Menjaga Kepercayaan

Tiga tahun sudah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) memimpin negeri ini. Selama tiga tahun itu pula, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah terus meningkat. Berdasarkan survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS), tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pada 2015 mencapai 50,6 persen, kemudian naik menjadi 66,5 persen pada 2016, dan naik lagi menjadi 68,3 persen pada 2017. Kepuasan publik tertumpu pada tiga bidang utama, yakni hukum, ekonomi, dan maritim.

Hasil survei CSIS melengkapi laporan terbaru Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD). Mengacu pada hasil kajian lembaga survei internasional Gallup, OECD menyebutkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Indonesia pada 2016 mencapai 80 persen, melonjak dari tahun 2007 yang hanya 52 persen.

OECD menyatakan Indonesia menduduki peringkat pertama untuk kepercayaan dan keyakinan terhadap kinerja pemerintah. Indonesia menempati urutan tertinggi bersama Swiss. Indonesia bahkan lebih baik dari negara-negara maju yang tergabung dalam OECD, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis. Juga lebih baik dibanding negara-negara berkembang non-OECD, seperti India, Brasil, dan Afrika Selatan.

Tingginya kepercayaan, keyakinan, dan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah merupakan salah satu indikator bahwa pemerintahan Jokowi-JK berhasil mengegolkan program-programnya, terutama yang dijanjikan saat kampanye pemilihan presiden (pilpres). Dengan kata lain, publik mengapresiasi, sekaligus menaruh kepercayaan yang tinggi bahwa pemerintah akan terus bekerja dan akan berhasil menyelesaikan tugas-tugasnya.

Pemerintah tentu saja tidak boleh merasa puas, terlena, apalagi besar kepala dan lupa diri, atas hasil survei tersebut. Tugas pemerintah masih segudang. Kerja belum selesai. Pekerjaan rumah (PR) masih seabrek. Tingginya kepuasan terhadap kinerja pemerintah tak berarti pemerintah telah berhasil mengegolkan seluruh programnya. Apalagi kepuasan itu baru sebatas hasil survei yang keabsahan dan keautentikannya masih bisa diperdebatkan.

Faktanya, bangsa Indonesia belum terbebas dari jerat kemiskinan. Penduduk miskin pada Maret 2017 masih berjumlah 27,77 juta orang. Jumlah penduduk miskin bertambah 6.900 orang pada Maret 2017 dibanding September 2016. Jumlah penduduk miskin "terbantu" oleh bertambahnya jumlah penduduk, sehingga persentase penduduk miskin turun tipis dari 10,70 persen menjadi 10,64 persen.

Yang memprihatinkan, selain jumlah penduduk bertambah, tingkat kemiskinan pun semakin parah. Indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2017 naik menjadi 1,83 dibanding 1,74 pada September 2016. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan meningkat dari 0,44 menjadi 0,48, seiring naiknya garis kemiskinan dari Rp 361.990 menjadi Rp 374.478 per kapita per bulan.

Jurang ketimpangan kaya-miskin juga masih menganga lebar. Rasio ketimpangan pengeluaran antarpenduduk atau rasio gini pada Juli tahun ini ada di level 0,393, cuma berkurang 0,001 dari posisi September 2016. Lebih dari itu, kesenjangan tak hanya terjadi antarpenduduk, tetapi juga antarwilayah. Hingga kuartal II 2017, struktur ekonomi Indonesia secara spasial masih didominasi provinsi di Pulau Jawa dengan kontribusi 58,65 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Tanpa bermaksud mengecilkan kerja keras pemerintah selama ini, kita mendorong agar pemerintahan Jokowi-JK bekerja lebih giat, lebih gigih, lebih keras, lebih ngotot, lebih bersungguh-sungguh. Tingginya kepercayaan dan kepuasan publik jangan dijadikan alasan untuk menepuk dada dan berkacak pinggang, tapi dijadikan cambuk agar kinerja pemerintah melesat lebih jauh lagi.

Sangat mungkin kepuasan dan kepercayaan publik akan lebih tinggi lagi andai pemerintah berhasil mengegolkan program-programnya yang krusial, misalnya yang berhubungan dengan kemudahan perizinan investasi. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, masalah perizinan investasi masih menjadi duri dalam daging perekonomian nasional. Buktinya, Presiden Jokowi sampai memberikan teguran dan peringatan berkali-kali kepada para menteri dan kepala daerah karena mereka menghambat perizinan investasi.

Kegundahan Jokowi dalam soal perizinan investasi juga terkonfirmasi oleh langkah pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi XVI baru-baru ini. Paket ekonomi XVI lebih banyak ditekankan pada kemudahan perizinan investasi. Padahal, kemudahan berinvestasi sudah diakomodasi paket-paket kebijakan ekonomi sebelumnya. Berarti, mengurus perizinan investasi belum secepat dan semudah yang diinginkan. Berarti, paket ekonomi I sampai XV belum sesuai harapan dan belum diimplementasikan dengan baik di lapangan.

Pemerintah perlu terus diingatkan agar kepuasan dan kepercayaan publik (baca: hasil survei) tidak menjadi candu yang memabukkan. Kepercayaan adalah amanat yang harus dijaga, dirawat, dan pantang disia-siakan. Sekali publik kecewa, terlebih sampai frustrasi dan apriori, taruhannya begitu besar. Bukankah untuk menuntaskan PR-PR-nya, pemerintahan Jokowi butuh waktu hingga tahun 2024?

PENULIS:

investor.co.id
Daily news and information on financial markets and investments.