Tak Ada Tempat bagi Diktator

Kekhawatiran munculnya kepemimpinan diktator di Tanah Air adalah hal yang berlebihan. Di era keterbukaan saat ini, sulit bagi seorang pemimpin untuk bertindak melampaui kewenangannya, dan menyalahgunakan wewenang yang dimandatkan konstitusi kepadanya.

UUD 1945 memberi batas kewenangan yang jelas kepada presiden. Dengan demikian, tidak ada absolutisme dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Kita juga perlu menyadari, bahwa semua pemimpin bangsa adalah produk sistem demokrasi. Pascareformasi 1998, kehidupan demokrasi di Tanah Air menjadi semakin baik. Hal itu ditandai dengan keterbukaan yang luar biasa di segala bidang dan termanifestasi dalam kebebasan pers, kebebasan berserikat, kebebasan berpendapat dan berekspresi. Oleh karenanya, semua elemen demokrasi yang telah melahirkan seorang pemimpin, otomatis turut bekerja mengawasinya.

Kita bisa melihat betapa kuatnya kontrol publik terhadap pemerintah dan seluruh penyelenggara negara. Era keterbukaan tidak menyisakan celah bagi seorang pemimpin untuk bertindak melampaui kewenangannya. Alih-alih bertindak, setiap ucapan kepala negara seketika memancing pro dan kontra, bahkan bisa memancing reaksi dari lawan-lawan politiknya maupun publik.

Pers yang kritis juga turut menutup celah absolutisme dalam pemerintahan. Tidak adanya lagi rezim pembreidelan, membuat pers nasional kini leluasa menyoroti setiap ucapan, tindakan, dan kebijakan presiden. Kesadaran pemerintah untuk tidak menerapkan kontrol terhadap media massa, merupakan bukti penghormatan nilai-nilai demokrasi.

Tak hanya pers, kontrol terhadap seorang pemimpin kini bisa dilakukan publik. Era media sosial (medsos) membuat publik mengambil peran dalam mengontrol penyelenggaraan negara. Setiap pandangan kritis terhadap pemerintah dan penyelenggara negara, dengan cepat diviralkan sehingga menjadi pengetahuan banyak orang di seluruh pelosok negeri.

Meskipun diakui, informasi di media sosial tidak selamanya akurat dan sepenuhnya benar, setidaknya hal itu ibarat rem bagi seorang pemimpin dalam bertindak dan bertutur kata. Dengan sendirinya, kondisi tersebut mematikan benih-benih absolutisme yang merupakan cikal bakal pemimpin yang diktator.

Dalam sistem ketatanegaraan, kekuasaan eksekutif (presiden) kini tak lagi dominan. Ada peran legislatif (parlemen) yang memiliki kedudukan seimbang. Bahkan, kewenangan legislatif dinilai terlalu dominan dalam praktik ketatanegaraan di Tanah Air saat ini.

Legislatif kini banyak mengurusi hal yang sejatinya wilayah eksekutif, seperti ikut menentukan siapa yang menjadi kapolri, panglima TNI, dan pemimpin lembaga-lembaga resmi negara lainnya. Peran legislatif yang cenderung kebablasan tersebut, ibarat membatasi kewenangan presiden, dan sekali lagi, hal ini menjauhkan praktik kediktatoran dalam pemerintahan.

Sejalan dengan itu intensitas fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif kini semakin meningkat. Kondisi itu kerap menuai kritik, sebab parlemen dinilai lebih menonjolkan pengawasan ketimbang fungsi legislasi, atau pembuatan aturan perundangan. Terlepas dari kritik tersebut, pengawasan yang semakin intensif oleh legislatif juga bagian nyata dari upaya membuat tidak ada kesewenang-wenangan dalam pemerintahan. Dengan kata lain, mekanisme checks and balances berjalan efektif.

Pengalaman sejarah mencatat, seorang presiden bisa dijatuhkan oleh parlemen. Hal itu terjadi saat MPR memberhentikan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 2001. Gus Dur, yang baru memerintah pada 1999, dilengserkan dari kursi kepresidenan atas tekanan impeachment dari DPR, lantaran mengeluarkan dekrit yang membubarkan DPR.

Dari semua itu, kita melihat kekuasaan seorang presiden di negeri ini jauh dari kediktatoran. Pengalaman negara lain juga menunjukkan, seorang diktator tidak mendapat tempat dan tidak akan langgeng berkuasa. Salah satu tugas utama seorang presiden RI adalah merawat demokrasi yang telah mengantarnya ke tampuk kekuasaan. Dengan merawat demokrasi, berarti dia memosisikan diri untuk diawasi dan dikontrol, oleh siapa pun. Lebih dari itu, presiden yang merawat demokrasi mampu membangun partisipasi publik dalam pemerintahannya. 

 

PENULIS:

suarapembaruan.com