Era Transportasi Massal di Ibu Kota

Kehadiran transportasi massal di Jakarta adalah sebuah keharusan. Dengan populasi sekitar 10 juta jiwa, ditambah penduduk di wilayah penyangga, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) 20 juta jiwa, memberi tekanan luar biasa terhadap sektor transportasi di Ibu Kota. Sebab, mayoritas mobilitas warga Jakarta dan warga Bodetabek ke wilayah Jakarta masih menggunakan kendaraan pribadi.

Inilah yang mendorong pemerintah kini mendorong pembangunan transportasi massal besar-besaran di Jakarta. Langkah ini untuk mengejar ketertinggalan dalam penyediaan sarana transportasi publik.

Dalam dua tahun ke depan, wajah Jakarta dipastikan berubah. Transportasi publik layaknya kota megapolitan lainnya di dunia, bakal bisa dirasakan warga Jakarta dan para pendatang. Seiring dengan selesainya proyek mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT) yang bakal melengkapi jaringan bus Transjakarta, Jakarta memasuki era baru, era transportasi massal.

MRT dan LRT merupakan dua ikon transportasi massal baru yang diarahkan untuk menjadi solusi atas berbagai persoalan lalu lintas selama puluhan tahun di Ibu Kota. Pada tahap awal, MRT baru melayani koridor wilayah selatan hingga pusat, yakni dari Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI) sepanjang 16 km. Setelah beroperasi, akan segera disusul fase berikutnya hingga wilayah utara, yakni dari Bundaran HI ke Kampung Bandan sepanjang 8 km.

Sedangkan, untuk moda LRT saat ini tengah dibangun koridor Cibubur-Cawang dan Bekasi Timur-Cawang, dilanjutkan koridor Cawang-Kuningan-Dukuh Atas. Moda LRT ini untuk menampung para komuter yang setiap hari bekerja atau beraktivitas di Jakarta.

Bisa dibayangkan, dengan beroperasinya MRT dan LRT pada 2019, dan terus dikembangkannya jaringan Transjakarta yang kini sudah mencapai 13 koridor, akan memindahkan banyak warga yang semula menggunakan kendaraan pribadi ke moda transportasi umum. Kemacetan pun terurai, dan suasana kota semakin ramah karena tidak memberi tekanan kepada pengguna jalan.

Kita sepakat dengan pandangan Enrique Penalosa, wali kota Bogota, Kolombia yang menjabat selama kurun 1998-2001, bahwa kota yang maju bukanlah kota di mana warga miskin turut mengendarai mobil pribadi, tetapi kota di mana orang kaya pun menggunakan transportasi publik. Penalosa adalah wali kota yang sukses menghadirkan sistem transportasi berbasis bus TransMilenio, dan menjadi rujukan Pemprov DKI Jakarta saat membangun jaringan busway (Transjakarta) pada 2004.

Mendorong setiap warga, termasuk orang kaya, menggunakan transportasi massal, adalah sasaran yang harus dicapai Pemprov DKI Jakarta, dan semua kota besar lainnya di Indonesia. Di Jakarta, jumlah kendaraan dari berbagai jenis tercatat mencapai 18 juta unit, dengan tingkat pertumbuhan hampir 10 persen per tahun. Dari jumlah itu, 75 persen di antaranya adalah sepeda motor.

Jumlah kendaraan sebanyak itu jauh di atas kapasitas jalan yang ada. Jalan di Jakarta yang total panjangnya 6,9 juta meter (6.900 km), tidak cukup menampung semua kendaraan yang ada di Jakarta apabila dijajarkan di seluruh ruas jalan pada saat bersamaan. Dari ilustrasi itu, menggambarkan kondisi kemacetan di Jakarta sudah sangat akut.

Oleh karenanya, pembangunan transportasi massa, khususnya berbasis rel seperti MRT dan LRT, merupakan satu-satunya solusi kemacetan yang sangat efektif. Ke depan, Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat diharapkan segera melengkapi koridor MRT dan LRT untuk menjangkau wilayah penyangga Ibu Kota, seperti Bogor, Depok, dan Tangerang. Dengan demikian, seluruh wilayah Jabodetabek tersambung dengan jaringan transportasi massal. Melihat pesatnya perkembangan MRT dan LRT, kita optimistis proyek serupa bisa diduplikasi dalam waktu tak lama.

Transportasi massal berbasis rel, ditinjau dari banyak aspek, memiliki nilai lebih dibandingkan kendaraan pribadi. Hal utama tentu sifatnya yang massal, mampu mengangkut orang dalam jumlah yang lebih banyak pada saat bersamaan. Sebab, hal utama yang harus diupayakan adalah memperlancar mobilitas manusia, bukan mobilitas kendaraan.

Dari aspek lingkungan, kereta komuter yang beroperasi saat ini sangat ramah lingkungan, karena menggunakan energi listrik. Dampaknya, polusi udara bisa dicegah.

Demikian pula dari sisi waktu, bisa memangkas lama perjalanan. Hal ini tentu menjadi solusi bagi warga yang memiliki tingkat mobilitas tinggi.

Keuntungan yang lain adalah bisa menekan biaya yang dikeluarkan warga. Dalam hal ini, intervensi pemerintah melalui subsidi silang bisa diterapkan agar tarif transportasi umum bisa terjangkau semua warga, khususnya warga miskin. Subsidi bisa diperoleh dari retribusi parkir kendaraan pribadi maupun retribusi yang diperoleh dari sistem jalan berbayar (electronic road pricing/ERP) yang diberlakukan di jalan protokol tertentu.
Inilah prinsip keadilan sosial dalam pembangunan transportasi massal. Hal ini juga mencerminkan negara hadir melayani kebutuhan warga.

PENULIS:

suarapembaruan.com