Jangan Lupakan Air Bersih

Pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta sejak Joko Widodo (Jokowi) menjabat gubernur pada Oktober 2012 berjalan pesat. Setelah tongkat estafet dipindahkan ke Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), lalu Djarot Saiful Hidayat, pembangunan infrastruktur tetap menjadi perhatian.

Pembangunan infrastruktur transportasi dan pengendali banjir diprioritaskan tiga gubernur DKI Jakarta selama 2012-2017. Tak heran bila dampak pembangunan infrastruktur tersebut mulai menuai hasil. Pelayanan Transjakarta terus membaik, apalagi terkoneksi dengan kereta rel listrik (KRL) yang dikelola PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). Tak lama lagi, warga Jabodetabek juga bisa menikmati mass rapid transit (MRT) dan light rapid transit (LRT). Demikian juga dengan bencana banjir yang relatif berkurang.

Di luar kedua bidang tersebut, sebenarnya warga Jakarta masih sangat membutuhkan infrastruktur air bersih dan sanitasi. Data yang ada menunjukkan dua perusahaan pengelola air bersih di Jakarta, yakni PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnnase Jaya (Palyja), hanya mampu memenuhi 60 persen kebutuhan air bersih. Itu pun dengan pasokan yang sering bermasalah.

Hal tersebut terkonfirmasi dari terpenyedotan air tanah yang berlangsung masif. Data Badan Geologi Kementerian ESDM menunjukkan secara umum laju penurunan tanah di wilayah cekungan air tanah (CAT) Jakarta berkisar 0 sampai 18,2 cm per tahun. Lokasi yang memiliki laju penurunan tanah paling cepat terletak di Ancol, Pademangan, dan Muara Baru di Jakarta Utara. Penurunan muka tanah terjadi akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan. Badan Geologi mencatat lebih dari 4.500 sumur produksi mengambil air tanah Jakarta untuk keperluan komersial. Jumlah tersebut belum termasuk sumur-sumur ilegal yang jumlahnya bisa lebih banyak lagi.

Di tengah kondisi yang mengkhawatirkan tersebut, muncul harapan pembangunan infrastruktur air bersih dan pengelolaannya berlangsung lebih baik dan profesional melalui terbitnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang menghentikan kebijakan swastanisasi air bersih di DKI Jakarta, sekaligus mengembalikan pengelolaannya kepada PAM Jaya. Swastanisasi air bersih dilakukan lewat perjanjian kerja sama (PKS) yang dibuat 6 Juni 1997 dan diperbarui 22 Oktober 2001 dan berlaku hingga 2023.

Kebijakan swastanisasi selama 20 tahun ternyata tak membawa perbaikan signifikan dalam penyediaan air bersih sekaligus air minum bagi warga Jakarta. Janji peningkatan kualitas dari air bersih menjadi air minum belum sepenuhnya terwujud. Semua itu tak lepas dari berbagai persoalan yang tidak bisa diatasi perusahaan swasta pengelola air bersih.

Setidaknya adanya dua persoalan besar yang harus diatasi agar semakin banyak warga Jakarta bisa menikmati air bersih. Pertama, tingkat kehilangan air atau volume air tak berekening (non-revenue water/NRW). Bank Dunia pernah merilis data kehilangan air yang sudah diolah karena kebocoran dari jaringan distribusi mencapai rata-rata 35 persen di seluruh dunia. Data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebutkan tingkat kehilangan air di DKI Jakarta mencapai 43,51 persen. Sebagian besar disebabkan kebocoran pipa dan banyaknya sambungan liar di masyarakat.

Persoalan ini bisa diatasi dengan pengawasan dan penegakan hukum. PAM Jaya dan perusahaan pengelola air bersih harus lebih ketat melakukan pemantauan di lapangan. Petugas yang nakal perlu diberi sanksi tegas dan kasusnya dibawa ke pengadilan. Warga yang mencuri air dari pipa distribusi juga perlu dihukum. Semua itu diharapkan dapat menimbulkan efek jera.

Kedua, ketersediaan air baku. Sekitar 80 persen kebutuhan air baku bagi Jakarta berasal dari Waduk Jatiluhur. Untuk menjaga kontinuitas pasokan dan kualitas air baku diperlukan kearifan menjaga lingkungan hidup dan membangun infrastruktur sanitasi di sekitarnya.

Data Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2015 menyebutkan hampir 65 persen mutu air sungai di 33 provinsi di Indonesia dalam status tercemar berat. Oleh karena itu, tanggung jawab melestarikan lingkungan hidup dan pembangunan infrastruktur sanitasi secara masif diharapkan dapat meningkatkan mutu air sungai di Indonesia, termasuk Sungai Ciliwung yang diharapkan bisa menjadi sumber air baku bagi Jakarta, sekaligus mengurangi beban Waduk Jatiluhur.

Sejalan dengan itu, perluasan distribusi air bersih lewat pipa hendaknya memperhatikan estetika kota. Jaringan utilitas terpadu bawah tanah yang menghimpun kabel listrik, pipa gas, jaringan internet, dan pipa air, menjadi vital agar pembangunan seluruh infrastruktur di ibu kota negara ini bisa paripurna.

 

PENULIS:

suarapembaruan.com