BeritaSatu.com

Hidup Anda bisa seindah pelangi
Jika Anda pandai mewarnai.
Kami datang setiap hitungan detik,
membawa aneka ragam informasi.

Beritasatu.com mewarnai hidup Anda
dengan informasi aktual-penuh makna.
Beritasatu.com sumber informasi terpercaya.
Close
    Beritasatu menerima blog karya Anda. Kirimkan ke blog@beritasatu.com

    Euforia Repatriasi

    Senin, 11 Juli 2016 | 11:12

    Implementasi UU Pengampunan Pajak mulai 1 Juli dan akan berlaku selama sembilan bulan ke depan ini benar-benar menimbulkan ekspektasi dan euforia yang luar biasa. Ada optimisme sangat tinggi bahwa dana-dana yang akan memanfaatkan fasilitas pengampunan pajak tersebut bakal menimbulkan dampak berganda yang signifikan bagi perekonomian.

    Ribuan triliun dana yang selama ini tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak tersebut bukan hanya menyelamatkan penerimaan negara dari sisi pajak, tetapi juga akan menggairahkan pasar saham, pasar obligasi, reksa dana, serta sejumlah produk khusus perbankan. Bahkan dana ini dapat menjadi penggerak proyek-proyek infrastruktur atau ditanamkan dalam bentuk investasi di sektor riil lainnya.

    Pemerintah membidik dana repatriasi senilai Rp 1.000 triliun dan dana yang dideklarasi sebesar Rp 4.000 triliun dalam program ini, sehingga akan diperoleh pajak sekitar Rp 165 triliun. Yang terpenting adalah dana repatriasi, karena dana itulah yang bakal berdampak langsung bagi perekonomian.

    Menyambut kepulangan dana-dana milik warga negara Indonesia (WNI) yang direpatriasi tersebut, kalangan perbankan, sekuritas, dan manajer investasi (MI) telah menyiapkan berbagai produk investasi. Bank Indonesia menyiapkan sejumlah instrumen di pasar uang, di antaranya simpanan valas, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) valas, commercial paper, sertifikat deposito BI (SDBI), serta instrumen lindung nilai (hedging). Perbankan menyiapkan sejumlah layanan trustee, deposit on call (DOC), money market account, dan produk wealth management lainnya. Perbankan memang menjadi pintu gerbang pertama masuknya dana repatriasi, sebelum menyebar ke berbagai instrumen investasi lain.

    Sedangkan OJK mendesain kebijakan dan instrumen di bidang pasar modal, di antaranya kontrak pengelolaan dana (KPD) yang besaran minimalnya diturunkan dari Rp 10 miliar menjadi Rp 5 miliar per investor. Instrumen lainnya adalah reksa dana penyertaan terbatas (RDPT) dengan relaksasi berupa dihapuskannya kewajiban adanya perusahaan sasaran saat pencatatan RDPT. Tentu saja dana repatriasi bebas memilih instrumen, termasuk yang sudah tersedia seperti dana investasi real estat (DIRE) serta obligasi pemerintah maupun korporasi.

    Untuk melengkapi pelaksanaan tax amnesty, pemerintah juga menyiapkan kawasan khusus yang akan menjadi basis pendirian perusahaan cangkang (special purpose vehicle/SPV) dan menampung dana dari pemilik modal Indonesia. Selain itu, pemerintah bakal mendirikan pusat keuangan offshore (offshore financial center/OFC).

    Masuknya dana-dana repatriasi bukan hanya akan mendongkrak likuiditas perbankan dan menyemarakkan pasar modal domestik, tetapi juga mendorong sektor riil dan perekonomian nasional secara keseluruhan. Dengan likuiditas yang meningkat, otomatis potensi kenaikan kredit bakal meningkat pula, terutama untuk mendukung program-program pemerintah, antara lain di sektor infrastruktur.

    Sejauh ini, sudah banyak pemilik dana besar yang menyatakan tertarik untuk memanfaatkan fasilitas tax amnesty. Mereka berencana memulangkan dana-dananya ke Indonesia melalui perbankan domestik. Demikian pula ketika sejumlah bank BUMN melakukan sosialisasi kepada nasabah kakap, mereka juga antusias dan berminat memanfaatkan program pengampunan pajak terakhir kali yang digelar pemerintah ini. Ke depan, sudah tidak ada lagi program amnesti pajak.

    Itulah sebabnya, pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan industri keuangan perlu melakukan persiapan secara matang, baik dari sisi paraturan, instrumen investasi, maupun sumber daya manusia (SDM). Program pengampunan pajak menjadi momentum bagi pemerintah, BI, dan OJK untuk memperdalam pasar keuangan (financial deepening) karena kita cukup tertinggal dalam diversifikasi produk-produk keuangan. Pendalaman pasar keuangan sangat penting untuk menjaga stabilitas pasar finansial domestik, terutama jika terjadi gejolak eksternal yang kerap memicu turbulensi pasar.

    Meski negeri ini sangat membutuhkan dana repatriasi, pemerintah jangan sampai lantas terlalu mengistimewakan para pemilik dana, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan. Namun di lain sisi, mereka pula tetap perlu dibuat nyaman, disediakan instrumen investasi yang atraktif, tidak dipersoalkan macam-macam, mendapat jaminan kepastian hukum, serta dijaga kerahasiaan datanya.

    Blog Author
    Investor Daily
    Investor Daily
    investor.co.id
    Daily news and information on financial markets and investments.
    Total post : 1209 | lihat semua post