Percepat Pembangunan Tol

BUMN karya yang ikut menjalankan tugas negara dalam percepatan pembangunan jalan tol harus didukung lebih serius, seperti PT Waskita Karya Tbk dan PT Waskita Beton Precast Tbk. Perusahaan pelat merah ini ditugasi, antara lain membangun proyek-proyek tol yang sudah puluhan tahun mangkrak, padahal sangat dibutuhkan untuk menghidupkan pusat-pusat industri maupun pertumbuhan ekonomi baru.

BUMN yang mengemban tugas strategis itu tidak boleh dibiarkan sendirian dalam perjuangan mendukung program percepatan pembangunan jalan tol, yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla. Emiten berkode saham WSKT ini tengah berjuang merampungkan proses divestasi 10 ruas jalan tol hingga semester I 2018, lewat anak usahanya PT Waskita Toll Road (WTR).

Divestasi dilakukan bukan karena perusahaan rugi. Justru, perusahaan membukukan pertumbuhan kinerja yang luar biasa, dengan meraih laba bersih Rp 1,42 triliun pada semester I-2017 atau meningkat 145 persen dibandingkan periode sama tahun lalu. Sepanjang 2017, Waskita memperkirakan laba bersih tembus Rp 3,5 triliun atau melonjak 93 persen dibandingkan perolehan 2016, dan tahun depan akan mendapatkan pembayaran atas proyek jangka panjang yang sudah dikerjakan.

Namun demikian, perusahaan konstruksi tersebut harus melakukan divestasi kepemilikan sahamnya di 10 ruas jalan tol, guna mendapatkan dana tunai yang dibutuhkan untuk investasi berikutnya. Perusahaan bisa memperoleh tambahan fee atas jasa konstruksi maupun dari sisi penjualan precast. Selain perseroan dapat menjaga cash flow tetap baik ke depan, total ekuitas bakal naik dari saat ini sekitar Rp 20 triliun. Perusahaan pun bisa mendapatkan pendanaan dari pihak lain lebih besar dan kredibilitas bisnis terdongkrak.

Di sisi lain, percepatan pembangunan jalan tol merupakan program nasional yang harus ditangani sangat serius, karena dibutuhkan untuk memacu pusat-pusat pertumbuhan baru maupun masuknya industri. Program ini harus didukung kebijakan all out dari pemerintah, termasuk lewat penguatan sinergi BUMN-BUMN terkait maupun insentif untuk memikat investor swasta.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019, pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol baru mencapai 1.000 km, meski realisasi pembangunan pada periode pemerintahan-pemerintahan sebelumnya tak sampai 1.000 km. Bahkan, seiring adanya program percepatan proses pembebasan lahan melalui dana talangan oleh badan usaha jalan tol, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) memproyeksikan penambahan jalan tol dalam lima tahun tersebut mencapai 1.851,9 km. Sementara itu, hingga tahun lalu, realisasinya baru 176 km, sehingga tahun-tahun berikutnya masih harus dibangun 1.675,9 km.

Oleh karena itu, rencana WSKT untuk mendivestasi sahamnya di 10 ruas jalan tol lewat PT Waskita Toll Road harus didukung, termasuk dengan dibantu pemerintah jika masih ada kendala. Waskita Karya semula menggelar proses lelang untuk penjualan sahamnya di 10 ruas tol mulai kuartal II 2017, yakni antara lain Jalan Tol Kanci-Pejagan, Pejagan-Pemalang, Pasuruan-Probolinggo, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, dan Pemalang-Batang.

Namun, kini Waskita menghentikan lelang dan menggantinya dengan skema menggandeng mitra strategis maupun mendorong anak usaha (WTR) melakukan penawaran umum perdana (IPO) saham. Langkah itu ditempuh karena harga yang diajukan investor calon pembeli di bawah ekspektasi.

Lewat IPO tersebut, Waskita Karya berniat mendivestasi sebagian kepemilikan sahamnya di PT Waskita Toll Road yang kini sebanyak 72 persen. Namun, mereka tetap berniat menjadi pemegang saham pengendali WTR minimal 51 persen.

Dari sisi perpanjangan masa divestasi hingga semester I tahun depan, hal ini diperkirakan tidak akan mengganggu bisnis Waskita Karya. Pasalnya, emiten itu baru saja mengemisi obligasi penawaran umum berkelanjutan (PUB) III tahap I tahun 2017 sebesar Rp 3 triliun, sehingga pendanaan jangka panjangnya masih aman.

Namun demikian, untuk menjaga kepercayaan investor, divestasi ini perlu segera direalisasikan, antara lain dengan menurunkan valuasinya, mengingat perpanjangan masa divestasi karena faktor harga yang belum sesuai. Di sisi lain, calon investor menganggap Waskita Karya terlalu tinggi mematok harga yang sekitar dua kali book value.

Dalam transaksi, wajar-wajar saja penjual menurunkan harga dan pembeli menaikkan tawaran. Dalam hal ini, pemerintah lewat Kementerian BUMN bisa mendorong PT Jasa Marga Tbk untuk menaikkan tawarannya. Hal itu sejalan dengan minat BUMN operator jalan tol tersebut untuk membeli ruas Tol Trans Jawa milik Waskita Karya.

Hal itu bisa diibaratkan hanya keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Toh pemilik saham mayoritasnya sama, yakni pemerintah. Pemerintah pula yang menugaskan suatu BUMN konstruksi seperti Waskita Karya untuk mendanai proyek-proyek tol yang sebelumnya mangkrak, agar bisa segera dibangun. Hal ini juga menutup peluang pihak-pihak lain yang memanfaatkan sentimen perpanjangan masa divestasi untuk merontokkan harga saham emiten konstruksi di tengah kinerjanya yang kinclong, untuk dibeli saat harga sudah jauh di bawah.

Dampak positif yang lebih strategis, Waskita Karya bisa segera fokus menggarap proyek-proyek tol lain yang masih banyak, yang harus segera dibangun. Selain itu, realisasi divestasi yang tidak melenceng dari jadwal bisa menjaga kepercayaan investor terhadap WSKT, yang juga berimbas positif meningkatkan kepercayaan terhadap emiten BUMN konstruksi maupun infrastruktur yang lain.

Dengan didukung pertumbuhan kinerja perusahaan maupun harga saham BUMN ke depan, tentunya pekerjaan membangun infrastruktur bisa segera dirampungkan dan menarik swasta untuk ikut masuk. Pasalnya, prospek bisnis tol masih sangat cerah, tidak hanya di Jabodetabek, namun juga di kota-kota lain yang ekonomi dan industrinya terus tumbuh.

PENULIS:

investor.co.id
Daily news and information on financial markets and investments.