BeritaSatu.com

Hidup Anda bisa seindah pelangi
Jika Anda pandai mewarnai.
Kami datang setiap hitungan detik,
membawa aneka ragam informasi.

Beritasatu.com mewarnai hidup Anda
dengan informasi aktual-penuh makna.
Beritasatu.com sumber informasi terpercaya.
Close
Beritasatu menerima blog karya Anda. Kirimkan ke blog@beritasatu.com

Keterbukaan Data Nasabah

Jumat, 19 Mei 2017 | 14:47

Peraturan yang ditunggu-tunggu itu akhirnya keluar. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan guna mendukung pelaksanaan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (automatic exhange of information/AEoI) yang berlaku mulai 2018.

Dengan perppu ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lain, dan entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan.

Lembaga jasa keuangan kini wajib menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak berupa laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan selama satu tahun kalender. Laporan yang berisi informasi keuangan itu paling sedikit memuat identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau nilai rekening keuangan, dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan. Selain itu, lembaga keuangan dilarang membuka rekening baru bagi nasabah lama yang menolak ketentuan identifikasi rekening keuangan.

Yang menarik, perppu ini melindungi para petugas pelaksana terkait dari tuntutan pidana maupun gugatan perdata. Mereka yang bebas dari tuntutan adalah menteri keuangan, pimpinan atau pegawai Otoritas Jasa Keuangan, maupun lembaga jasa keuangan yang memenuhi kewajiban penyampaian laporan.

Sedangkan pimpinan atau pegawai lembaga jasa keuangan yang tidak menyampaikan laporan atau melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar, serta tidak memberikan informasi maupun bukti yang dimaksud, dapat dipidana dengan kurungan paling lama setahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.

Kehadiran perppu ini sangat penting. Sebab, jika Indonesia tidak menerbitkan perppu sampai batas waktu 30 Juni 2017, negara ini bisa dinyatakan sebagai negara gagal untuk memenuhi komitmen pertukaran informasi keuangan secara otomatis, yang akan mengakibatkan kerugian signifikan. Kerugian yang timbul antara lain menurunnya kredibilitas Indonesia sebagai negara G-20, menurunnya kepercayaan investor, dan berpotensi terganggunya stabilitas ekonomi nasional. Yang lebih bahaya lagi, Indonesia bakal menjadi negara tujuan penempatan dana-dana ilegal.

Perppu ini akan mendorong transparansi dan keadilan dari sisi ketentuan perpajakan. Dengan aturan ini, orang harus membayar pajak sesuai dengan kemampuan ekonomi. Siapa pun sekarang tidak bisa sembunyi dari kewajiban pajak, karena detail dana nasabah selaku wajib pajak di lembaga keuangan akan dengan mudah dilacak. Aparat pajak bukan hanya dapat melacak rekening dana nasabah warga negara Indonesia (WNI) di dalam negeri, tetapi juga rekening yang disimpan di luar negeri.

Dalam jangka panjang, peraturan ini tentu akan mendongkrak penerimaan pajak sehingga tax ratio pun bakal meningkat. Apalagi rasio pajak terhadap produk domestik bruto di Indonesia selama ini termasuk paling rendah di kawasan ASEAN.

Kita tahu bahwa pajak menjadi sumber utama penerimaan negara, rata-rata berkontribusi 80 persen setiap tahun. Namun, potensi pajak selama ini terhambat akses untuk memperoleh informasi yang lebih luas, terutama rekening perbankan. Kendala tersebut membuat perluasan basis pajak terhambat. Demikian pula upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Namun di sisi lain, peraturan ini juga dapat membuat para nasabah lembaga keuangan, khususnya bank, menjadi resah. Mereka khawatir semua datanya akan serta merta diakses. Itu sebabnya, pemerintah dan otoritas terkait harus segera menyosialisasikan perppu ini guna mencegah kepanikan nasabah secara luas. Jika tidak diantisipasi dan disosialisasikan secara baik, bukan tidak mungkin terjadi penarikan dana besar-besaran dari bank.

Sedangkan menyangkut perlindungan dari tuntutan pidana dan perdata, itu memang selayaknya diberikan agar ada kepastian hukum bagi pelaksana. Sayangnya, dalam perppu ini tidak diatur sanksi bagi para otoritas pelaksana yang menyalahgunakan wewenang atau tidak menjaga akuntabilitas. Artinya, ada ketidakseimbangan dan keadilan dalam konteks sanksi ini.

Yang pasti, perppu ini akan sangat ampuh untuk mengakses data nasabah, khususnya nasabah kakap yang selama ini aman terproteksi dari ketentuan rahasia perbankan. Sepak terjang wajib pajak untuk menghindari pajak yang selama ini berlindung dari bank pun bakal makin terbatasi.

Kita mengapresiasi langkah pemerintah yang berani menerbitkan perppu dengan segala risikonya. Apresiasi juga layak dialamatkan kepada para bankir yang selama ini berusaha menentang keterbukaan informasi nasabah.

Blog Author
Investor Daily
Investor Daily
investor.co.id
Daily news and information on financial markets and investments.
Total post : 1253 | lihat semua post