Karpet Merah Sektor Properti

Pemerintah sudah selayaknya menggelar karpet merah kepada para investor di sektor properti. Berbagai regulasi yang menghambat sebisa mungkin dipangkas. Pemerintah perlu memberikan berbagai kemudahan. Pertama, karena properti adalah salah satu sektor penggerak lokomotif ekonomi. Sektor properti mampu menciptakan multiplier effect cukup besar.

Data BI menunjukkan, ada sekitar 170 industri barang dan jasa yang terlibat dalam sektor properti, mulai dari jasa arsitek, industri semen, material, besi baja, saniter, jasa konstruksi, bahkan perbankan, dan tentu pasar tenaga kerja. Industri semen, misalnya, 70-75 persen produknya diserap sektor properti. Asosiasi Semen Indonesia mencatat permintaan semen nasional sepanjang tahun lalu masih didominasi segmen perumahan, sebab dari total konsumsi 62 juta ton, sektor properti menyumbang 40 juta ton.

Tak hanya itu, sektor properti juga mendorong tumbuhnya sektor ekonomi informal. Banyak pedagang UKM yang diuntungkan oleh kehadiran proyek-proyek properti. Sektor properti memiliki multiplier effect yang sangat besar terhadap perekonomian sebuah bangsa. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, properti termasuk dalam lima besar sektor pemberi lapangan kerja utama, dengan menyerap hampir 8 juta orang.

Optimisme dari para pelaku usaha di bidang properti di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi dan kelesuan pasar perlu diapresiasi. Optimisme di sektor properti ini bisa dilihat pada pembangunan kota baru Meikarta di kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Optimisme itu gamblang terlihat dari investasi yang digelontorkan yakni senilai Rp 278 triliun! Meikarta adalah air segar di tengah kelesuan ekonomi kita. Inilah contoh sebuah respons yang tepat dari pelaku usaha. Kelesuan ekonomi tidak dijawab dengan keluhan, melainkan dengan tindakan nyata.

Tentu tidak pantas bila upaya para pelaku usaha ini justru mendapat sambutan birokrasi berbelit dan cenderung menghambat pembangunan properti. Di banyak negara, pemerintah menjadikan sektor properti sebagai katalis untuk keluar dari kelesuan ekonomi, dan terbukti sukses. Seperti di Amerika Serikat dan Tiongkok, pemerintah memberi perhatian pada sektor ini dengan memberi insentif dan terutama mempermudah perizinan bagi pengembang. Di Indonesia, selain membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, sektor properti membantu mengatasi persoalan backlog (kekurangan perumahan) yang saat ini masih mencapai 13 juta unit.

Hitung-hitungan manfaat ekonomis dari pembangunan Meikarta tidak sampai di situ. Meikarta bakal menjadi kota modern dan lengkap di Asia Tenggara. Posisi Meikarta berada di Cikarang, jantung ekonomi koridor Jakarta-Bandung. Selama ini 60 persen ekonomi nasional berada di kawasan Jakarta-Bodetabek-Bandung, dan 80 persen dari padanya berada di pusat Bekasi-Cikarang dengan penduduk yang akan mencapai 20 juta dalam kurun waktu 15-20 tahun ke depan. Manfaat dari aspek demografi akan dirasakan di masa depan. Kehadiran Meikarta membuat tekanan dari sisi kemacetan dan kepadaan penduduk terhadap Jakarta dan Bandung bakal berkurang.

Keberhasilan kota baru seluas 500 ha ini niscaya bakal menjadi model pengembangan kota serupa di berbagai daerah sehingga perekonomian tidak terpusat di ibukota provinsi, terutama di Jawa.

Dari sisi tata kota, Meikarta dirancang sebagai kota baru yang lega dan asri dengan konsep modern. Disebut lega karena kota ini dirancang untuk menjadi permukiman yang memiliki banyak ruang terbuka. Ruang terbuka dimungkinkan oleh bangunan yang semuanya vertikal. Gedung dengan gedung terhubungkan oleh jembatan guna meminimalkan pergerakan kendaraan bermotor untuk sekadar jalan-jalan di kawasan terdekat. Pembangunan yang terintegrasi dan terancang sejak mula ini bisa dijadikan desain pembangunan kota-kota lainnya.

Dengan melihat pembangunan properti seperti Meikarta ini dengan perspektif luas dan jangka panjang maka pemerintah sebagai regulator semestinya memberikan dukungan penuh.

PENULIS:

suarapembaruan.com