Kemenangan Rakyat Jakarta

Hari ini, Rabu (19/4), seluruh warga Jakarta yang mempunyai hak pilih menggunakan hak mereka untuk memilih pemimpin yang bakal menjadi pelayan warga selama lima tahun ke depan. Pesta demokrasi di Jakarta ini menjadi pesta kemenangan rakyat Jakarta.

Sebanyak 7,28 juta warga yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) diharapkan datang berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara (TPS). Waktu yang mereka sisihkan untuk datang ke bilik suara sangat menentukan masa depan Jakarta, yang penuh dengan masalah. Di tangan warganya hari ini, Jakarta diharapkan mendapat pemimpin yang bekerja keras, melayani, dan tentu memiliki solusi atas berbagai persoalan di Ibu Kota.

Selama lebih dari enam bulan warga Jakarta, bahkan seluruh Indonesia, merasakan hiruk-pikuk pertarungan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Rakyat terus disuguhi adu visi, misi, dan program kerja masing-masing kandidat.

Namun, yang paling melelahkan dan banyak menyita perhatian publik, adalah kampanye hitam terkait isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Isu SARA di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta membuat masyarakat terbelah. Pertengkaran antarwarga masyarakat, khususnya di media sosial, membuat bangsa Indonesia seolah kembali ke era sebelum kemerdekaan, yakni ketika anak bangsa terbagi-bagi berdasarkan suku dan golongannya. Gara-gara Pilgub Jakarta, persatuan Indonesia seolah berada di titik nadir.

Kita tentu menyayangkan bahwa ada pihak yang menggunakan berbagai macam cara untuk bisa meraih kemenangan di Pilgub Jakarta. Tempat-tempat ibadah, yang seharusnya suci, dijadikan lokasi kampanye politik bahkan menjadi tempat untuk menebarkan kebencian serta menanamkan radikalisme ke generasi muda.

Meski demikian, kita patut mengapresiasi langkah pemerintah bersama aparat keamanan, baik Polri maupun TNI, yang mampu meredam isu-isu seputar SARA di Pilgub Jakarta. Aparat telah bertindak tegas dan terukur dalam menindak orang-orang yang menebarkan kebencian.

Aparat keamanan juga telah menunjukkan kehadirannya ketika muncul kabar tentang rencana kedatangan warga dari luar Jakarta untuk menjaga TPS-TPS. Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Tito Karnavian menunjukkan ketegasan sikap untuk melarang dan akan menindak warga dari luar Ibu Kota yang tidak berkepentingan untuk mengancam atau mengintimidasi warga yang hendak memilih.

Kapolri Jenderal Tito telah menjamin keamanan Jakarta yang kondusif dengan menambah jumlah personel keamanan. Setiap TPS minimal dijaga dengan baik oleh satu personel Polri, satu personel TNI, dan 2 anggota Pelindung Masyarakat (Linmas). Lebih dari 60.000 personel aparat gabungan dikerahkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman warga dalam menggunakan hak pilihnya.

Pilihan warga memang seharusnya dilaksanakan secara jujur dan adil. Dalam konteks ini, pilihan yang jujur berarti warga pemilih memang memiliki hak untuk memilih, bukan pemilih siluman yang didatangkan dari luar hanya untuk bisa meraih kemenangan. Sementara, keadilan dalam Pilgub DKI ini lebih ditujukan ke penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta.

Profesionalitas dan netralitas penyelenggara pemilu sangat penting dalam menjaga pelaksanaan Pilgub Jakarta yang aman dan damai. Apalagi, belakangan ini masalah netralitas KPU selama putaran pertama Pilgub DKI menjadi sorotan publik. Banyak masalah di TPS terkait kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang terkesan menghalangi hak pilih warga. Bahkan, Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mendapat sanksi teguran keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Harus diakui, menjelang hari pemungutan suara, masih banyak persoalan terkait pelaksanaan tugas penyelenggara pemilu. Persoalan utama adalah masalah distribusi formulir C-6 atau undangan untuk memilih. Namun, kita tentu berharap bahwa masalah-masalah itu bukan karena ketidaknetralan penyelenggara pemilu namun cenderung masalah human error petugas di lapangan.

Setelah Polri yang dibantu TNI telah menjamin keamanan dan kenyamanan warga Jakarta untuk menggunakan hak pilih, hari ini warga Ibu Kota yang menjadi penentu gubernur dan wakil gubernur yang akan terpilih. Kita tentu yakin bahwa pilihan warga hari ini merupakan pilihan yang rasional. Artinya, dalam menentukan pelayan mereka nanti, pilihan warga Jakarta bukan berdasarkan identitas kandidat.

Kita yakin, warga Jakarta yang semakin cerdas dalam berpolitik tentu melihat kemampuan calon, yakni berdasarkan visi, misi, program kerja, dan terutama kepedulian kandidat dalam meningkatkan kesejahteraan, keadilan sosial, dan peningkatan martabat warga Ibu Kota.

Jika itu yang terjadi, maka pesta demokrasi di Jakarta ini akan lebih bermakna. Kemenangan salah satu pasangan calon pun akan menjadi kemenangan rakyat Jakarta, yang mendambakan pemimpin yang mampu melanjutkan perkembangan Jakarta yang semakin membaik.

 

PENULIS:

suarapembaruan.com