Menyempurnakan Pelayanan Publik

Revolusi pelayanan publik yang yang simple, cepat, akurat, dan murah atau bebas pungli, benar-benar digenjot di era pemerintahan Joko Widodo. Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) benar-benar kelihatan geregetnya saat ini. Warga masyarakat dan pelaku bisnis sudah merasakan manfaatnya meski belum seratus persen sempurna.

Reformasi birokrasi dan pelayanan publik membuat pengurusan izin atau surat tertentu yang berhari-hari dipangkas hanya dalam hitungan jam. Biayanya pun murah karena tidak ada sogok atau pungutan liar.

Kemudahan pelayanan berdampak signifikan pada tingkat kepatuhan aturan serta hilangnya pungutan liar. Dampak positif yang paling objektif adalah Bank Dunia yang menaikkan peringkat kemudahan berbisnis atau ease of doing business Indonesia dari sebelumnya peringkat 106 kini naik menjadi peringkat 91. Pemeringkatan tersebut dilakukan kepada 190 negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. Sedangkan peringkat daya saing Indonesia versi The Global Competitiveness Index 2017-2018 yang dirilis oleh World Economic Forum. Posisi Indonesia ada di peringkat 36 dari 137 negara. Peringkat tersebut naik dari posisi tahun lalu 41 dari 138 negara.

Semangat memperbaiki layanan tidak berhenti pada PTSP. Penyempurnaan PTSP terwujud pada layanan yang lebih luas, yakni dengan adanya mal pelayanan publik (MPP). PTSP yang sudah ada di hampir seluruh daerah di Indonesia relatif melayani perizinan dan non-perizinan di daerah masing-masing. Konsep MPP merupakan solusi dari pelayanan terpadu yang saat ini belum terintegrasi antara pusat dan daerah. Sengaja menggunakan istilah mal yang berarti memberikan konotasi orang hanya datang ke satu tempat untuk mendapatkan semua keperluannya di sana. Keberadaan MPP sudah diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 23 Tahun 2017. Presiden Jokowi dalam waktu dekat akan meresmikan MPP Jakarta. Tahun ini, sekurangnya akan ada empat MPP di Indonesia, yakni Jakarta, Banyuwangi, Batam, dan Denpasar.

PTSP, sistem yang dilahirkan ketika gubernur DKI Jakarta dijabat Jokowi itu diimplementasikan dengan baik oleh penerusnya, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Ratusan macam perizinan diselesaikan di sini dengan jaminan tenggat waktu jelas, tepat, akurat, transparan dan tanpa pungli. Kini, MPP Jakarta di masa Gubernur Djarot bakal diresmikan oleh Jokowi. Kementerian atau lembaga yang sudah mulai bergabung saat ini diinventarisasi ada 328 jenis layanan, 296 berasal dari Pemprov DKI, 32 lainnya dari tujuh kementerian maupun lembaga. Pemprov DKI Jakarta menempatkan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal di gedung itu. Ada pula layanan dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan. Kementerian, lembaga, dan perusahaan yang membuka layanan serupa yakni Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agraria, Kementerian Keuangan, Badan Koordinas Penanaman Modal, Kepolisian, PLN, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Berlatar belakang pengusaha mebel, Jokowi sejak menjabat wali kota Solo maupun gubernur DKI Jakarta memberikan perhatian khusus soal kemudahan berinvestasi atau berusaha. Dalam banyak kesempatan, Presiden Jokowi selalu mendorong iklim usaha yang kondusif. Di sisi lain, Presiden benar-benar mengetahui bahwa di lapangan bercokol mafia-mafia dalam rantai bisnis serta praktik pungutan liar yang menggurita dalam pengurusan perizinan.

Selain menggenjot PTSP, dan kini ada MPP, Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli. Saber Pungli adalah salah satu bagian kebijakan pemerintah dalam melaksanakan reformasi di bidang penindakan hukum. Keberadaan Saber Pungli melengkapi pelayanan terpadu. Intinya adalah bagaimana pelayanan birokrasi menjadi bersih.

Ke depan, sistem yang sudah terbangun tidak bisa dibiarkan berjalan apa adanya. PTSP maupun MPP hanyalah sistem yang dijalankan manusia. Tantangan terberat adalah bagaimana tata cara ini mempertahankan aparatnya tetap berintegritas. Sistem yang bagus tidak berjalan sebagaimana mestinya bila sumber daya manusianya tidak kompeten dan berintegritas.

Karena itu perekrutan, pengawasan dan sistem kerja berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Adil dan wajar berarti tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.

Tanpa upaya mempertahankan integritas aparat, maka lambat laun sistem hanya akan menjadi hiasan. Kita bisa berkaca pada sistem administrasi manunggal satu atap (samsat) yang sampai saat ini pun terus berbenah. Sistem ideal mempercepat pelayanan terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja dalam menerbitkan surat tanda nomor kendaraan (STNK) pada kenyataannya tidak otomatis membuatnya bersih dari pungli atau sogok.

PENULIS:

suarapembaruan.com