloliter atau lebih tinggi sekitar 7 juta kiloliter dari plafon.

Untuk itu, pemerintah perlu menaikkan harga BBM sedikitnya Rp 1.500 menjadi Rp 6.000 per liter. Dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi tahun ini diperkirakan hanya sekitar 3-3,5 persen.

Subsidi BBM selama ini menimbulkan ketidakadilan antarwilayah. Di luar Jawa, harga premium di atas Rp 5.000 per liter, bahkan hingga Rp 20.000 per liter di Papua. Subsidi BBM menimbulkan ketidakadilan antarpenduduk kaya dan miskin. Orang kaya bertambah kaya karena ikut menikmati BBM bersubsidi yang murah.

Subsidi BBM juga memperbesar ketidakadilan antargenerasi. Generasi sekarang dengan rakusnya dilegalkan untuk menguras habis minyak bumi. Produksi minyak mentah terus menurun. Indonesia yang saat ini sudah pada posisi net oil importer akan kehabisan minyak mentah dan 100 persen bergantung pada impor. Waktu itu, generasi penerus akan gigit jari.

Karena itu, demi keadilan, pemerintah harus berani menaikkan harga BBM bersubsidi  bertahap. Opsi pembatasan dan konversi BBM ke BBG terus dilakukan, tapi kenaikan harga BBM juga harga mati.