Pragmatisme Parpol Ancam Kualitas Pemilu

Pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) oleh DPR dan pemerintah cukup alot. Tarik ulur kepentingan parpol membuat penyelesaiannya meleset jauh dari target. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu tahap persiapan Pemilu 2019 yang harus dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KPU telah menetapkan jadwal pelaksanaan pemilu anggota legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) digelar 17 April 2019. Dengan demikian, tersisa waktu 22 bulan untuk menyiapkan segala hal. Akan tetapi, regulasi yang menjadi dasar hukum seluruh tahap pelaksanaan pemilu. Akibatnya, KPU belum bisa mengambil langkah apapun. Pasalnya, setiap tahap dan juga aturan turunan yang akan dibuat KPU harus merujuk pada UU Pemilu.

Salah satu tahap penting yang harus segera dilakukan adalah verifikasi parpol peserta Pemilu 2019. Bagaimana mekanisme teknis dan administrasi untuk memverifikasi parpol lama dan parpol pendatang baru, belum bisa dirumuskan KPU, karena masih harus menunggu selesainya pembahasan RUU Pemilu.

Molornya penyelesaian RUU Pemilu karena hingga saat ini masih ada lima isu krusial yang belum bisa disepakati fraksi-fraksi di DPR dan pemerintah. Kelima isu krusial tersebut adalah sistem pemilu, metode konversi perolehan suara menjadi kursi di legislatif, alokasi jumlah kursi per distrik atau daerah pemilihan (district magnitude), penetapan ambang batas perolehan suara oleh parpol untuk dapat mendapat kursi di parlemen (parliamentary threshold/PT), serta menyangkut syarat ambang batas perolehan suara parpol untuk dapat mengajukan pasangan capres-cawapres (presidential threshold/Pres-T).

Sikap politik fraksi-fraksi dan pemerintah umumnya terbelah. Salah satu isu panas yang diperkirakan bakal alot adalah soal perlu tidaknya syarat Pres-T. Pemberlakuan syarat Pres-T tersebut menjadi tidak mudah dalam Pilpres 2019. Pasalnya, pilpres diselenggarakan serentak dengan pemilihan calon anggota legislatif (pileg). Berbeda dengan pemilu sebelumnya (Pemilu 2014), di mana pilpres digelar tiga bulan pascapileg, ketentuan Pres-T bisa diterapkan dengan mengacu pada hasil pileg.

Pada Pilpres 2014, pasangan capres-cawapres hanya dapat diajukan oleh parpol atau gabungan parpol yang memperoleh minimal 25 persen suara dalam pileg, atau yang memperoleh minimal 20 persen kursi di DPR.
Keserentakan penyelenggaraan pilpres dan pileg menyulitkan apa yang menjadi rujukan untuk menentukan ambang batas dimaksud. Menggunakan hasil Pileg 2014, meskipun bisa dilakukan, harus diakui cukup lemah. Pasalnya, dalam lima tahun dukungan publik terhadap parpol sangat dinamis. Bisa jadi parpol yang memperoleh dukungan mayoritas publik saat itu, kini mulai tergerus. Demikian pula sebaliknya, ada kemungkinan dukungan rakyat terhadap parpol yang lain justru membesar.

Alasan inilah yang dibangun parpol yang menghendaki tidak adanya syarat Pres-T. Mereka yang berada di kubu ini adalah parpol baru serta parpol yang saat Pileg 2014 lalu perolehan suaranya kecil, sehingga mustahil menjadi pemimpin koalisi. Jika Pres-T tidak diberlakukan, parpol-parpol tersebut berkesempatan mengajukan capres-cawapres.

Akan tetapi, justru di sinilah kelemahan utama jika Pres-T ditiadakan. Sebab, ada ada kemungkinan capres terpilih tidak mendapat dukungan memadai di parlemen, karena parpol pengusungnya tidak mampu meraup suara terbanyak dalam pileg. Skenario paling ekstrem, parpol pengusung capres terpilih, tidak memiliki wakil di parlemen karena perolehan suaranya tidak memenuhi parliamentary threshold.

Seorang presiden yang tidak memiliki dukungan politik riil di DPR, dikhawatirkan akan menghadapi banyak ganjalan dari parlemen. Jika ini terjadi, sistem presidensial yang dimandatkan oleh konstitusi tidak akan terwujud, karena eksekutif cenderung di bawah tekanan legislatif. Di sinilah kelemahan utama tidak adanya syarat Pres-T

Adanya pragmatisme seperti inilah yang membuat pembahasan RUU Pemilu molor. Masing-masing parpol memperjuangkan kepentingannya sendiri, yang bermuara pada politik kekuasaan. Sikap pragmatis tersebut mengorbankan kepentingan seluruh bangsa. Sebab, hal itu membuat KPU kehilangan waktu untuk mempersiapkan semua tahapan pemilu, seperti merumuskan peraturan KPU (PKPU), sosialisasi aturan, perekrutan tenaga pelaksana, serta aspek-aspek teknis dan administratif lainnya.

Bisa dibayangkan dengan sisa waktu yang ada, KPU harus bekerja maraton. Hal ini tentu memengaruhi kualitas kerja KPU. Pada akhirnya, keterlambatan regulasi juga akan berdampak terhadap kualitas pemilu. Padahal pemilu merupakan proses fundamental untuk menentukan arah perjalanan bangsa dan negara ini di masa mendatang.

Hal lain yang tak kalah pentingnya, jangan sampai regulasi dibuat untuk sekadar mengakomodasi kepentingan pragmatis parpol dan elite-elite politik yang haus kekuasaan. Regulasi pemilu harus mewujudkan praktik demokrasi yang sehat, membangun partisipasi politik yang positif, serta mampu menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional. Semua itu hanya bisa terwujud jika elite politik dan para wakil rakyat berpikir sebagai negarawan.

PENULIS:

suarapembaruan.com