Kejar Setoran Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang berupaya keras merealisasikan target penerimaan pajak tahun ini. Hal ini karena hingga 30 September 2017 penerimaan pajak baru mencapai Rp 770,7 triliun atau 60 persen dari target pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp 1.283,6 triliun. Itu artinya, dalam hitungan tiga bulan ke depan, DJP harus mengejar penerimaan pajak sebesar Rp 512,9 triliun atau Rp 170,96 triliun tiap bulan.

Dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, penerimaan kumulatif tersebut turun 2,79 persen secara tahunan (year on year/yoy), sudah termasuk pajak penghasilan minyak dan gas (PPh migas). Sedangkan jika tanpa penerimaan PPh migas, penerimaan pajak baru mencapai Rp 732,1 triliun atau 59 persen dari target pemerintah, atau menurun 4,70 persen secara tahunan.

Pertumbuhan negatif penerimaan pajak hingga September 2017 disebabkan tak ada lagi bonus dari uang tebusan program amnesti pajak (tax amnesty) dan PPh final revaluasi yang berlimpah seperti pada September tahun lalu. Penerimaan uang tebusan tax amnesty berdasarkan surat setoran pajak (SSP) per 30 September 2016 mencapai Rp 97,2 triliun.

Untuk mengejar setoran pajak hingga akhir 2017, dirjen Pajak telah mengambil sejumlah langkah. Salah satunya mengeluarkan instruksi pada 5 Oktober 2017. Dalam instruksi tersebut, para kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP diwajibkan untuk mengaktifkan perangkat telepon genggam mereka selama 24 jam yang dilengkapi fitur panggilan video (video call), antara lain Facetime dan Whatsapp Video. Instruksi kedua terkait dengan upaya penggalian potensi penerimaan pajak terhadap wajib pajak (WP) yang telah mengikuti program amnesti pajak.

DJP juga akan terus melakukan penelusuran di seluruh sektor potensi pajak lainnya, seperti PPN yang secara kumulatif hingga September 2017 tumbuh 13% (yoy). DJP akan meneliti seluruh prosedur PPN di seluruh KPP dan Kanwil pajak agar memberikan pelayanan yang baik. Sebab, PPN sangat berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Sedangkan terkait PPh Pasal 21, pemerintah masih membuka peluang kepada masyarakat baik yang ikut tax amnesty dan tidak ikut untuk melakukan pembetulan SPT tahunan jika memang ada harta yang belum dilaporkan.

Strategi lain yang disiapkan adalah mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) dalam waktu dekat terkait pengenaan pajak kepada pelaku ekonomi digital atau e-commerce. Strategi ini akan memberikan banyak hasil mengingat pertumbuhan PPN dari Januari-September tahun ini yang cukup tinggi, mudah dipungut dan akan terus mengalami peningkatan. PPN adalah pajak pertambahan nilai yang dipungut dari imbalan jasa langsung sehingga akan mudah diterapkan. Berbeda jika menaikkan PPh yang akan banyak dikomplain para wajib pajak.

Di sisi lain, pengenaan pajak e-commerce bukan semata-mata mengejar setoran, tetapi sebagai penegakan keadilan (fairness) atas pengenaan pajak kepada semua pelaku usaha, baik yang konvensional (offline) maupun yang online. Dengan begitu, tercipta level of playing field yang sama. Pelaku usaha konvensional offline maupun online akan merasakan perlakuan yang sama terkait kewajiban dan ketaatan pajaknya.

Meskipun terdapat potensi transaksi, kita berharap pengenaan pajak e-commerce tidak bisa asal mengenakan. Dalam PMK yang sedang disiapkan, pemerintah harus memerinci terkait dengan pengenaan pajak pelaku usaha e-commerce. Hal ini karena modalitas dari transaksi online banyak variasinya. Berbeda dengan transaksi konvensional yang pada saat melakukan pembelian lalu membayar dan mendapatkan barang yang dibeli. Untuk transaksi online bisa saja membeli suatu buku, namun yang datang hanya dalam bentuk file, sehingga pengenaan pajaknya harus lebih ditetapkan.

Pengenaan pajak kepada pelaku usaha e-commerce, terutama yang kelas usaha kecil dan menengah (UKM), juga perlu kehatian-hatian. Kehadiran e-commerce telah mendorong tumbuhnya pengusaha-pengusaha pemula (startup) dan UKM yang jika dikenakan pajak yang tinggi dikhawatirkan bakal menyurutkan transaksi mereka. Kegiatan ekonomi melalui e-commerce yang baru tumbuh di Indonesia jangan sampai mati suri gara-gara pengenaan pajak yang tinggi.

Di samping itu, salah satu potensi pajak yang sedang ditelusuri oleh DJP adalah dari transfer dana 81 warga negara Indonesia (WNI) yang mencapai Rp 18,9 triliun dari Guernsey Inggris ke Singapura melalui Standard Chartered Plc (Stanchart). DJP sudah mengantongi nama-nama nasabah WNI yang terlibat transfer jumbo tersebut dan sedang melakukan pemeriksaan kepatuhan pajak kepada nama-nama tersebut. Pemeriksaan diharapkan selesai pada akhir Oktober ini.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mensinyalir transfer dana jumbo tersebut sebagai upaya penghindaran pajak. DJP akan mengecek ke SPT tahunan serta dalam surat pernyataan harta (SPH) bagi yang ikut tax amnesty. Bila terbukti dana itu tidak dilaporkan di SPT dan dideklarasikan di SPH saat tax amnesty, maka nasabah akan dikenai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017 dan Pasal 18 UU Pengampunan Pajak.

Pasal tersebut menyatakan bahwa harta yang tidak dilaporkan dalam SPH dan atau SPT pajak, maka akan dianggap sebagai tambahan penghasilan dengan tarif PPh finalnya 12,5 persen untuk wajib pajak tertentu, 25 persen untuk wajib pajak badan, dan 30 persen untuk wajib pajak orang pribadi. Nasabah juga akan terkena sanksi administrasi perpajakan sebesar 200 persen dari total PPh atas harta tersebut sesuai amanat Pasal 18 UU Pengampunan Pajak.

PENULIS:

investor.co.id
Daily news and information on financial markets and investments.