Menunggu Gebrakan Anies-Sandi

Duet Anies Baswedan dan Sanidaga Uno (Anies-Sandi) genap tiga pekan memimpin DKI Jakarta. Sebagai gubernur dan wagub yang baru, tentu terlalu dini kita menilai kinerja mereka. Namun, sebagai pemimpin baru Anies-Sandi harus bergegas menunjukkan visi, misi, dan program yang dijanjikan kepada warga Ibu Kota saat kampanye pilgub. Karakter masyarakat saat ini tidak mau menunggu terlalu lama untuk melihat hasil nyata dari pemimpin baru.

Warga Jakarta sudah memiliki standar tinggi untuk menilai kinerja seorang gubernur. Mereka akan membandingkan dengan kinerja tiga gubernur pada periode lima tahun sebelumnya, yakni Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Djarot Saiful Hidayat. Tak bisa dimungkiri, banyak kemajuan yang ditorehkan ketiganya, baik dalam penyediaan infrastruktur, pembanguan fasilitas publik, pelayanan publik, pembenahan birokrasi, serta penegakan aturan dalam ranga penataan wilayah.

Kenyataan tersebut harus disadari Anies dan Sandi, untuk tidak membuat warga Jakarta menunggu terlalu lama. Ada sejumlah program kerja menonjol yang dijanjikan saat kampanye pilgub lalu dan diyakini menjadi faktor kemenangan mereka. Program dimaksud, di antaranya kepemilikan rumah tanpa uang muka (uang muka Rp 0) bagi warga tak mampu, mencetak 200.000 wirausahawan baru melalui program OK OCE, menata kawasan kumuh dan hunian liar, program Kartu Jakrta Pintar (KJP) Plus dan Katu Jakarta Sehat (KJS) Plus, serta menghentikan proyek reklamasi.

Anies-Sandi memiliki kewajiban moral dan profesional untuk mewujudkan program-program tersebut. Masyarakat tentu berharap, semua itu tidak sekadar materi kampanye untuk menarik dukungan suara pemilih saat pilgub, tetapi benar-benar program yang dirumuskan secara cermat dan terukur, sehingga mampu diimplementasikan di lapangan.

Selama tiga pekan pertama memimpin Jakarta, boleh dikata baru keputusan tidak memperpanjang izin usaha spa dan griya pijat di Hotel Alexis, Jakarta Utara, yang dibuat. Anies memang pernah melontarkan janji akan menutup Alexis sehubungan dengan dugaan adanya praktik prostitusi terselubung. Selebihnya, warga Jakarta belum melihat gebrakan pembangunan yang dilakukan keduanya.

Disadari, bahwa tidak mungkin mewujudkan program dalam tempo tiga pekan. Namun, setidaknya Anies-Sandi bisa menjelaskan kepada masyarakat rencana konkret dan detail mengenai suatu program. Satu contoh sederhana, mengenai detail perencanaan program DP rumah Rp 0, di mana kelak lokasinya, bagaimana skema pembiayaannya, kapan mulai dibangun, kapan warga bisa mulai mendaftar, dan hal-hal teknis lainnya.

Program DP rumah Rp 0 menjadi salah satu magnet yang menarik perhatia warga. Masyarakat sangat menunggu bagaimana wujud program ini. Semestinya, Anies-Sandi memiliki waktu yang cukup sejak dinyatakan menjadi gubernur-wagub terpilih, untuk menyiapkan detail program ini. Setelah dilantik, langsung berkoordinasi dengan jajaran pemprov dan instansi terkait, sehingga masyarakat bisa langsung mengetahui rencana konkretnya dan bertambah yakin program itu bakal terwujud di lapangan.

Sayangnya, dalam tiga pekan ini, publik justru mendapati sejumlah pernyataan dan rencana kebijakan yang kontroversial, yang bertentangan dengan arus logika atau nalar masyarakat. Misalnya, penjelasan mengenai apa yang disebut oleh Anies-Sandi sebagai “rumah lapis”, meskipun yang dimaksud tak lain adalah rumah susun (rusun). Selain itu pernyataan keduanya bahwa pejalan kaki sebagai biang kesemrawutan di kawasan Tanah Abang, dan itu diklarifikasi sebagai hasil sebuah survei. Demikian pula rencana mencabut larangan sepeda motor melintas di koridor Jalan MH Thamrin, serta mendesain trotoar agar bisa mengakomodasi roda dua.

Tak bisa dielakkan, pernyataan dan rencana kebijakan yang kontroversial tersebut melahirkan cibiran masyarakat, dan menjadi bahan olok-olok. Hal ini tentu menjadi catatan perlunya membenahi komunikasi kepada publik. Jika tidak dibenahi, ke depan akan meruntuhkan kewibawaan dan kredibilitas Anies-Sandi, berikut kebijakan yang ditempuh.

Dengan latar belakang Anies yang pernah menjabat rektor, peserta konvensi penjaringan calon presiden, tim sukses calon presiden, dan pernah duduk sebagai menteri, tentu sudah memahami bagaimana berkomunikasi dengan publik. Demikian pula Sandi yang seorang pengusaha, bukan hal baru bagaimana menjelaskan suatu hal kepada masyarakat.

Perlu disadari, saat ini psikologi politik masyaraat semakin kritis terhadap pemimpinnya. Masyarakat tidak bisa menunggu terlalu lama. Masyarakat juga sangat sensitif terhadap pernyataan atau kebijakan yang menurut mereka tidak masuk akal atau bertabrakan dengan nalar publik.

Kondisi inilah yang harus diantisipasi Anies dan Sandi. Dengan dukungan timnya saat kampanye lalu, Anies-Sandi menyiapkan satu program yang bisa menjadi quick win, yang bisa diwujudkan dalam tempo cepat dan hasilnya segera dilihat dan dirasakan masyarakat. Cara ini akan efektif untuk mempertebal keyakinan warga bahwa mereka pantas menjadi nakhoda di Ibu Kota.

Catatan lain untuk Anies-Sandi adalah warga Jakarta telanjur menikmati keterbukaan dan transparansi di era gubernur sebelumnya, seperti rapat yang diunggah ke Youtube, dan keleluasaan akses bagi pers untuk wawancara. Saat ada kehendak untuk mengatur akses wawancara, pers dan publik membacanya sebagai pembatasan akses. Sebab, kenyataannya adalah dibatasinya kesempatan berikut tempat wawancara, serta adanya pembatasan pers meewawancarai pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menjelaskan hal-hal terkait dengan lingkup tugasnya.

Perubahan tersebut berpotensi kontraproduktif bagi Anies-Sandi. Di alam birokrasi yang belum steril dari sikap dan perilaku koruptif, Anies dan Sandi sebaiknya mendorong pola komunikasi publik terbuka, untuk membuktikan keduanya bebas kepentingan dan konsisten melanjutkan pembenahan yang sudah dirasakan masyarakat selama ini.

PENULIS:

suarapembaruan.com