Prioritaskan Nyawa Pasien

Di tengah gencarnya upaya pemerintah memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh rakyat, bayi Tiara Debora Simanjorang tak mendapat perawatan selayaknya oleh rumah sakit karena alasan biaya. Padahal orangtuanya adalah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Bayi berusia empat bulan itu akhirnya tak terselamatkan karena orangtuanya tak mampu menyediakan uang administrasi agar Debora dapat dirawat di pediatric intensive care unit (PICU).

Kasus ini terjadi bukan di pelosok desa melainkan di sebuah rumah sakit modern di Jakarta, ibu kota negara.
Bulan Juni lalu, Reny Wahyuni, sorang ibu yang bermasalah dengan kandungannya ditolak enam rumah sakit swasta dan satu rumah sakit umum daerah di Bekasi. Reny yang memegang kartu BPJS Kesehatan akhirnya diterima di RSUD Koja Jakarta Utara. Setibanya di RSUD Koja, Reny langsung menjalani operasi caesar namun bayi perempuan yang dilahirkannya meninggal .

Mati dan hidup adalah urusan Tuhan. Manusia hanya mengerahkan segala daya upaya untuk menyelamatkan nyawa. Dalam urusan pelayanan rumah sakit, sungguh tindakan tidak manusiawi membiarkan kondisi pasien kritis padahal ada sumber daya yang bisa menyelamatkannya.

Dua kasus rumah sakit menolak pasien seperti terhadap bayi Debora maupun ibu hamil Reny Wahyuni merupakan puncak gunung es manakala paradigma rumah sakit sebagai subsistem pelayanan kesehatan sudah tidak diindahkan. Rumah sakit dibangun bukan untuk menolong orang melainkan untuk mencari untung. Sisi kemanusiaan layanan kesehatan terkubur oleh kepentingan bisnis. Semakin banyak orang yang sakit semakin untunglah rumah sakit. Karena itu rupiah adalah segalanya. Uang muka atau uang jaminan rumah sakit lebih penting ketimbang nyawa pasien yang tengah meregang.

Tentu tidak semua rumah sakit seperti itu. Masih lebih banyak rumah sakit swasta yang justru memelopori pelayanan pasien BPJS Kesehatan. Namun harus diakui bahwa masih ada manajemen rumah sakit yang mengedepankan untung dan kelangsungan usaha di atas segalanya sehingga mengabaikan hakikat sebuah rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan.

Bila hal ini dibiarkan, maka program layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh rakyat bahkan layanan gratis bagi warga miskin bakal jalan di tempat. Para pemegang kartu BPJS akan seterusnya menjadi pasien nomor dua. Tugas Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, serta Dinas Kesehatan di daerah untuk menertibkan rumah sakit yang melenceng.

Peraturan mengenai layanan kesehatan kepada masyarakat sudah jelas dan cukup lengkap. Peraturan Presiden No 12/2013 mengatur tentang Jaminan Kesehatan. Pada Pasal 25 disebutkan bahwa BPJS tidak menjamin pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat. Penanganan pasien dalam kondisi darurat lebih jelas lagi diatur pada Pasal 33, yakni peserta BPJS yang memerlukan pelayanan gawat darurat dapat langsung memperoleh pelayanan di setiap fasilitas kesehatan.

Peserta BPJS yang menerima pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan setelah keadaan gawat daruratnya teratasi dan pasien dalam kondisi dapat dipindahkan.

Peraturan Menkes 71/2013 mengatur hal serupa. Sedangkan BPJS Kesehatan juga sudah mengeluarkan surat keputusan tentang Penjaminan Pelayanan Kesehatan Darurat Medis di Fasilitas Kesehatan yang Tidak Bekerja Sama dengan BPJS Kesehatan.

Selain itu, UU 44/2009 tentang Rumah Sakit, pasien berhak mendapatkan layanan gawat darurat sesuai kemampuan rumah sakit. Pelanggaran terhadap aturan itu bisa berbuah sanksi teguran hingga pencabutan izin.
Bila aturan sudah tersedia maka para pejabat yang terkait dengan masalah kesehatan jangan hanya pandai bersilat lidah di media massa. Sesuai moto pemerintah saat ini, kerja, kerja dan kerja, maka ketimbang banyak komentar lebih baik membenahi kelemahan serta memberikan sanksi kepada pelanggar aturan dan memberikan apresiasi kepada yang berprestasi.

Jangan segan memberlakukan ketentuan sanksi sesuai Pasal 190 UU Kesehatan, di mana pimpinan rumah sakit dapat dikenai hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar jika secara sengaja tidak memberikan pertolongan pertama hingga menyebabkan pasien meninggal. Aturan sudah ada tinggal bagaimana melaksanakannya.

Tak kalah penting dari pelaksanaan aturan yang sudah berlaku adalah bagaimana membina sumber daya manusia yang ada di lapangan sehingga visi pelayanan kepada pasien benar-benar dijalankan. Dokter, paramedis dan seluruh bahkan petugas administrasi benar-benar mengabdikan diri bagi kemanusiaan. Dengan demikian mereka lebih takut kehilangan nyawa pasien ketimbang takut melanggar aturan perusahaan.

 

PENULIS:

suarapembaruan.com