BeritaSatu.com

Hidup Anda bisa seindah pelangi
Jika Anda pandai mewarnai.
Kami datang setiap hitungan detik,
membawa aneka ragam informasi.

Beritasatu.com mewarnai hidup Anda
dengan informasi aktual-penuh makna.
Beritasatu.com sumber informasi terpercaya.
Close
    Beritasatu menerima blog karya Anda. Kirimkan ke blog@beritasatu.com

    Memperjelas Proyek MRT

    Minggu, 19 Maret 2017 | 20:06

    Megaproyek mass rapid transit (MRT) Jakarta yang diapresiasi banyak pihak, belakangan menuai sorotan. Hal itu lantaran muncul persoalan ketidakjelasan stasiun pemberhentian akhir MRT fase II. Awalnya, MRT fase II yang dimulai dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) tersebut akan berakhir di Kampung Bandan, Pademangan, Jakarta. Utara. Belakangan, rencana itu diubah menjadi Bundaran HI- Ancol Timur. Tak berselang lama, Pemprov DKI Jakarta melontarkan kemungkinan rute diperpanjang hingga di Pulau K, salah satu pulau reklamasi di pesisir utara milik Pemprov.

    Perubahan rencana dipicu persoalan lahan untuk depo kereta. Kampung Bandan yang awalnya direncanakan sebagai pemberhentian akhir, ternyata lahan yang tersedia sudah dikontrakkan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) selalu pemilik, kepada pihak lain. Alhasil, depo yang memerlukan lahan sekitar 6 hektare tidak mungkin dibangun di Kampung Bandan, sebagai fasilitas pelengkap stasiun pemberhentian akhir. Persoalan lahan untuk depo inilah yang memantik kontroversi hingga DPRD menolak rencana perpanjangan rute hingga Ancol Timur.

    Mencermati hal tersebut, memang sangat patut dipertanyakan mengapa ketidaksiapan Kampung Bandan sebagai pemberhentian akhir baru muncul belakangan ini. Padahal, proyek MRT telah diresmikan Gubernur Joko Widodo pada Oktober 2013. Saat itu sudah disosialisasikan bahwa fase I mencakup rute Lebak Bulus-Bundaran HI sepanjang 15 km, dan disusul fase II rute Bundaran HI-Kampung Bandan sepanjang 8,5 km.

    Bagaimana mungkin saat menetapkan Kampung Bandan empat tahun silam, semua pihak yang terlibat tidak mengetahui status lahan PT KAI yang akan digunakan sebagai depo? Pertanyaan lain, mungkinkah PT KAI tiba-tiba melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk memanfaatkan lahan tersebut?

    Dua pertanyaan itulah yang harus dijawab oleh Pemprov DKI, PT KAI, dan pihak lain yang terlibat dalam urusan teknis proyek transportasi massal masa depan ini. Tentu sangat mengherankan jika ternyata PT KAI tidak dilibatkan dalam penentuan rute tersebut. Hal yang mengherankan juga jika tiba-tiba PT KAI memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk menggunakan lahan dimaksud.

    Persoalan lahan untuk depo kereta sejatinya tidak boleh muncul saat ini. Penentuan di mana depo akan dibangun dan berapa luas lahan yang dibutuhkan seharusnya sudah final sejak rencana pembangunan proyek MRT mulai dibahas.

    Jika tiba-tiba saat ini muncul persoalan lokasi depo, tidak bisa dianggap sebagai persoalan sederhana. Sebab hal itu membuat rute harus diperpanjang, dari semula 8,5 km menjadi 14,6 km. Penambahan rute tentu saja membuat kebutuhan dana juga membengkak. Jika rute awal Bundaran HI-Kampung Bandan menelan investasi sekitar Rp 17,3 triliun, dengan penambahan rute hingga Ancol Timur, biayanya diperkirakan menjadi Rp 31,7 triliun. Dengan memperhitungkan sisa investasi pada proyek fase I sebesar. Rp 2,5 triliun, Pemprov mengajukan tambahan dana sekitar Rp 11,6 triliun.

    Tambahan Rp 11,6 triliun tentu bukan jumlah yang sedikit. Sebagai perbandingan, tahun ini Pemprov DKI berencana membangun 11.000 unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dengan biaya Rp 4 triliun. Dengan demikian, nilai penambahan biaya untuk MRT fase II setara dengan hampir 33.000 unit rusunawa.

    Dalam kaitan ini, kita sepakat dengan sikap kritis yang mempertanyakan rencana perpanjangan dan mempersoalkan alasannya. Apalagi, ruas MRT tersebut bakal beririsan dengan jalur kereta rel listrik (KRL) yang terlebih dahulu melintasi Kampung Bandan-Ancol Timur.

    Kita menyayangkan persoalan ini muncul di saat masyarakat melihat perkembangan signifikan dari proyek MRT. Kita juga menyayangkan kontroversi ini menyeruak di saat Presiden Jokowi menginstruksikan percepatan realisasi proyek MRT fase II tersebut, sehingga bisa dimulai tahun depan. Keputusan Presiden Jokowi itu tentu berangkat dari pemahaman bahwa semua kajian terkait proyek fase II sudah matang dan tuntas, termasuk masalah stasiun pemberhentian akhir dan depo pendukungnya.

    Kita tidak berprasangka terhadap rencana perpanjangan rute, baik hingga Ancol Timur maupun hingga menyeberang ke Pulau K. Kita hanya mengingatkan bahwa masyarakat harus diberi informasi yang jelas dan alasan yang faktual. Hal ini mengingat proyek MRT melibatkan dana sangat besar, yang tentu berasal dari pajak rakyat. 

    Blog Author
    Suara Pembaruan
    Suara Pembaruan
    suarapembaruan.com
    Total post : 1207 | lihat semua post