Investor Jepang

Jepang, beberapa dekade silam, adalah raja investor di Indonesia. Negeri Sakura kala itu selalu berada di urutan pertama penanaman modal asing (PMA) dengan nilai investasi terbesar di Tanah Air. Tetapi predikat itu terus memudar. Kini, Jepang tak lagi menjadi investor asing dengan nilai investasi terbesar di Indonesia.

Sejak era 1990-an, Jepang memang mengendurkan investasinya di Indonesia. Jepang lebih memilih Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Singapura, dan Inggris. Malah belakangan, Jepang melirik Thailand, India, dan Vietnam sebagai tujuan investasinya. Dalam 15 tahun terakhir, Indonesia hanya berada di peringkat 5-8 negara tujuan investasi Jepang.

Tetapi bukan mustahil Jepang kembali menjadi raja investor di Indonesia. Tak tertutup kemungkinan pula Jepang menjadikan negeri ini sebagai tujuan utama investasinya. Tanda-tanda itu mulai tampak. Selama Januari-September 2017, Jepang tercatat sebagai PMA yang menanamkan investasi terbesar kedua di Indonesia. Dengan nilai investasi US$ 3,99 miliar, Jepang hanya kalah oleh Singapura (US$ 6,11 miliar).

Jepang tengah mengincar proyek-proyek baru infrastruktur transportasi senilai total Rp 178 triliun. Proyek yang dibidik Jepang di antaranya Pelabuhan Patimban, kereta semicepat Jakarta-Surabaya, dan Tol Trans-Sumatera ruas Padang-Bukit Tinggi-Pekanbaru. Jepang juga tertarik berinvestasi pada proyek pengembangan Bandara Kualanamu, Bandara Sepinggan, dan Bandara Lombok. Jepang bahkan berminat menjalin kerja sama pengoperasian bandara.

Hasrat Jepang meningkatkan investasinya di Indonesia patut diapresiasi. Dalam urusan investasi, Jepang dikenal sangat disiplin, selektif, dan hati-hati, sehingga proyek-proyek yang dikerjakannya selalu tepat waktu, tepat proyek, dan tepat kualitas. Selain itu, Jepang merupakan negara donor terbesar Indonesia, sehingga kesinambungan pendanaan proyek benar-benar terjamin.

Faktor teknologi juga tak bisa diabaikan. Semakin banyak perusahaan Jepang, semakin besar peluang Indonesia meningkatkan penguasaan teknologinya. Di luar itu, alasan historis tak bisa dinafikan. Jepang pernah menjajah Indonesia, sehingga secara moril kedua negara punya ikatan emosional sangat kuat. Hubungan emosional sangat penting agar investasi yang masuk tidak bertentangan dengan karakter dan kultur bangsa Indonesia.

Indonesia sangat berkepentingan terhadap masuknya investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI). Investasi langsung sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Apalagi mesin pertumbuhan yang lain, yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan ekspor-impor sedang lesu. FDI atau PMA juga amat dibutuhkan untuk menjaga cadangan devisa dan neraca pembayaran Indonesia (NPI) agar rupiah tidak bergejolak.

Porsi investasi langsung atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) saat ini baru mencapai 32,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Agar memiliki daya dongkrak lebih kuat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, investasi langsung--khususnya PMA--harus digenjot.

Selama Januari-September 2017, realisasi investasi langsung mencapai Rp 513,2 triliun atau 75,6 persen dari target Rp 678,8 triliun. Angka itu belum cukup tajam untuk memangkas tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang per Agustus tahun ini mencapai 7,04 juta orang atau 5,5 persen dari populasi. Juga belum cukup kuat untuk menebas jumlah penduduk miskin yang per Maret 2017 mencapai 27,77 juta (10,64 persen).

Karena itu, tak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak membentangkan karpet merah kepada para investor, termasuk investor Jepang. Pemerintah harus lebih responsif terhadap keluhan investor. Sebab faktanya, meski Bank Dunia baru saja menaikkan peringkat kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business/EoDB) Indonesia tahun depan dari posisi 91 ke posisi 72 di antara 190 negara, keluhan kalangan pengusaha masih kerap terdengar.

Pemerintah juga harus lebih gesit mengimplementasikan paket-paket kebijakan ekonomi. Ke-16 paket ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah untuk mendorong dunia usaha belum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh kalangan para pengusaha. Tak mengherankan jika roda perekonomian domestik masih lambat berputar.
Satu hal yang tak boleh dilupakan, dalam menarik investasi Jepang, Indonesia sudah punya modal yang amat berharga, yaitu perjanjian kemitraan ekonomi (economic partnership agreement/EPA) yang ditandatangani pada 1 Juli 2008. EPA RI-Jepang antara lain mencakup akses pasar, produksi barang dan jasa, energi, investasi, tenaga kerja, serta masalah lainnya yang berkaitan dengan fasilitasi perdagangan dan kerja sama ekonomi.

Pemerintah bisa memanfaatkan EPA untuk menekan Jepang agar meningkatkan investasinya di Indonesia. Sejak EPA diteken sembilan tahun silam, neraca perdagangan nonmigas RI-Jepang selalu defisit untuk Indonesia, kecuali tahun lalu surplus US$ 282,74 juta. Tahun ini, neraca perdagangan nonmigas kedua negara kembali berpotensi defisit untuk Indonesia. Selama Januari-Agustus 2017, defisit mencapai US$ 395,61 juta.

Pemerintah harus secara terbuka, jujur, dan tegas mengatakan kepada Jepang bahwa Indonesia belum memperoleh manfaat maksimal dari EPA, baik dari sisi perdagangan, investasi, maupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kerja sama ekonomi. Alih teknologi yang dijanjikan Jepang melalui skema manufacturing industry development center juga belum benar-benar diimplementasikan. Di sinilah pentingnya pemerintah melobi Jepang, bukan sekadar menunggu dan berharap.

PENULIS:

investor.co.id
Daily news and information on financial markets and investments.