"Shortfall" Pajak

Penerimaan pajak menjadi pertaruhan yang tidak ringan bagi pemerintah tahun ini. Pemerintah akhirnya harus menyerah bahwa target pajak yang diincar dalam APBN 2017 sebesar Rp 1.498,9 triliun sulit diraih. Awalnya, dalam pembahasan perubahan APBN 2017 dengan DPR, pemerintah mengoreksi target, memangkas Rp 50 triliun. Namun dalam perkembangan terakhir, target itu hanya diturunkan sebesar Rp 26,2 triliun menjadi Rp 1.472,7 triliun.

Saat pemerintah mengoreksi target pajak, ada sebagian kalangan yang menyayangkan sikap pesimisme pemerintah. Publik juga berasumsi, semestinya dengan keberhasilan program amnesti pajak yang mampu menggaet uang tebusan sekitar Rp 150 triliun, bakal menaikkan penerimaan pajak secara signifikan. Mengapa target pajak justru dipangkas?

Pemerintah beralasan, target pajak direvisi karena penerimaan yang tidak sesuai harapan untuk pajak nonmigas. Pemerintah kemudian mengompensasi dari kenaikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dengan segala upaya dan asumsi yang ditetapkan, pemerintah tetap memprediksi ada shortfall penerimaan pajak sekitar Rp 26,2 triliun.

Ada berbagai upaya yang dijanjikan pemerintah untuk menekan shortfall pajak seminimal mungkin, di antaranya adalah langkah penegakan hukum (law enforcement), termasuk penagihan, pemeriksaan, dan gijzeling (penyanderaan). Gijzeling merupakan upaya terakhir petugas pajak dalam menagih utang pajak para wajib pajak (WP) dengan nilai minimal Rp 100 juta. DJP menargetkan satu hari menjaring satu sandera dari 341 kantor pelayanan pajak (KPP) di Indonesia. DJP juga menargetkan penerimaan dari pemeriksaan dan penagihan sebesar Rp 79,5 triliun, atau Rp 20 triliun lebih besar dari target awal.

Pemerintah memang harus optimistis dalam memenuhi target pajak yang menjadi jantung anggaran negara. Apalagi dalam perkembangan terbaru, ada perbaikan dalam penerimaan pajak dalam beberapa bulan terakhir. Selama semester I 2017, realisasi penerimaan pajak (termasuk PPh migas) mencapai Rp 571,9 triliun, tumbuh 9,6 persen secara tahunan (year on year/yoy). Padahal, pada periode sama tahun lalu, penerimaan perpajakan hanya Rp 522 triliun atau justru menyusut 2,4 persen.

Hasil amnesti pajak dan berbagai dampak lanjutannya tetap diyakini bakal mendongkrak penerimaan pajak. Sukses program amnesti pajak jelas memperluas basis pajak dan memperbaiki database perpajakan. Selain itu, Indonesia telah menandatangani sejumlah perjanjian bilateral perpajakan dengan sejumlah negara dan otoritas ekonomi, terkait automatic exchange of information (AeoI), seperti Swiss, Singapura, dan Hong Kong.
Ketiganya selama ini memang dikenal sebagai tempat utama penyimpanan aset warga negara Indonesia (WNI). Singapura adalah yang terbesar. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan menyebut masih ada sekitar Rp 600 triliun dana WNI di Singapura yang belum dipenuhi kewajiban perpajakannya, dari total Rp 1.000 triliun dana WNI yang tersimpan di luar negeri.

Kita tentu juga ingat bahwa pemerintah selalu menyebut ada dana WNI setara produk domestik bruto (PDB) nasional, atau sekitar Rp 11.500 triliun yang disimpan di manca negara. Itulah yang mesti dikejar.

Selain itu, ada beberapa strategi yang masih dapat diupayakan untuk menjaring lebih banyak penerimaan pajak. Pertama adalah menyisir pajak perorangan terutama dari kelompok superkaya dan profesional, mulai dari pengusaha papan atas, anggota DPR, pengacara, dokter, artis, pejabat dan mantan pejabat, serta kelompok elite lain. Setoran PPh perorangan kita masih terlalu rendah.

Strategi kedua adalah perbaikan administrasi perpajakan dan pembenahan sistem teknologi informasi (TI). Administrasi pajak harus dibuat lebih sederhana untuk merangsang kepatuhan pembayar pajak.

Ketiga, mengkaji ulang berbagai kebijakan fiskal yang menjadi disinsentif aktivitas ekonomi.

Strategi keempat adalah menggencarkan pajak progresif untuk kepemilikan aset dan properti. Pajak progresif kendaraan selama ini kurang digenjot. Demikian pula orang-orang yang memiliki banyak properti, seperti rumah tetapi menganggur, sehingga kurang produktif. Mestinya hal itu dikenai pajak progresif untuk memenuhi asas keadilan.

Masih banyak cara lain untuk menaikkan penerimaan pajak, termasuk menambah jumlah aparat pajak yang hingga kini tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang mesti diperiksa. Selain itu, kejujuran dan integritas aparat pajak menjadi sangat mutlak, karena harus diakui bahwa kongkalikong antara aparat dan wajib pajak masih terjadi.

Potensi pajak masih sangat besar dan pemerintah harus benar-benar berupaya keras untuk memenuhinya agar tidak terjadi shortfall. Pajak sangat dibutuhkan ketika pemerintah berupaya membiayai proyek infrastruktur besar-besaran serta membutuhkan belanja sosial yang besar untuk mengurangi tingkat kesenjangan.

PENULIS:

investor.co.id
Daily news and information on financial markets and investments.