Menata Jakarta atau Pindah Ibu Kota

Wacana memindahkan ibu kota kembali mencuat. Adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro yang mengungkapkan tengah mengkaji kemungkinan tersebut atas arahan Presiden Joko Widodo. Pangkal persoalannya, daya dukung Jakarta dinilai tidak memadai lagi untuk menjalankan fungsi sebagai ibu kota, sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat kegiatan ekonomi.

Sebelum sampai pada tahap mengkaji memindahkan ibu kota, tentu harus ditelaah lebih mendalam mengenai kondisi Jakarta saat ini dan ke depan. Apakah Jakarta memang sudah tidak memadai lagi sebagai pusat pemerintahan? Apakah sudah mustahil menata Jakarta? Apakah memindahkan ibu kota dalam situasi saat ini merupakan solusi paling tepat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab terlebih dahulu sebelum sampai pada keputusan final ibu kota harus dipindahkan. Hal ini mengingat memindahkan ibu kota bukan perkara sederhana, memerlukan anggaran yang sangat besar, dan waktu lama.

Memindahkan ibu kota, berarti pemerintah harus membangun kawasan baru untuk menampung kantor presiden, kantor-kantor kementerian, lembaga-lembaga negara, kawasan permukiman untuk tempat tinggal pejabat negara dan pegawai pemerintah, serta fasilitas penunjang lainnya, seperti kawasan komersial, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan.

Kehadiran pusat pemerintahan baru tersebut tentu harus didukung infrastruktur dasar, antara lain bandara, sarana transportasi, sumber energi yang memadai, fasilitas telekomunikasi. Hal penting lainnya, perlu dipikirkan pula jalur distribusi dan jaringan perdagangan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan seluruh penghuni di ibu kota baru secara berkesinambungan.

Selain itu, juga memerlukan dukungan fasilitas pertahanan dan keamanan agar wilayah baru tersebut mampu menjalankan fungsinya sebagai pusat pemerintahan secara efektif dan terhindar dari gangguan.

Di luar hal itu, ada aspek penting lain yang harus juga dipertimbangkan, dan kerap menjadi persoalan mendasar di negara kita. Aspek dimaksud adalah konsistensi kebijakan. Harus disadari, keputusan untuk memindahkan ibu kota, jika benar terjadi, akan dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Kita tahu, pada 2019, atau tepatnya 27 bulan lagi Jokowi harus mengakhiri masa pemerintahannya. Memang ada peluang mantan gubernur DKI Jakarta itu terpilih kembali pada Pilpres 2019, dan itu berarti program memindahkan ibu kota berlanjut.

Namun, realita bisa berbicara lain jika rezim baru hadir. Program memindahkan ibu kota yang baru seumur jagung berpotensi dihentikan jika penguasa baru memiliki sikap politik dan visi yang berbeda. Aspek politik inilah yang perlu turut dikaji secara matang. Jangan sampai persiapan pemindahan ibu kota yang telanjur memakan biaya besar, berakhir dengan sia-sia.

Untuk itulah, kita perlu kembali pada pertanyaan mendasar, benarkah Jakarta sudah tidak memadai sebagai ibu kota? Mustahilkah pemerintah menata Jakarta untuk mengurangi bebannya?

Kita perlu melihat menata Jakarta masih menjadi opsi yang bisa dilakukan pemerintah. Beban Jakarta bisa dikurangi, sehingga daya dukungnya bisa menopang fungsinya sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat kegiatan ekonomi.

Hal yang bisa dilakukan pemerintah pusat untuk mengurangi beban, antara lain pertama, memindahkan kantor-kantor pusat BUMN ke luar Jakarta. BUMN yang terutama bergerak di bidang komoditas (pertambangan, perkebunan, dan pertanian) sebaiknya berkantor pusat di sekitar wilayah operasinya. Mereka cukup memiliki semacam kantor penghubung di Jakarta, sehingga cukup satu gedung untuk digunakan bersama.

Kedua, pemerintah mendorong pengembang swasta untuk membangun kawasan hunian yang terintegrasi dengan kawasan bisnis dan kawasan industri di seputar Jakarta, yang lengkap dengan fasilitas pendukungnya. Dorongan itu bisa disertai dengan pemberian insentif. Munculnya banyak kawasan mandiri, tentu mengurangi mobilitas manusia.

Sejalan dengan itu pemerintah bisa menempuh kebijakan moratorium pembangunan kawasan bisnis di Jakarta. Intervensi semacam ini jika dirasa perlu bisa dilakukan, sehingga mendorong tumbuh kembangnya kawasan terintegrasi di luar Jakarta.

Ketiga, pembenahan transportasi publik di Jakarta tinggal menunggu waktu. Jika berbagai moda transportasi umum, seperti MRT dan LRT yang menghubungkan dengan wilayah Bodetabek sudah rampung, pemerintah bisa menerapkan berbagai rekayasa lalu lintas untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang selama ini memacetkan jalanan di Jakarta seolah tanpa henti.

Keempat, mengoptimalkan perkembangan teknologi informasi untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan guna mengurangi mobilitas sumber daya manusia. Di era digital saat ini, pemerintah perlu melakukan revolusi dalam manajemen pemerintahan, antara lain dengan meninggalkan cara-cara konvensional, seperti pertemuan tatap muka. Jika ini dilakukan akan berdampak pada berkurangnya beban mobillitas di Jakarta. Oleh karenanya, ada pendapat pakar yang menilai, gagasan memindahkan ibu kota di era teknologi komunikasi dan informasi digital saat ini adalah sebuah kemunduran.

Jika penataan tersebut dilakukan, kita bisa melihat bahwa sebenarnya masih ada ruang di Jakarta bagi terselenggaranya fungsi pemerintah pusat. Dengan kata lain, pemerintah sebaiknya lebih memilih untuk fokus menata Jakarta ketimbang memindahkan ibu kota. Menata Jakarta, dalam situasi saat ini, memang tidak bisa dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sendiri. Menata Jakarta harus menjadi urusan pemerintah pusat.

Seiring dengan itu, program Nawa Cita yang diusung Presiden Jokowi, yang antara lain mengakselerasi pembangunan infrastruktur di daerah-daerah, pada saatnya nanti akan memberi dampak pada terbangunnya kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Anggaran besar untuk memindahkan ibu kota, bisa direalokasikan untuk membangun daerah, sehingga meminimalkan tekanan urbanisasi ke Jakarta. Dengan semua itu, kita bisa melihat bahwa Jakarta masih layak menjadi ibu kota.

PENULIS:

suarapembaruan.com