Libur dan Produktivitas

Pemerintah menghadiahi tambahan libur Lebaran tanggal 23 Juni, setelah sebelumnya menetapkan cuti bersama nasional pada tanggal 27-30 Juni 2017. Dengan demikian, total masa libur Lebaran tahun ini mencapai 10 hari, termasuk hari Sabtu-Minggu dan hari libur resmi Idul Fitri. Tentu saja kemurahan hati pemerintah ini disambut sukacita oleh para pekerja, pegawai negeri sipil, karyawan swasta dan BUMN, serta orang-orang kantoran.

Namun, periode libur terlalu panjang itu menjadi duka bagi pengusaha, khususnya mereka yang bergerak di sektor manufaktur padat karya dan ritel. Sebab, penetapan cuti bersama dan libur nasional identik dengan ongkos tambahan yang harus dikeluarkan pengusaha. Artinya, jika ada karyawan yang masuk pada hari libur tersebut mesti dihitung lembur, yang notabene biayanya bakal lebih besar.

Hampir setiap tahun dunia usaha, yang diwakili lewat suara-suara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kadin Indonesia, senantiasa mengeluhkan banyaknya hari libur di Indonesia. Sampai akhirnya pengusaha berseloroh bahwa Indonesia dianggap sebagai negara dengan hari libur terbanyak di dunia. Di mata pengusaha, terlalu banyaknya hari libur bukan hanya merugikan mereka dari sisi finansial, tetapi juga mengganggu produktivitas pekerja.

Di satu sisi, kita memahami keinginan pemerintah untuk menetapkan cuti bersama sebagai tambahan libur nasional. Ini biasa terjadi pada masa-masa Lebaran, Natal dan Tahun Baru, dan periode yang populer dengan istilah hari kejepit nasional (harpitnas). Dengan cuti bersama dan libur yang lebih panjang, industri pariwisata akan terdongkrak. Hotel dan restoran semakin hidup dan menggeliat. Ekonomi di kantong-kantong pariwisata kian bergairah.

Para pekerja, karyawan, dan PNS yang menghabiskan liburan lebih panjang tentu akan lebih segar dan bersemangat saat kembali masuk kerja. Prestasi dan produktivitas kerja diharapkan menjadi semakin baik. Itulah latar berlakang dan filosofinya.

Namun demikian, pemerintah juga perlu mendengarkan aspirasi pengusaha. Sebab, libur yang terlalu banyak dapat mengganggu produktivitas, khususnya bagi industri padat karya. Kondisi ini juga dapat memengaruhi daya saing.

Terlebih lagi selama ini pengusaha sudah menghadapi sejumlah masalah ketenagakerjaan, mulai dari tuntutan kenaikan upah setiap tahun dengan besaran minimal setara laju pertumbuhan ekonomi plus inflasi, demo-demo pekerja, dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) karena kondisi ekonomi.

Ditambah lagi, sistem pengupahan yang selama ini masih berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL). Padahal idealnya, pengupahan menggunakan basis produktivitas, agar lebih objektif serta adil, baik bagi pekerja maupun pengusaha. Pengupahan berbasis produktivitas memiliki ukuran dan parameter yang jelas, di samping memberikan kepastian. Pekerja dengan produktivitas tinggi akan mendapat ganjaran upah lebih tinggi, demikian pula sebaliknya. Sistem ini akan menumbuhkan etos kerja dan budaya kerja yang profesional di lingkungan perusahaan dan perkantoran.

Pengusaha pun akan merasa lebih tenang dan mampu memprediksi lebih baik biaya tenaga kerja, termasuk rencana ekspansi bisnis. Dampak selanjutnya adalah daya saing perusahaan di Indonesia bakal meningkat dan iklim ketenagakerjaan nasional pun menjadi lebih kondusif. Hubungan antara pekerja dan pengusaha menjadi lebih harmonis untuk sama-sama bertujuan meraih pendapatan usaha seoptimal mungkin.

Produktivitas menjadi aspek yang sangat krusial bagi negara seperti Indonesia. Bahkan produktivitas menjadi salah satu syarat agar Indonesia mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Selain menggenjot produktivitas pekerja, prasyarat lain adalah investasi yang masif khususnya industri yang bernilai tambah tinggi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan penciptaan berbagai inovasi.

Dalam konteks itulah, pemerintah hendaknya dapat menyeimbangkan antara kepentingan pengusaha dan pekerja, terkait dengan jumlah hari libur dikaitkan dengan produktivitas. Jangan sampai upaya pemerintah untuk menggenjot sektor ekonomi tertentu, tetapi harus mengorbankan sektor lain. Jika itu terjadi, penetapan hari libur yang lebih panjang bisa kurang bermakna bagi kepentingan perekonomian nasional.

PENULIS:

investor.co.id
Daily news and information on financial markets and investments.