Kelaikan Angkutan Lebaran

Sekitar 40 persen bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP) yang dioperasikan untuk mudik Lebaran tahun ini, tidak laik jalan. Sangat terbuka kemungkinan bus-bus tersebut dioperasikan sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan. Pemerintah tidak boleh tinggal diam.

Kementerian Perhubungan, terutama Ditjen Perhubungan Darat, harus sigap mencegah kemungkinan kecelakaan di jalan raya akibat kondisi kendaraan yang tidak layak. Mengingat waktu yang tinggal seminggu lagi arus mudik terjadi, satu-satu jalan adalah razia di setiap terminal angkutan dan di jalanan.

Pekan lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui bahwa ramp check atau pemeriksaan kelaikan semua moda angkutan umum memuaskan, kecuali bus AKAP. Hanya 60 persen bus yang laik jalan.

Tahun ini prediksi jumlah pemudik mencapai 28,99 juta orang. Dari angka tersebut, pengguna transportasi umum diprediksi sekitar 19,04 juta atau meningkat 4,85 persen dari tahun lalu yang hanya 18,16 juta. Di antara pengguna angkutan umum tersebut, sebanyak 4,32 juta adalah pengguna bus. Dengan demikian sekitar 1,7 juta penumpang dalam bahaya bila mengacu temuan bahwa 40 persen bus AKAP tak layak jalan.

Ketidaklaikan tersebut bisa karena rem blong, ban gundul, perlengkapan keamanan lainnya seperti spion dan lampu yang tidak sesuai dengan ketentuan kelayakan sebuah angkutan umum. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dari 11.605 bus yang dicek, 5.026 bus (43 persen) laik jalan, 1.632 bus (12 persen) harus dilakukan perbaikan dan 4.947 bus (42 persen) tidak laik jalan.

Budi Karya menegaskan bahwa bus yang tidak layak dilarang beroperasi saat angkutan mudik. Hanya bus yang lolos ramp check yang nantinya diberi stiker diizinkan beroperasi.

Menilik ke belakang, ternyata kondisi serupa juga terjadi pada Lebaran tahun sebelumnya. Entah awak bus atau manajemen perusahaan bus menghindar saat ada uji kelayakan. Mereka tidak masuk terminal atau mengandangkan armadanya ketika ada ramp check. Pengulangan kejadian yang sama ini harus menjadi evaluasi Ditjen Hubdar untuk membenahi manajemen angkutan darat terutama bus AKAP.

Upaya ramp check dan informasi kepada publik mengenai kondisi angkutan darat patut diapresiasi. Salah satu faktor penyebab kecelakaan yang bisa diantisipasi adalah kelayakan jalan armada angkutan. Namun demikian, kita mendorong agar Kemhub tidak hanya sibuk menjelang lebaran.

Tes kelayakan kendaraan idealnya dilakukan rutin dengan durasi tertentu. Dengan demikian, tidak ada penumpukan pengecekan ulang. Temuan ribuan bus yang tak layak atau belum dicek surat uji kelayakan (kir) ini membuktikan manajemen pengawasan yang masih kurang baik. Ingat, keselamatan di jalan raya bukan hanya saat mudik lebaran. Ancaman kecelakaan di darat bisa terjadi setiap saat.

Uji berkala ini konon tidak bisa optimal dilaksanakan karena terdapat sekitar 6 juta kendaraan angkutan umum yang harus dilakukan uji sementara kemampuan balai pengujian berkala yang dimiliki pemerintah hanya sanggup melayani 400 unit. Karena itu, kini pemerintah hanya fokus pada kendaraan-kendaraan yang wajib uji.

Selain itu, Kemhub mendukung kehadiran swasta untuk melakukan pengujian berkala pada angkutan umum mengingat jumlah kendaraan yang harus diuji terus bertambah sehingga sesuai dengan aturan wajib uji kendaraan bermotor seperti tertuang dalam UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Setelah ketahuan masih ada banyak bus yang tidak lolos uji maka langkah selanjutnya adalah mencegah bus-bus tersebut tidak beroperasi mengangkut penumpang mudik dan balik. Penempelan stiker tidak cukup mencegah pelanggaran. Harus ada pengecekan ketat terhadap bus yang akan beroperasi. Jangan ada stiker yang dipalsukan. Petugas di lapangan menjadi kuncinya keamanan perjalanan. Bila petugas di lapangan lalai apalagi bisa disogok, maka ancaman maut di jalanan tinggal menunggu waktu untuk menjadi kenyataan.

Pemeriksaan terhadap kelaikan bus dapat sekaligus dilakukan ketika pengecekan terhadap surat kendaraan serta kelengkapan surat izin awak angkutan, serta tes narkoba di terminal-terminal. Selain kondisi moda angkutan, tidak kalah penting adalah kondisi sopir angkutan. Sebagus apa pun armada angkutan, bila sopir mabuk, mengantuk, atau tidak punya keterampilan mengemudi, bahaya kecelakaan tetap ada di depan mata.

Tindakan selanjutnya adalah hukuman bagi pengelola angkutan umum yang melanggar. Jangan ada kongkalikong dalam memberikan sanksi. Butuh ketegasan memberikan hukuman kepada pengelola angkutan yang membandel atau melanggar. Pelanggaran yang mereka lakukan harus dilihat bukan sekadar pelanggaran administrasi melainkan sebuah ancaman keselamatan bagi ribuan penumpang.

 

PENULIS:

suarapembaruan.com