Hentikan Konflik di Papua

Konflik yang terjadi di tanah Papua masih belum berakhir. Meski pemerintah terus berupaya menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial, yang menjadi persoalan utama di Papua, masih ada sekelompok orang yang merasa belum puas. Harus dipahami bahwa tidak mudah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua saat ini.

Namun, di tengah kelesuan ekonomi, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus berupaya untuk membangun Papua agar masyarakatnya kian sejahtera. Oleh karena itu, rakyat dan elite politik di sana harus bersabar dan turut mendukung program-program pembangunan yang tengah dilakukan di sana.

Sebelumnya dikabarkan tentang adanya aksi intimidasi dan penyandera yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap warga dua kampung yang terletak di Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua. Sekitar 1.300 warga tidak bisa keluar dari kampung mereka.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta jajarannya untuk menggunakan teknik negosiasi dengan melibatkan tokoh setempat untuk membebaskan warga. Dengan demikian, persoalan di sana diharapkan bisa selesai dengan cara-cara yang damai. Namun, Jenderal Tito menegaskan, bila cara damai tidak berhasil, maka aparat terpaksa melakukan upaya penegakan hukum.

Hingga saat ini, ada beberapa anggota kelompok bersenjata yang telah dilumpuhkan aparat gabungan TNI dan Polri. Para anggota kelompok bersenjata itu biasanya berbaur dengan warga yang bekerja sebagai pendulang emas. Menurut kapolri, para anggota KKB juga kerap memanfaatkan masyarakat lokal dan pendatang dengan menjadikannya ebagai tameng untuk melindungi keselamatan kelompok mereka.

Dikatakan, orang-orang bersenjata yang mengintimidasi warga itu merupakan kelompok yang sudah lama ada di Papua. Jumlahnya tidak banyak, 20 hingga 25 orang dan biasanya mereka selalu berpindah-pindah lokasi tempat tinggal. Kelompok ini terbentuk karena sama-sama memiliki tingkat perekonomian yang rendah dan merasa tidak puas terhadap pemerintah.

Persoalan ekonomi memang menjadi masalah utama di Papua selama bertahun-tahun. Hal itu yang membuat tingkat kesejahteraan masyarakat di Papua masih jauh lebih rendah dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Kondisi itu pula yang menyebabkan munculnya kelompok-kelompok bersenjata di sana, termasuk kelompok separatis.

Hal ini tentu disadari betul oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Dengan misi membangun Indonesia dari pinggiran, pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tertinggal, terutama Papua dan Papua Barat. Presiden Jokowi bahkan memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan dan rakyat Papua. Selama tiga tahun kepemimpinannya, paling tidak Jokowi tercatat telah enam kali ke Papua.

Setiap berkunjung ke Papua, Presiden selalu membawa kebijakan baru untuk mempercepat proses pembangunan di sana. Itu termasuk kunjungan yang dilakukan pada Mei lalu untuk meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, empat proyek kelistrikan, membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS), memberikan sertifikat tanah, serta meninjau Pasar Mama Jayapura, dan Jalan Wamena-Habema di Kabupaten Jayawijaya.

Foto Jokowi yang mengendarai sepeda motor trail di jalan trans Papua menjadi perbincangan di mana-mana.
Keseriusan pemerintah dalam membangun Papua juga diperlihatkan dengan terus meningkatkan dana otonomi khusus (otsus). Tahun ini, total dana otsus yang digelontorkan pemerintah di sana sebesar Rp 8 triliun dengan rincian Rp 5,6 triliun untuk Papua dan Rp 2,4 triliun untuk Papua Barat.

Selain mendapatkan dana otsus, Papua dan Papua Barat juga medapatkan anggaran dana tambahan infrastruktur sebesar Rp 2,6 triliun untuk Papua dan Rp 900 miliar untuk Papua Barat. Dana tambahan infrastruktur itu digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dermaga, sarana transportasi darat, sungai maupun laut dalam rangka mengatasi keterisolasian dan kesenjangan penyediaan infrastruktur antara Papua dan Papua Barat dengan daerah lainnya.

Upaya pemerintah itu berhasil mengatasi ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Rasio gini terus membaik dari 0,397 pada Maret 2016 menjadi 0,393 pada Maret 2017. Indeks pembangunan manusia (IPM) juga terus membaik. Meski masih yang terendah di Indonesia, kenaikan IPM di Papua dan Papua Barat cukup signifikan. Pada 2015, IPM di Papua Barat sebesar 61,73 naik menjadi 62,21 pada 2016. Sementara, di Papua, IPM naik dari 57,25 (2015) menjadi 58,05 (2016).

Kita tentu patut mengapresiasi upaya pemerintah untuk terus membangun tanah Papua. Namun, langkah pemerintah pusat itu tidak akan berhasil tanpa dukungan dari rakyat dan elite di Papua. Rakyat harus bersabar dan terus mendukung upaya pembangunan yang tengah dilakukan pemerintah. Niscaya, dalam 3-5 tahun ke depan akan terwujud perubahan kesejahteraan yang signifikan jika berbagai proyek pembangunan itu selesai dilaksanakan.

Sementara, para elite politik di Papua tidak hanya dituntut turut mendukung program pembangunan yang dilaksanakan pusat. Para penyelenggara negara di Papua juga harus benar-benar menggunakan dana otsus, dana infrastruktur, dana desa, dan dana lainnya untuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jangan sampai mereka malah tertangkap aparat keamanan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menggunakan uang-uang itu untuk kepentingan pribadi.

PENULIS:

suarapembaruan.com