BeritaSatu.com

Hidup Anda bisa seindah pelangi
Jika Anda pandai mewarnai.
Kami datang setiap hitungan detik,
membawa aneka ragam informasi.

Beritasatu.com mewarnai hidup Anda
dengan informasi aktual-penuh makna.
Beritasatu.com sumber informasi terpercaya.
Close
    Beritasatu menerima blog karya Anda. Kirimkan ke blog@beritasatu.com

    Usut Kekacauan UN

    Senin, 22 April 2013 | 09:07

    Ujian nasional (UN) yang digelar tahun ini kacau-balau. Pelaksanaannya di sejumlah daerah banyak bermasalah, mulai dari ketiadaan soal, keterlambatan, lembar soal yang difotokopi, hingga distribusi soal dan jawaban yang salah tujuan. Pemerintah sepertinya tidak pernah mau belajar dari kesalahan-kesalahan tahun sebelumnya.
    Makanya kita gemas menyaksikan semua ketidakberesan ini. Alokasi anggaran yang sudah mencapai 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sebagaimana diamanatkan konstitusi, sepertinya tak ada gunanya sama sekali. Lebih dari Rp 300 triliun anggaran sektor pendidikan yang dialokasikan setiap tahun dalam APBN, sebagiannya terbuang percuma hanya untuk membiayai berbagai ketidakberesan.

    Sungguh, ini sebuah pelecehan terhadap amanat konstitusi. Dengan berkali-kali terjadinya silang-sengkarut UN, maka semakin jelas bagi kita bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional memang penuh dengan skandal: skandal korupsi dan skandal mismanajemen. Pelaksanaan UN 2013 yang karut-marut ini adalah gambaran nyata dari syahwat korupsi yang terlalu besar, ditambah lagi dengan manajemen pendidikan yang buruk.
    Dengan perkembangan teknologi yang semakin modern serta didukung oleh orang-orang berpendidikan tinggi, adalah hal yang sangat tidak masuk akal bahwa sumber kekacauan UN adalah distribusi soal yang begitu amburadul.


    Aneh tapi nyata. Tampak sederhana, tapi dampaknya sangat luar biasa besar. Bayangkan, akibatnya kekacauaan distribusi ini, kerahasiaan soal ujian pun menjadi tak cukup terjamin, jadwal berubah-ubah dan ada pula yang harus memfotokopi massal soal-soal ujian. Di 11 provinsi, pelaksanaan UN yang seharusnya dilakukan pada Senin (15/4) terpaksa ditunda. Sialnya, penundaan malah kembali terulang lantaran soal-soal ujian yang juga tak kunjung datang.

    Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pelaksanaan UN akhirnya kembali ditunda hingga Jumat (19/4), karena soal yang tidak siap. Di Kalimantan Timur, soal-soal ujian terpaksa difotokopi massal untuk mengejar target pelaksanaan UN. Sementara di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, pelaksanaan UN amburadul karena distribusi naskah soal yang nyasar hingga ke Provinsi Bali. Para siswa peserta UN pun akhirnya harus mengerjakan ujian dengan soal hasil fotokopi.

    Atas berbagai kekacauan yang diakibatkan oleh distribusi soal ini, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, harus bertanggung jawab. Pejabat pelaksana di Kemdikbud harus dimintai pertanggungjawabannya terkait pelaksanaan UN ini. Ini bukan sekadar persoalan distribusi soal-soal UN. Ada akar persoalan di balik kekacauan UN 2013 ini. Itulah soal dugaan suap atau korupsi. Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu turun tangan untuk menginvestigasi dan menelusuri proses tender pencetakan soal-soal UN.

    Penelusuran itu terutama berkaitan dengan dugaan suap dalam tender percetakan naskah soal ujian, yang menjadi sumber karut-marut pelaksanaan UN. Bagaimana mungkin untuk pencetakan soal-soal ujian yang demikian banyak dan jelimet, salah satu pemenang tendernya adalah PT Ghalia Indonesia Printing (GIP) yang berkedudukan di Bogor. Tak ada kepentingan apa pun di balik ini. Tapi yakinlah, ada banyak percetakan berkualitas, yang tersebar di NTT, Bali, Sulawesi, dan Papua, yang mampu memenuhi standar mutu dan tenggat waktu yang dibutuhkan untuk pencetakan soal UN.

    Mengapa Kemendikbud tidak mempercayakan pekerjaan itu ke daerah-daerah, dan hanya percaya kepada PT GIP? Padahal, dengan mencetak tersebar di daerah-daerah, tenggat waktu tidak akan menjadi masalah dan distribusi soal-soal UN pun bisa lebih cepat. Bila Kemdikbud meragukan terjaganya karahasiaan soal, hal itu tak perlu dirisaukan. Tempatkan para pengawas yang matanya selalu siap mengawasi potensi kebocoran soal. Ini tidak sulit.

    Tapi, sekali lagi, godaan uang rupanya lebih kencang ketimbang hasrat untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Bukan rahasia lagi bahwa dunia pendidikan kita memang penuh skandal suap dan korupsi. Makanya inilah saatnya yang tepat untuk kita berbenah diri. Kekacauan UN harus dijadikan momentum untuk memberantas borok-borok suap dan korupsi yang masih sering melanda dunia pendidikan. Sangat memalukan bahwa dunia pendidikan yang mestinya membentuk karakter generasi masa depan bangsa, malah dijadikan sumber mata air praktik-praktik suap dan korupsi.

    Selain momentum pemberantasan suap dan korupsi di lingkungan dunia pendidikan, silang-sengkarut UN juga harus dijadikan momentum untuk membenahi manajemen pendidikan nasional. Katakan saja bahwa pelaksanaan UN selama ini sesungguhnya hanya menimbulkan ketidakadilan pada peserta didik dan kebebasan melaksanakan prinsip-prinsip utama pendidikan, yakni kebebasan menentukan kebutuhan terhadap hasil pendidikan sesuai kurikulum yang telah ditetapkan. Cukup banyak kajian yang menunjukkan bahwa UN lebih banyak berdampak negatif dalam pelaksanaan dan tidak menunjukkan hasil positif yang signifikan bagi peserta didik. Pemerintah perlu mengkaji ulang sistem UN.

    Komentar
    Artikel ini belum lengkap tanpa pendapat Anda. Kirim komentar Anda.
    Loading komentar...
    Blog Author
    Investor Daily
    Investor Daily
    investor.co.id
    Daily news and information on financial markets and investments.
    Total post : 361 | lihat semua post