Hapus Perda Diskriminatif

Indonesia adalah negara hukum. Hal itu mengandung konsekuensi adanya kesetaraan dalam hukum. Makna yang lebih tegas, tidak boleh ada diskriminasi dalam norma hukum dan implementasinya, apalagi didasarkan pada suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Dengan demikian, jika masih ada peraturan daerah (perda) yang diskriminatif, tentu sebuah pengingkaran terhadap prinsip negara hukum. Data Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, hingga akhir 2016 sekurangnya terdapat 389 perda yang dianggap diskriminatif.

Sedangkan, Jaringan Kerja Antar Umat Beragama mendapati sedikitnya ada 421 perda diskriminatif. Dari jumlah itu, 92 perda di antaranya ada di Jawa Barat. Dari inventarisasi, perda diskriminatif tersebut terkait dengan politik identitas, politik agama, dan moralitas.

Kini menjadi tugas Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) untuk meneliti jika masih ada perda yang diskriminatif, serta merekomendasikan pencabutannya kepada pemerintah. Selanjutnya, Mahkamah Agung (MA) yang berwenang untuk mencabutnya.

Saat ini merupakan momentum tepat untuk meninjau dan mencabut perda-perda yang diskriminatif. Di saat pemerintah gencar memperkuat ideologi Pancasila, perda diskriminatif tak boleh luput dari perhatian. Sebab, dapat dipastikan, perda dimaksud bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, selain tentu melanggar prinsip negara hukum.

Perda diskriminatif sangat dikhawatirkan memunculkan tindakan intoleransi dan ekstremisme di masyarakat. Sebab, perda tersebut seolah memberi payung hukum kepada kelompok-kelompok tertentu di masyarakat untuk mengambil tindakan sepihak terhadap seseorang atau suatu kelompok yang menjadi korban perda tersebut. 

Lebih jauh dari itu, juga berpotensi melahirkan persekusi atau perburuan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain. Inilah dampak negatif dari hadirnya perda diskriminatif. Manakala aparat pemerintah atau penegak hukum lengah, akan melahirkan kekuatan massa menjadi polisi bagi kelompok lainnya.

Masih adanya pemerintah daerah (pemda) dan DPRD yang menerbitkan perda diskriminatif tentu mengingkari semangat kebangsaan. Apalagi, patut diduga perda tersebut lahir karena tekanan kelompok atau organisasi massa (ormas) tertentu yang merasa mayoritas di suatu daerah. Jika ini yang terjadi, jelas perda tersebut hanya akan memberi keistimewaan terhadap kelompok tertentu, dan merampas hak asasi kelompok lainnya. Dengan kata lain, akan melahirkan diktator mayoritas yang menekan minoritas.

Menghapus perda diskriminatif merupakan satu rangkaian dari upaya pemerintah memadamkan paham radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Hal itu juga bagian tak terpisahkan dari langkah pemerintah membubarkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Jangan sampai aturan hukum dibajak untuk mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu. Prinsip negara hukum sudah jelas, tidak ada mayoritas dan minoritas. Aturan hukum harus mengabdi pada kepentingan semua pihak secara objektif.

Persoalannya kini justru pada mekanisme pencabutan perda diskriminatif dan perda bermasalah lainnya. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk mengkaji dan mencabut perda yang bermasalah dan bertentangan dengan aturan hukum di atasnya. Kini kewenangan tersebut diserahkan kepada MA.

Banyak pihak menyangsikan MA mampu menjangkau secara efektif perda-perda yang bermasalah, mengingat lembaga itu juga harus menangani gugatan kasasi dan peninjauan kembali perkara pidana yang begitu banyak. Akhir tahun lalu, MA masih memiliki tunggakan sedikitnya 3.000 perkara kasasi dan peninjauan kembali. Kewenangan UKP-PIP pun sangat terbatas, yakni hanya mengkaji dan merekomendasikan kepada pemerintah. Dengan demikian, tahapan yang harus dilalui untuk membenahi perda-perda tersebut begitu berliku.

Dalam situasi kebangsaan saat ini, sangat diharapkan ada upaya serentak untuk mengikis paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan, termasuk aturan hukum yang memberi ruang ekspresi intoleransi. Untuk itu di internal MA perlu ada penajaman fungsi untuk mengakomodasi mandat yang diberikan MK. 

PENULIS:

suarapembaruan.com