Negeri Inefisien

Inefisiensi adalah musuh abadi bangsa Indonesia dari generasi ke generasi. Inefisiensi sudah berlangsung secara sistemik di segala lini, dari hulu hingga hilir. Inefisiensi sudah meracuni seluruh sendi perekonomian negeri ini. Gara-gara inefisiensi, perekonomian nasional tak bisa tumbuh pesat.

Parahnya inefisiensi di negeri ini bukan isapan jempol. Indonesia kini memiliki rasio kebutuhan investasi untuk menumbuhkan perekonomian atau incremental capital outpout rasio (ICOR) 6,4 persen. Angka itu lebih tinggi dari Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang ICOR-nya rata-rata di bawah 5 persen.

Dengan ICOR 6,4 persen, ekonomi Indonesia sulit bertumbuh. Sebab, untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi 1 persen dibutuhkan investasi 6,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Dengan PDB saat ini Rp 13.600 triliun, Indonesia perlu investasi Rp 843 triliun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 1 persen.

Tingginya ICOR Indonesia menjawab sebagian keheranan kita terhadap pertumbuhan ekonomi domestik yang terus berkutat di angka 5 persen per tahun. Merujuk pada angka ICOR, berarti untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,2 persen sesuai asumsi APBNP 2017, butuh investasi sekitar Rp 4.400 triliun.

Saat ini, investasi langsung atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) baru sekitar Rp 4.000 triliun. Itu sebabnya, pertumbuhan ekonomi kita masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan porsi 56 persen, sedangkan PMTB hanya berkontribusi 31,40 persen.

Mengandalkan pertumbuhan ekonomi sepenuhnya pada konsumsi rumah tangga sungguh tidak sehat karena rentan terpengaruh inflasi dan fluktuasi nilai tukar. Selain menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang kurang berkualitas, mengandalkan pertumbuhan ekonomi pada konsumsi rumah tangga dapat mengganggu kesinambungan fiskal dan moneter.

Atas dasar itu, kita secara tegas meminta pemerintah memberantas inefisiensi ekonomi yang biasa juga disebut ekonomi biaya tinggi (high cost economy). Pesat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi nasional akan ditentukan oleh berhasil atau tidaknya pemerintah memberantas inefisiensi. Baik atau buruknya kualitas pertumbuhan ekonomi domestik bakal ditentukan oleh keberhasilan pemerintah menekan ekonomi biaya tinggi.

Sudah lama dunia usaha mengeluhkan ekonomi biaya tinggi di berbagai sektor, dari mulai biaya logistik dan ongkos transportasi yang mahal, tarif pajak dan harga energi yang tinggi, perizinan investasi yang berbelit-belit, hingga besarnya biaya pembebasan lahan. Karena terbebani ekonomi biaya tinggi, produk dan jasa yang dihasilkan pebisnis di dalam negeri tidak kompetitif, kalah bersaing dengan produk dan jasa yang dihasilkan negara lain.

Ekonomi biaya tinggi pula yang mengakibatkan daya saing Indonesia terus kedodoran. Meski sudah naik lima level ke peringkat 36, daya siang Indonesia dalam Global Competitiveness Index 2017-2018 versi World Economic Forum (WEF) masih kalah oleh Thailand (ke-32), Malaysia (ke-23), dan Singapura (ke-3).

Selain dipicu keterbatasan infrastruktur, teknologi, serta aturan yang tidak probisnis dan tidak prorakyat, ekonomi biaya tinggi muncul akibat maraknya praktik pungli dan korupsi. Masih maraknya korupsi di negeri ini tercermin pada peringkat indeks persepsi korupsi (IPK) atau corruption perceptions index (CPI) Indonesia yang tahun lalu berada di peringkat ke-90, cuma turun dua peringkat, dari 176 negara. Skor IPK Indonesia malah naik dibandingkan tahun sebelumnya.

Praktik korupsi yang masih marak juga terkonfirmasi oleh keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan sejumlah operasi tangkap tangan (OTT). Kasus-kasus terbaru bahkan mengindikasikan oknum-oknum legislatif, eksekutif, dan yudikatif bersekongkol menilap dana APBN dan APBD. Praktik kotor mereka semakin mengukuhkan persepsi publik bahwa anggaran pembangunan yang terealisasi selama ini sangat kecil karena APBN dan APBD dibobol para oknum pejabat negara.

Kita harus terus mengingatkan pemerintah bahwa ekonomi yang murah dan efisien harus diwujudkan. Dengan menciptakan efisiensi, perekonomian Indonesia dapat tumbuh lebih pesat, lebih kuat, lebih merata, lebih berkualitas, lebih berkesinambungan. Rakyat akan sejahtera, jumlah penduduk miskin akan berkurang, angka pengangguran bakal turun signifikan.

Kita mengapresiasi upaya-upaya pemerintah dalam mendorong perekonomian dan mempermudah investasi, di antaranya dengan menerbitkan 16 paket kebijakan ekonomi. Namun, kita mempertanyakan langkah-langkah pemerintah dalam menekan ekonomi biaya tinggi. Kinerja Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang dibentuk akhir tahun lalu, misalnya, tak segegap-gempita sosialisasi pembentukannya.

Kita sepakat bahwa sehebat apa pun paket kebijakan ekonomi yang dirilis pemerintah, jika inefisiensi masih terjadi, hasilnya tidak akan maksimal. Ekonomi yang murah dan efisien mutlak diperlukan, kecuali jika Indonesia tidak ingin naik kelas menjadi negara maju dan sejahtera.

PENULIS:

investor.co.id
Daily news and information on financial markets and investments.