BeritaSatu.com

Hidup Anda bisa seindah pelangi
Jika Anda pandai mewarnai.
Kami datang setiap hitungan detik,
membawa aneka ragam informasi.

Beritasatu.com mewarnai hidup Anda
dengan informasi aktual-penuh makna.
Beritasatu.com sumber informasi terpercaya.
Close
Beritasatu menerima blog karya Anda. Kirimkan ke blog@beritasatu.com

Jangan Obral Remisi

Kamis, 18 Mei 2017 | 21:11

Remisi, pemotongan masa hukuman, atau pembebasan bersyarat, tidak boleh diobral. Benar bahwa semua itu adalah hak warga binaan. Bahkan, aturannya pun jelas tertuang dalam UU Pemasyarakatan serta dan Peraturan Pemerintah 99/2012 tentang Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun demikian, pemberian pemotongan masa hukuman oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) jangan sampai mengkhianati komitmen pemberantasan korupsi dan extraordinary crime lain, seperti kasus narkoba dan terorisme.

Pembebasan bersyarat yang diberikan kepada mantan jaksa Urip Tri Gunawan adalah contoh bagaimana aturan dijalankan apa adanya tanpa pertimbangan sosiologis. Bangsa ini tengah berhadap-hadapan dengan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkali-kali berusaha dilemahkan, bahkan terakhir penyidik KPK diserang. Korupsi tidak hanya melibatkan politikus dan kepala daerah melainkan juga petinggi penegak hukum. Kasus terakhir yang cukup mengejutkan adalah modus yang tersistem dalam megakorupsi kasus KTP elektronik yang merugikan negata lebih dari Rp 2,5 triliun.

Dalam situasi negeri seperti itu lantas muncul kabar bahwa napi korupsi mendapatkan pembebasan bersyarat. Kemkumham membebaskan Urip yang selama ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung. Urip ditangkap awal Maret 2008 setelah menerima suap sebesar US$ 660.000 dari Artalyta Suryani. Kemkumham beralasan Urip sudah memenuhi semua syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Meski pemotongan masa hukuman adalah hak setiap narapidana serta sesuai UU, bukan berarti pemberiannya tanpa mempertimbangkan psikologi bangsa dan negara yang tengah memerangi korupsi, narkoba dan teriorisme. Apalagi dalam kasus pembebasan bersyarat kali ini, Urip adalah penegak hukum yang korup.

Jangan sampai pembebasan bersyarat diberlakukan hanya karena pertimbangan agar penjara tidak penuh napi, atau karena lembaga pemasyarakatan adalah lembaga rehabilitasi dan membina manusia untuk kembali ke masyarakat. Sangat disayangkan bila pemerintah hanya mengenakan kaca mata kuda berdasarkan UU semata. Harus diingat bahwa penjara juga harus memberikan efek jera utamanya pada para pelaku extraordinary crime. Kita masih ingat, terkait efek jera pada tindak pidana korupsi wacana pemiskinan koruptor belum tidak jelas juntrungannya hingga kini. Ketika upaya membuat jera dan membuat masyarakat waspada belum ada, pemerintah justru tidak proaktif untuk menjaga perasaan publik.

Pemberian pemotongan masa hukuman ini perlu disikapi, antara lain mekanisme pemberiannya kepada narapidana harus jelas dan transparan. Jangan sampai pertimbangan hanya karena masa hukuman yang sudah dipenuhi saja melainkan juga rekam jejak selama di penjara. Bukan rahasia, para napi berduit selama ini begitu gampang menyogok petugas lembaga pemasyarakatan untuk keluar-masuk penjara. Dengan kenyataan seperti itu, maka ada kemungkinan seorang napi dengan rekam jejak buruk memanipulasi kenyataan karena menyogok petugas. Juga, bukan tidak mungkin, napi memalsukan data administrasi sehingga bisa mendapatkan remisi atau pemotongan hukuman lebih cepat dari yang seharusnya.

Upaya lain adalah pengetatan aturan pemberian remisi kepada napi kasus korupsi, narkotika dan terorisme. Pada peraturan pemerintah tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan sebelum PP 99/2012, disebutkan bahwa pemberian remisi kepada napi sangat ringan. Bagi napi yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan ringan. Syarat itu adalah berkelakuan baik, dan telah menjalani 1/3 masa pidana. Remisi diberikan oleh menteri setelah mendapat pertimbangan dari direktur jenderal pemasyarakatan.

Pada masa Menkumham Amir Syamsudin dan Wakil Menkumham Denny Indrayana, aturan pemberian remisi diperketat dengan diterbitkannya PP 99/2012. Pemberian remisi bagi napi terorisme, narkotika dan prekusor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi ditambah syarat lain. Napi tersebut harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk napi yang dipidana karena tindak pidana korupsi, serta telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh lapas atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Sementara itu, jaksa yang membuat dakwaan dan menuntut pelaku pidana serta hakim yang menjatuhkan vonis, harus mempertimbangkan bahwa kenyataan yang ada sekarang ini angka tahun hukuman tidak seratus persen dijalani oleh terpidana. Dengan demikian, tuntutan dan vonis kepada para pelaku kejahatan narkotika, terorisme dan korupsi harus maksimal.

Blog Author
Suara Pembaruan
Suara Pembaruan
suarapembaruan.com
Total post : 1256 | lihat semua post