Membangun Peradaban Politik

Sikap pragmatis masih mendominasi perilaku elite politik. Segala cara pun ditempuh untuk mewujudkan ambisi meraih kekuasaan. Politik juga dijadikan alat untuk mengeruk keuntungan materi melalui korupsi, dan menjadi batu loncatan mengincar jabatan publik. Akibatnya, praktik politik di Tanah Air gagal membangun peradaban.

Politik pada hakikatnya memang sarana untuk meraih kekuasaan. Namun, tidak berhenti di situ, politik juga harus memastikan bahwa kekuasaan yang diperoleh digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara sesuai amanat Konstitusi. Hal itu hanya bisa terwujud apabila politik dijalankan secara beradab, yang dilandasi semangat gotong royong dan nilai-nilai Pancasila.

Orde reformasi telah berjalan lebih hampir dua dasawarsa. Namun, hingga kini upaya reformasi, khususnya di bidang politik dan demokrasi, belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan.

Demokrasi baru sebatas stempel, meski dunia kini mengakui Indonesia sebagai negara yang demokratis. Namun, implementasi dari demokrasi itu sendiri baru sebatas prosedural, yakni di negara kita ada partai politik (parpol), ada parlemen, dan ada pemilu.

Persoalannya, semua elemen demokrasi itu belum menyentuh hal substansial dari apa yang diharapkan, yakni terwujudnya kesejahteraan sosial di masyarakat, tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik, serta terbangunnya peradaban publik.

Justru sekarang muncul demokrasi transaksional. Kepercayaan yang diberikan rakyat, oleh parpol tidak digunakan untuk memperjuangkan substansi dari demokrasi, tetapi dimanipulasi elite parpol untuk tujuan pragmatisnya dengan imbalan uang dan jabatan. Kerja politik elite parpol tersandera oleh kehadiran investor politik. Para investor politik ini menyediakan dukungan finansial kepada elite politik yang hendak bertarung di kontestasi memperebutkan jabatan di eksekutif maupun legislatif. Namun, umumnya investasi politik yang ditanamkan, bukan untuk membantu mewujudkan cita-cita demokrasi dan peradaban publik, tetapi memiliki pamrih untuk mendapatkan proyek-proyek APBN dan APBD, mendapat perlakuan khusus dalam menjalankan bisnisnya, atau agar mendapat jabatan tertentu.

Praktik transaksional tersebut merupakan konsekuensi dari rezim pemilu yang berbiaya tinggi. Akibatnya, kehidupan politik kini dikendalikan oleh uang.

Menghadapi kenyataan tersebut, tidak ada pilihan lain harus ada pembenahan parpol secara revolutif. Sebab, berjalannya suatu negara tak bisa lepas dari sebuah sistem politik dan demokrasi, yang didalamnya melibatkan parpol. Di sini, parpol memainkan berbagai fungsi, seperti komunikasi politik, perekrutan politik, serta mengartikulasikan mandat atau kepentingan rakyat. Parpol juga memegang peran penting dalam proses pembuatan kebijakan dan aturan perundangan. Muara dari semua itu adalah parpol seharusnya juga mampu membangun peradaban publik.

Untuk dapat mewujudkan hal-hal tersebut, harus dimulai dari dalam parpol itu sendiri. Semua kader parpol wajib menjalankan kerja politik secara beradab.

Memenangi kontestasi politik memang hal penting bagi parpol, namun bukanlah segala-galanya. Parpol harus mampu menanamkan dalam diri setiap kader dan siapa pun yang diusung sebagai calon pimpinan eksekutif maupun calon anggota legislatif (caleg), untuk konsisten berjuang dalam koridor ideologi partai dan ideologi bangsa.

Dengan kata lain, pemilu merupakan ujian sejauh mana parpol dan segenap mesin politiknya, konsisten mewujudkan ideologinya. Hanya dengan cara itulah, kerja politik akan dilakukan secara beradab.
Kesadaran untuk menjalankan politik yang membangun peradaban itulah yang ingin ditunjukkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pengalaman menunjukkan, partai itu mampu membendung pragmatisme politik.

Menyikapi hasil Pilgub DKI Jakarta 2017, misalnya, PDIP melihat bahwa di balik kekalahan, mereka juga menuai kemenangan karena mampu konsisten melakukan kerja politik berdasarkan prinsip dan keyakinan.
PDIP tidak ingin terjebak dengan arus besar pragmatisme politik yang menghalalkan segala cara. Sebab, hal itu yang justru menghancurkan peradaban bangsa.

Sebagai parpol pemenang pemilu, kerja berat dihadapi PDIP, terutama untuk membangun peradaban. Hal itu membutuhkan keterampilan negosiasi dan persuasi para kadernya. Transformasi membangun politik yang beradab, juga menuntut keteladanan dari semua kader yang duduk di pimpinan eksekutif dan di lembaga legislatif.

Untuk itulah, PDIP membentuk sekolah kader, membekali kemampuan kepemimpinan, dan mensyaratkan tes psikologi bagi semua kader. Selain itu juga menerapkan indikator kinerja yang ketat melalui balance score card dan juga menetapkan key performance indicator.

Dengan langkah itu, diharapkan PDIP menjadi partai modern yang mampu membangun peradaban politik, memupuk semangat gotong royong dan berdikari di kalangan kadernya, serta mampu melakukan kerja politik yang dilandasi nilai-nilai Pancasila. Muara dari ikhtiar itu adalah terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

PENULIS:

suarapembaruan.com