Percepat Proses Banding Ahok

Aksi simpati warga terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di sejumlah daerah dan negara dengan menyalakan lilin menunjukkan bahwa publik terusik dengan vonis yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut). Hukuman dua tahun penjara dan langsung ditahan yang diberikan majelis hakim PN Jakut kepada Ahok menimbulkan tanda tanya masyarakat terkait penegakan hukum yang bebas dari intervensi dan tekanan massa (trial by the mob).

Oleh karena itu, publik pun mendukung sikap Ahok, kuasa hukumnya, dan bahkan Kejaksaan, yang mengajukan banding terhadap putusan hakim itu. Melihat aksi dukungan terhadap Ahok yang masif, bahkan mendunia, sudah sepatutnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mempercepat proses banding tersebut.

Seperti diketahui, pada 9 Mei lalu, Majelis Hakim PN Jakut menyatakan Ahok bersalah dalam kasus penodaan agama. Ahok dianggap melanggar Pasal 156a KUHP dan divonis dua tahun penjara. Hakim juga langsung memerintahkan jaksa menahan Ahok.

Atas putusan itu, Ahok dan kuasa hukumnya menyatakan banding. Tim kuasa hukum Ahok mengatakan, alasan mengajukan banding karena mereka menilai putusan majelis hakim itu kontradiktif. Vonis Ahok dinilai jauh lebih berat dari tuntutan jaksa yang hanya menuntut Ahok hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun.

Bahkan, jaksa tidak melihat unsur-unsur pada Pasal 156a KUHP terpenuhi dalam perkara itu. Jaksa hanya menilai Ahok melanggar Pasal 156 KUHP. Artinya, menurut jaksa, Ahok tidak melakukan penodaan agama.

Kontradiksi lain menurut kuasa hukum Ahok, majelis hakim mengatakan bahwa Ahok berlaku sopan, jujur, dan selalu mengikuti proses persidangan. Dengan demikian, sesuatu yang aneh ketika kemudian majelis hakim langsung memerintahkan agar Ahok ditahan. Putusan majelis hakim juga dinilai kontradiktif karena tidak melihat adanya unsur politis dalam kasus itu, yakni terkait keikutsertaan Ahok dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Apalagi, pihak penuntut dan saksi-saksi ahli yang dihadirkan di persidangan memiliki keterkaitan dengan lawan politik Ahok di Pilgub DKI Jakarta.

Terkait perkara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui jaksa penuntut umum (JPU) segera melakukan upaya banding. Banding dilakukan karena majelis hakim menjatuhkan vonis dengan menggunakan dakwaan primer Pasal 156a KUHP. Padahal, JPU telah menyatakan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 156a itu tidak terpenuhi.

Memang hakim memiliki independensi dalam mengeluarkan vonis terhadap sebuah perkara. Dengan berbagai pertimbangan, hakim juga bisa menjatuhkan vonis yang lebih berat dari tuntutan jaksa. Namun, dalam kasus Ahok, publik melihat ada sejumlah kejanggalan. Hal itu pula yang membuat publik, khususnya pendukung Ahok, langsung bergerak. Mereka melakukan aksi-aksi simpati berupa penyalaan lilin yang disimbolkan sebagai matinya keadilan di negeri ini.

Publik merasa bahwa tekanan massa sangat memengaruhi putusan majelis hakim PN Jakut. Pasalnya, tekanan massa itu telah dilakukan sejak proses hukum kasus Ahok masih dalam tahap penyelidikan oleh polisi. Bahkan, beberapa hari sebelum sidang vonis Ahok, massa melakukan aksi menuntut Ahok dihukum berat dan sejumlah tokoh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) mendatangi Mahkamah Agung (MA).

Kita tentu berharap agar publik menghormati putusan majelis hakim PN Jakut terhadap Ahok. Kita harus paham bahwa masih ada proses hukum yang bisa dijalani, yakni banding di Pengadilan Tinggi. Jika masih belum puas dengan putusan Pengadilan Tinggi, masih ada tahap kasasi hingga pengajuan kembali (PK).

Sebagai negara hukum, kita harus meletakkan penegakan hukum yang adil dan independen, yang bebas dari tekanan, sebagai panglima. Di sisi lain, kita juga berharap agar proses banding perkara Ahok bisa dipercepat. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta diharapkan bisa menjadikan perkara Ahok sebagai prioritas untuk segera dituntaskan. Pasalnya, kasus ini tidak hanya menjadi perhatian publik dalam negeri, juga masyarakat internasional. Kasus Ahok ini menjadi pertaruhan sistem hukum dan keadilan di Indonesia, yang independen dan tanpa diskriminasi, di mata internasional.

Terakhir, kita berharap agar majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah benar-benar hakim yang independen. Kita ingin hakim Pengadilan Tinggi DKI nanti mau melihat perkara Ahok lebih dalam, terutama kaitannya dengan konstelasi politik saat Pilgub DKI Jakarta.

PENULIS:

suarapembaruan.com