Permudah Insentif Investasi

Evaluasi peraturan pemerintah (PP) mengenai fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal ternyata molor, padahal sangat urgen. Evaluasi PP yang mengatur insentif tax allowance (keringanan pajak) dan tax holiday (bebas pajak dalam waktu tertentu) ini tidak hanya diperlukan untuk melaksanakan ketentuan, namun yang lebih penting untuk merevisinya agar efektif mendongkrak kinerja ekonomi kita yang masih tertekan. Momentum revisi harus digunakan terutama untuk menyerap aspirasi pengusaha, sehingga mampu menarik investasi strategis yang menjadi motor pertumbuhan.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu mengamanatkan evaluasi peraturan ini harus dilakukan paling lambat 5 April 2017 oleh tim yang ditetapkan menko perekonomian. PP ini kemudian diperkuat dengan Paket Kebijakan Ekonomi jilid II yang dirilis pemerintah pada September 2015, yang menetapkan bahwa waktu pengurusan fasilitas tax allowance dan tax holiday yang diatur dalam PP maksimun 25 hari, setelah semua persyaratan dipenuhi.

Namun, pelaksanaan di lapangan masih jauh panggang dari api. Masih banyak investor kesulitan mendapatkan fasilitas yang dibutuhkan tersebut, justru lantaran kendala administratif yang tidak jelas dan berbelit.
Alhasil, sektor manufaktur yang seharusnya menjadi tiang utama ekonomi yang kokoh justru terseok-seok, hanya tumbuh 4,4 persen atau di bawah pertumbuhan ekonomi nasional 5,02 persen tahun lalu. Kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) juga terus merosot ke level 18,2 persen, dibanding tahun 2004 yang masih mencapai 28,3 persen.

Hal ini sungguh ironis di tengah tekad pemerintah yang mencanangkan reformasi struktural, untuk mengubah ekonomi berbasis komoditas yang rawan gejolak global menjadi berbasis industri, yang bernilai tambah tinggi. Industri inilah yang seharusnya diandalkan, karena selain menyerap banyak tenaga kerja, juga menyediakan lapangan kerja formal yang meningkatkan kesejahteraan pekerja di Tanah Air. Pembangunan pesat industri manufaktur inilah jalan menuju transformasi RI menjadi negara maju, dengan antara lain bercirikan pendapatan masyarakat tinggi secara rerata. High-income economies ini setidaknya harus memiliki gross national income (pendapatan nasional bruto) per kapita US$ 12.476, tiga kali lipat lebih dari capaian Indonesia sekitar US$ 3.440.

Oleh karena itu, momentum evaluasi PP tersebut harus digunakan secara serius untuk menciptakan insentif fiskal yang benar-benar bisa menarik investasi dari luar maupun dalam negeri. Tanpa adanya umpan yang tepat, tentu saja "ikan" yang diharapkan tak bakal didapat, berapa pun banyak yang digelontorkan pemerintah.

Selain poin-poin ketentuan tax allowance dan tax holiday harus diperjelas sehingga tidak multitafsir, persyaratannya harus mempermudah investor untuk memperolehnya dan ada kepastian yang transparan.

Mengingat pengajuan insentif untuk investasi strategis ini banyak terhambat di daerah, sebaiknya pemerintah pusat membuat mekanisme yang juga mengaitkan antara jumlah realisasi investasi di tiap daerah dengan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), yang dijatahkan untuk daerah tersebut.

Dengan demikian, daerah juga mempunyai kepentingan besar untuk menarik investasi lebih banyak, terkait turunnya dana TKDD yang mencapai Rp 764,9 triliun dalam APBN 2017, lebih banyak dari anggaran belanja kementerian/lembaga Rp 763,6 triliun. Tingginya anggaran TKDD ini bertujuan untuk mewujudkan Nawacita ke-3 yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain mempermudah prosedur memperoleh insentif fiskal di pusat maupun daerah dalam revisi PP Nomor 18 Tahun 2015 tentang fasilitas pajak penghasilan, pemerintah harus memberikan insentif nonfiskal yang sebenarnya jauh lebih dibutuhkan investor. Insentif nonfiskal ini antara lain harga energi yang murah, baik listrik maupun gas, sehingga bisa bersaing dengan kompetitor, seperti Vietnam, yang juga menyediakan energi murah untuk industri.

Korsel yang kini industrinya sangat maju, menyaingi Jepang, juga ditopang harga listrik yang murah untuk usaha. Berlawanan dengan Indonesia yang menyediakan listrik bersubsidi untuk rumah tangga, di Korsel tarif listrik untuk rumah tangga dibuat menjadi yang paling mahal, karena listrik untuk rumah tangga dianggap konsumtif, tidak produktif. Selain itu, pemerintah negara tersebut tersebut ingin mengerem konsumsi, dengan membuat semua keluarga mau-tidak mau melakukan penghematan listrik. Bandingkan dengan di Tanah Air, banyak orang terbiasa menyalakan lampu tanpa jelas tujuannya, bahkan kamar mandi yang sedang tidak digunakan pun jarang dimatikan lampunya.

Insentif fiskal lain yang ditunggu-tunggu investor adalah kebijakan dan regulasi yang efektif mendukung kemudahan industri mendapatkan bahan baku. Meski sudah 14 paket kebijakan ekonomi diluncurkan pemerintahan Jokowi sejak September 2015, hingga kini, banyak sektor industri kesulitan mendapatkan bahan baku yang mesti dipasok dari impor. Prosedurnya banyak dihambat, padahal pasokan impor masih dibutuhkan, karena bahan baku dari dalam negeri minim dan terkadang tidak sesuai spesifikasi industri. Industri kimia misalnya, sering kesulitan mengimpor garam industri, demikian pula industri makanan dan minuman (mamin) olahan ketika mengimpor gula industri.

Isu kerusakan lingkungan juga sering kali didalihkan sejumlah kementerian/instansi, sehingga menghambat industri untuk mendapatkan bahan baku karena materialnya dikategorikan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun). Kasus ini terjadi pada industri baja, di mana bahan baku membuat baja sebanyak 70 persen adalah scrap (besi rongsok). Contoh lain, carbon black yang berasal dari migas juga dianggap limbah, demikian juga kertas bekas.

Masih banyaknya aturan pemerintah yang justru memberatkan industri manufaktur ini menakutkan perusahaan global yang berniat masuk Indonesia. Keadaan ini yang membuat industri kita sulit berkembang selama belasan tahun. Masalah perbedaan kepentingan dan persepsi antarkementerian itu semestinya bisa dipecahkan oleh Presiden Jokowi, yang mengomando semua menteri. Semua jajaran pemerintah seharusnya bersatu, satu koordinasi, dan satu arah kebijakan, yakni memajukan industri manufaktur dan menjadikannya tulang punggung ekonomi nasional. Target ini harus menjadi milik semua lembaga dan instansi dengan ukuran yang jelas, seperti mendongkrak peringkat kemudahan berinvestasi di Indonesia dari ke-109 menjadi ke-40.

PENULIS:

investor.co.id
Daily news and information on financial markets and investments.