Revolusi Digital

Revolusi digital sedang melanda Indonesia. Di kota-kota besar, terutama Jakarta, hampir seluruh sendi ekonomi sudah tersentuh teknologi digital. Fenomena itu ditandai oleh pertumbuhan perusahaan rintisan (start-up) berbasis digital yang luar biasa pesat, baik di bidang perdagangan barang dan jasa (e-commerce), moda pembayaran, maupun di bidang pembiayaan.

Sejalan dengan maraknya pertumbuhan start-up, transaksi e-commerce juga terus meningkat. Dalam catatan Bank Indonesia (BI), jumlah pengguna internet yang berbelanja secara online di Tanah Air tahun lalu mencapai 24,74 juta orang. Mereka membelanjakan sekitar US$ 5,6 miliar atau Rp 75 triliun di berbagai e-commerce. Berarti, setiap pengguna e-commerce di Indonesia rata-rata membelanjakan Rp 3 juta per tahun.

Tak cuma e-commerce, revolusi digital di Indonesia telah merambah sektor keuangan. Industri jasa keuangan, dari perbankan, pasar modal, asuransi, hingga pembiayaan (multifinance) kini berlomba-lomba menggunakan platform teknologi keuangan (financial technology/fintech) untuk menjalankan roda bisnisnya. Alhasil, jumlah pemain fintech di negeri ini dalam dua tahun terakhir melonjak 78 persen.

Seperti di dunia, revolusi digital di Indonesia antara lain dipicu melonjaknya penggunaan telepon seluler (ponsel) dan internet. Pemicu lain adalah terciptanya data baru secara masif, sangat besar, sangat variatif, dan sangat cepat yang biasa disebut big data, akibat meluasnya aktivitas media sosial (medsos) dan layanan digital di seluruh dunia.

Menilik perkembangan tersebut, wajar bila pemerintah menargetkan Indonesia menjadi pusat ekonomi digital di ASEAN pada 2020 dengan omzet US$ 130 miliar per tahun. Berdasarkan studi McKinsey tahun lalu, digitalisasi ekonomi mampu memberikan nilai tambah US$ 150 miliar atau 10 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2025, diikuti penyerapan tenaga kerja sekitar 4 juta orang. Kontribusi ekonomi digital terhadap pertumbuhan ekonomi nasional saat ini baru mencapai 1-1,5 persen per tahun.

Apakah target pemerintah terlampau muluk? Tentu saja tidak. Dengan populasi terbesar di ASEAN--saat ini penduduk Indonesia berjumlah 260 juta jiwa atau 40 persen dari total populasi negara-negara ASEAN--target pemerintah tidak berlebihan. Apalagi, kelas menengah di Tanah Air yang kini berjumlah 60 juta bakal terus meningkat. Selain itu, bangsa Indonesia kini didominasi penduduk usia produktif.

Pertanyaan besar sesungguhnya bukan pada mampu atau tidak mampu menjadi pusat ekonomi digital, melainkan apakah Indonesia siap memetik manfaat sebanyak-banyaknya setelah negeri ini menjadi pusat ekonomi digital. Hanya dengan mengandalkan populasi, ditambah karakter masyarakat kita yang gandrung medsos, internet, dan ponsel saja, Indonesia pasti bisa menjadi pusat ekonomi digital. Tetapi sungguh ironis jika penikmatnya kelak justru negara-negara lain.

Pemerintah harus menjamin ekonomi digital mampu mendatangkan manfaat sebanyak-banyaknya dan kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat dan perekonomian nasional. Ekonomi digital bukan hanya harus memberikan faedah dari sisi penerimaan negara, tetapi juga nilai tambah ekonomi lain yang bisa dinikmati secara optimal oleh masyarakat Indonesia, seperti laba, upah, lapangan kerja, dan kesinambungan sektor-sektor bisnis di dalamnya, dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga usaha skala besar.

Sejujurnya, pemerintah masih kikuk, canggung, dan gamang menghadapi era revolusi digital. Saat merespons ledakan revolusi digital di sektor transportasi online, misalnya, pemerintah seolah berada di persimpangan. Ojek berbasis aplikasi online sempat dilarang, namun kemudian dibolehkan. Aturan taksi online bahkan menuai kontroversi berkepanjangan, sampai sekarang, karena dianggap tidak ramah digital.

Pemerintah telah mengeluarkan regulasi khusus untuk e-commerce dalam paket kebijakan ekonomi jilid XIV. Paket kebijakan ini, antara lain mempermudah pendanaan e-commerce, memberikan kemudahan dan pengurangan pajak bagi investor lokal yang berinvestasi di start-up bisnis e-commerce segmen UKM, dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Namun, implementasi dan efektivitas regulasi ini belum jelas juntrungannya.

Polemik tentang aturan bisnis digital sejatinya tidak perlu muncul jika pemerintah menyadari sejak awal bahwa ekonomi digital adalah anak kandung disrupsi inovasi (disruptive innovation) atau disrupsi teknologi (disruptive technologies). Disrupsi inovasi atau disrupsi teknologi merupakan buldoser sejarah yang sedang melaju. Ia besar, berat, kuat, cepat, tanpa kompromi, siap melabrak dan meluluhlantakkan apa saja, terutama nilai-nilai berbau konvensional.

Disrupsi inovasi atau disrupsi teknologi adalah jawaban terhadap tuntutan zaman yang menghendaki segalanya serba cepat, mudah, nyaman, dan praktis. Karena roh disrupsi teknologi adalah inovasi ekstrem dan revolusioner maka pemerintah harus terus-menerus beradaptasi terhadap setiap perubahan yang dihasilkannya. Kontroversi aturan bisnis digital bakal terus bermunculan bila pemerintah tidak menyadari apa, siapa, dan asal-usul bisnis digital.

Agar ekonomi digital mampu mendatangkan manfaat yang optimal bagi rakyat Indonesia, pemerintah harus siap dari sisi infrastruktur internet. Itu sebabnya, pemerintah harus memastikan Palapa Ring--proyek yang menghubungkan seluruh ibu kota kabupatan/kota di Nusantara dengan kabel optik untuk internet berkecepatan tinggi--rampung sesuai target pada 2019.

Tak kalah penting, pemerintah juga harus segera menyelesaikan peta jalan (roadmap) pengembangan industri e-commerce, terutama yang berkaitan dengan deregulasi, baik yang menyangkut sumber daya manusia (SDM), pendidikan, pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, keamanan siber, logistik, maupun infrastruktur komunikasi lainnya.

Sekali lagi, regulasi dan infrastruktur harus menjamin ekonomi digital memberikan kemaslahatan bagi rakyat, bangsa, dan negara. Rakyat kecil di pelosok-pelosok daerah harus ikut menikmati manfaat ekonomi digital. Tanpa dukungan regulasi dan infrastruktur yang memadai, target menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi digital di Asean pada 2020 mungkin saja terwujud. Tetapi bisa dipastikan, bukan rakyat Indonesia yang menikmati manfaat terbesarnya.

PENULIS:

investor.co.id
Daily news and information on financial markets and investments.