Pulihkan Daya Beli Rakyat Miskin

Pemerintah saat ini menghadapi tudingan penurunan daya beli masyarakat. Reaksi pemerintah yang cenderung membantah hal tersebut, sejatinya kurang strategis. Pemerintah semestinya menempatkan isu penurunan daya beli ini sebagai pekerjaan rumah utama yang harus dikaji lebih dalam, dipetakan persoalan dan penyebabnya, serta dicari jalan keluarnya.

Respons tim ekonomi pemerintah yang cenderung defensif, bisa kontraproduktif. Sebab, hal ini sangat berpotensi menjadi isu politik yang terus disuarakan lawan politik pemerintah, sebab menyangkut hajat hidup kelompok masyarakat yang seharusnya mendapat uluran tangan pemerintah.

Isu penurunan daya beli mulai muncul setelah Idul Fitri Juli lalu. Pengusaha dan pedagang mengeluhkan konsumsi masyarakat yang tidak beranjak selama periode bulan puasa dan perayaan Idul Fitri. Padahal, lazimnya pada momentum hari besar keagamaan, seperti Lebaran dan Natal, merupakan periode di mana konsumsi meningkat, terutama penjualan ritel.

Keluhan pengusaha dan pedagang tersebut semestinya direspons sebagai realita di lapangan. Sebab, penurunan daya beli dialami 40 persen penduduk kelompok terbawah. Jika diasumsikan jumlah penduduk Indonesia saat ini 260 juta jiwa, berarti ada 104 juta warga yang tergerus daya belinya.

Mengapa hal ini terjadi? Penyebabnya pendapatan nominal mereka tetap. Di sisi lain, harga barang dan jasa kebutuhan pokok naik, baik akibat inflasi maupun sebab lain, seperti meningkatnya biaya produksi. Dampaknya, pendapatan riil masyarakat miskin terkikis. Hal inilah yang membuat daya beli mereka melemah.

Memang secara statistik, penurunan daya beli 40 persen kelompok terbawah ini tidak mencerminkan penurunan daya beli secara nasional. Pasalnya, kelompok ini tingkat pengeluarannya hanya berkontribusi 17 persen terhadap total pengeluaran nasional. Pengeluaran terbesar berasal dari 20 persen kelompok masyarakat teratas, dengan jumlah pengeluaran mencapai 46,4 persen, disusul 40 persen kelompok masyarakat menengah dengan kontribusi pengeluaran sebesar 36,5 persen.

Dengan proporsi tersebut, jelas secara agregat nasional tidak tampak adanya penurunan daya beli. Sebab, kecilnya tingkat pengeluaran kelompok terbawah “terdongkrak” oleh besarnya pengeluaran kelompok teratas. Angka statistik inilah yang selalu dijadikan argumen sejumlah menteri bidang ekonomi. Namun, harus disadari, angka statistik terkadang menyesatkan. Statistik hanya menyajikan gambaran kuantitatif, dan kerap tidak mampu mengonfirmasi gambaran kualitatif di lapangan.

Kenyataannya, penurunan daya beli menghantam kelompok masyarakat terbawah, yakni petani, nelayan, buruh, dan pekerja informal mandiri. Petani, misalnya, upah riil mereka tergerus, yang tercermin dari menurunnya nilai tukar petani (NTP) sebesar 2,3 persen. Demikian pula upah riil buruh tani turun 4 persen dibanding tiga tahun lalu.

Hal yang sama terjadi di kalangan buruh, seperti buruh bangunan. Geliat sektor properti masih belum seperti yang diharapkan. Meskipun proyek infrastruktur pemerintah terjadi akselerasi yang luar biasa, namun, konsumsi semen hanya tumbuh 3 persen, jauh di bawah rata-rata 10 persen.

Berkurangnya daya beli kelompok tersebut, jelas memengaruhi penjualan ritel dan penghasilan pekerja informal. Kondisi tersebut menciptakan efek domino terhadap sektor ekonomi lainnya, termasuk perbankan, yang tercermin dari tingkat pertumbuhan kredit bank yang masih satu digit.

Saatnya pemerintah mencurahkan fokus perhatiannya untuk mengatasi penurunan daya beli tersebut. Kebijakan fiskal harus diarahkan untuk memulihkan daya beli kelompok masyarakat terbawah. Hal-hal yang bisa dilakukan dan di bawah kendali pemerintah adalah meningkatkan daya serap APBN dan APBD terutama untuk program yang secara langsung meningkatkan pendapatan masyarakat, misalnya proyek padat karya dengan memanfaatkan dana desa.

Selain itu, memberikan insentif terhadap dunia usaha yang jenis usahanya menyangkut hajat hidup orang banyak. Hal penting lainnya, menciptakan regulasi yang tidak kontraproduktif bagi kalangan pengusaha. Kebijakan perpajakan setelah program tax amnesty, misalnya, saat ini cenderung direspons negatif oleh dunia usaha.

Pemerintah juga harus memastikan semua paket kebijakan ekonomi, terutama yang sifatnya menderegulasi aturan berusaha, berjalan sebagaimana diharapkan. Sebab, masih banyak keluhan di lapangan kebijakan masih belum berubah.

Memulihkan daya beli 104 juta rakyat, secara politik juga sangat diperlukan. Sebab, jika dibiarkan, hal ini akan menjadi isu negatif bagi pemerintah, dan menjadi isu panas yang terus diembuskan lawan politik untuk menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Bagaimanapun 104 juta warga merupakan modal politik yang sangat besar bagi Jokowi untuk memenangi Pilpres 2019. Namun, terlepas dari hal itu, menjadi tugas pemerintah untuk menghadirkan tangan negara membantu masyarakat kelompok terbawah, agar hidupnya semakin sejahtera. 

PENULIS:

suarapembaruan.com