Tantangan Anies-Sandi

Jakarta telah melalui tahapan demokrasi pemilihan gubernur dengan baik. Proses pemungutan suara hingga berakhirnya hitung cepat, berjalan tanpa kerusuhan. Meski ada pihak yang kalah, sejatinya Jakarta telah memenangi ujian berdemokrasi. Hal ini tidak lepas dari sikap legawa pihak yang kalah.

Rakyat Jakarta tanpa kecuali dapat melihat kualitas petahana Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat ketika memberikan ucapan selamat kepada pasangan pemenang, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Keduanya mengajak semua pendukung agar menjaga Jakarta karena Jakarta adalah rumah bersama, siapa pun pemimpinnya. Lupakan semua perbedaan yang membuat warga terpecah belah pada saat berlangsungnya kampanye!

Dalam enam bulan sisa jabatannya, Ahok-Djarot berjanji mengebut program-program yang belum terselesaikan. Keduanya juga membuka pintu bagi Anies-Sandi bila ingin mengetahui kebijakan dan pemerintahan Jakarta.

Sikap kenegarawanan Ahok-Djarot harus diakui menjadi bagian penting penyejuk suasana pilgub yang memanas sejak awal penyelenggaraannya. Harus diakui Pilgub DKI telah menyeret perhatian nasional apalagi ketika sosok Ahok diposisikan sebagai musuh bersama. Polarisasi pandangan politik warga terhadap tiga pasangan calon yang tengah berlaga di putaran pertama, meluas. Warga luar Jakarta seolah ikut serta secara emosional ketika agama dan suku dibawa-bawa. Karena itu, sikap legawa Ahok-Djarot dan para pendukungnya telah memupus suasana panas. Tak ada keributan apalagi kerusuhan, sehingga pilgub menjadi kemenangan seluruh warga Jakarta.

Bagi pasangan Anies-Sandi yang memenangi pilgub, waktu enam bulan ke depan adalah saatnya menggali dan mempersiapkan diri agar bisa tinggal landas ketika pelantikan nanti. Kemenangan Anies-Sandi bukan akhir melainkan awal dari tugas berat. Pertama, mereka dituntut merealisasikan program yang sudah dijanjikan pada saat kampanye. Warga Jakarta menanti program uang muka (down payment/DP) rumah Rp 0, integrasi angkutan publik bertarif Rp 5.000, program KJP Plus, menata bantaran sungai tanpa menggusur, hingga menolak proyek reklamasi.

Setelah dilantik nanti, Anies-Sandi yang juga mengusung transparansi, tentu akan dengan terbuka menentukan target serta tolok ukur jelas dalam rangka merealisasikan program-programnya. Tak mudah menata sungai Ciliwung tanpa menggusur. Betapa sulit menghentikan proyek reklamasi yang sudah berjalan. Namun, harus diakui inilah mungkin kelebihan Anies-Sandi yang tidak dimiliki Ahok-Djarot. Kini, seluruh warga Jakarta menaruh harapan kepada gubernur terpilih untuk membenahi Jakarta sehingga megapolitan ini semakin maju dan sejahtera.

Kedua, Anies-Sandi harus mempertahankan standar kinerja Ahok-Djarot. Salah satu tolok ukur adalah tingkat kepuasan sekitar 73 persen warga Jakarta terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta. Dengan demikian, pelayanan publik yang selama ini sudah dikerjakan oleh Ahok-Djarot harus dipertahankan bahkan ditingkatkan sehingga tingkat kepuasan tidak menurun.

Ketiga, tak kalah berat adalah bagaimana kepemimpinan mendatang dapat kembali merekatkan ikatan antarwarga yang sudah terbelah ketika kampanye pilgub berlangsung. Rangkaian Pilgub DKI ini semua merupakan catatan sejarah yang di kemudian hari menjadi fondasi demokrasi di Ibu Kota. Dalam proses Pilgub DKI Jakarta, apresiasi patut disematkan kepada seluruh warga Jakarta yang tidak termakan provokasi yang muncul di media sosial maupun melalui spanduk-spanduk di seantero Ibu Kota. Tak kalah berperan adalah aparat Polri dibantu TNI yang sigap menjaga Jakarta.

Kesuksesan Pilgub DKI juga berarti sukses Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) maupun Bawaslu, meski masih ada banyak catatan terkait independensi badan penyelenggara tersebut. Kinerja KPU tercoreng oleh tindakan Ketua KPU Sumarno yang oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dinilai melanggar kode etik.

Proses sejak pendaftaran calon hingga berakhirnya putaran kedua Pilgub DKI ini memberikan pelajaran politik bagi seluruh warga negara. Sisi lain yang menjadi evaluasi adalah proses politik yang menonjolkan primordialisme dan menggunakan instrumen keagamaan untuk mencapai tujuan politik. Presiden Jokowi telah memperingatkan agar bangsa ini tidak mencapuradukkan politik dengan agama. Agama membentuk nilai-nilai kehidupan setiap umat. Nilai-nilai inilah yang seharusnya mewarnai tindak-tanduk dan sikap para politikus. Yang terjadi saat ini oknum politikus maupun ulama memanfaatkan atribut keagamaan, menyebarluaskan sentimen berdasarkan agama--bahkan juga suku ras dan golongan--guna mendapatkan dukungan dan kekuasaan.

Pilpres 2014 dan Pilgub DKI 2017 memberikan pelajaran bahwa jurus memanfaatkan isu SARA, meski tidak dilarang, telah memberikan dampak luka sosial yang dalam. Masyarakat terpecah. Keberbedaan suku, ras atau agama tidak lagi dilihat sebagai sebuah keanekaragaman yang memperkaya khazanah kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan sebagai tembok-tembok pemisah. Yang satu menganggap yang lainnya lebih rendah atau salah.

Luka sosial ini sangat merugikan persatuan dan kesatuan bangsa yang sudah dibangun oleh para pendiri bangsa lebih dari 70 tahun lalu. Hanya mereka yang tidak menginginkan NKRI berdiri tegaklah yang menikmati luka sosial bangsa. Mereka yang menginginkan Indonesia menjadi negara agama dan menghapus Pancasila yang justru membuat luka sosial semakin menganga. Kita tentu tidak menginginkan politik adu domba SARA. Anies-Sandi memiliki tugas menyembuhkan luka sosial di Jakarta.

PENULIS:

suarapembaruan.com