Mewujudkan Perdagangan Dunia yang Lebih Adil

Di bawah Presiden Donald Trump, dunia melihat Amerika Serikat yang berbeda. Amerika tidak lagi menjadi pemimpin dunia yang selalu terdepan menyuarakan dan memperjuangkan pasar bebas. Di bawah mantan artis dan pengusaha real estat itu, Amerika, sepintas, tampak inferior. Trump menampik perundingan multilateral karena dampaknya akan merugikan Amerika. Presiden ke-45 AS itu menggemakan "America first".

Slogan "America first" itu pula menggema di Pertemuan ke-25 Pemimpin Ekonomi APEC di Da Nang, Vietnam, Jumat (10/11) hingga Sabtu (11/11). Pertemuan 21 pemimpin negara anggota APEC itu akhirnya sepakat mendorong perdagangan yang lebih inklusif dan integrasi ekonomi regional. Setiap negara berkomitmen untuk membuka pasar bagi produk negara lain.

Sejak dilantik menjadi presiden AS awal tahun ini, Trump mengumumkan untuk keluar dari berbagai kesepakatan kerja sama ekonomi kawasan. Ia mengumumkan niatnya untuk mengakaji kembali North America Free Trade Agreement (NAFTA) dan keluar dari Trans-Pacific Partnership (TPP). Dunia tercengang karena TPP yang beranggota 11 negara, tidak termasuk RRT, adalah sebuah kerja sama ekonomi regional yang diprakarsai AS.

Walau hanya terdiri atas 21 negara, kekuatan ekonomi negara-negara anggota Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik atau Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) cukup besar. Dengan jumlah penduduk 2,8 miliar atau 40 persen penduduk dunia, kontribusi APEC mencapai 57 persen dari total PDB dunia dan 47 persen perdagangan dunia. Dengan kekuatan ekonomi yang besar ini, setiap negara anggota mestinya bisa mendapatkan manfaat, terutama di bidang perdagangan.

Tetapi, dalam pandangan Trump, APEC kini lebih banyak menguntungkan RRT. Pada tahun 2016, AS mengalami defisit sangat besar dalam neraca perdagangan dengan RRT. AS hanya bisa mengekspor US$ 116 miliar ke Tiongkok. Sedang impor dari RRT menembus Rp 463 miliar. Negeri adidaya itu menderita defisit perdagangan sebesar US$ 347 miliar. Dari tahun ke tahun, defisit perdagangan AS dan Tiongkok terus membesar.

Jika dibiarkan, demikian Trump, defisit perdagangan dengan Tiongkok semakin menggila. Sebagai presiden, ia wajib mendahulukan kepentingan nasionalnya, America first. Sejak masa kampanye menjadi presiden, ia sudah meminta Tiongkok untuk lebih jujur dalam perdagangan dunia. Produk ekspornya sengaja dibuat murah lewat depresiasi yuan dan strategi dumping terselubung.

Produk Tiongkok menguasai pasar AS. Tidak heran jika kalangan pedagang ritel di negeri Paman Sam mengatakan,"Without China we die." Pasar Amerika diserbu berbagai produk RRT, terutama tekstil, garmen, dan barang elektronik untuk rumah tangga dan perkantoran. Sedang AS yang mengandalkan produk high-tech acap dirugikan. Hak ciptanya dibajak berbagai negara, terutama RRT.

Pada pertemuan para pemimpin dunia di World Economic Forum (WEF), Davos, Januari 2017, Presiden RRT Xi Jinping tampil untuk pertama kalinya sebagai kampiun liberalisasi dan perdagangan bebas, menggantikan posisi AS. Ia menekankan pentingnya setiap negara mendukung perdagangan bebas dan membuka pasar bagi produk negara lain. Pandangan itu diulangi lagi di Da Nang, Vietnam pada pertemuan APEC.

Bagaimana Indonesia yang sejak menandatangani ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) 2004 justru didera defisit transaksi perdagangan yang terus membesar? Sejak 2004, Indonesia menderita defisit perdagagan dengan RRT dan pada 2016 defisit mencapai US$ 8 miliar. Defisit yang besar ini menggerus surplus perdagangan Indonesia dengan berbagai negara.

Indonesia tidak boleh menganggap hubungan dagang dengan RRT biasa-biasa saja. Didukung penduduk 1,4 miliar, tenaga kerja terampil, PDB sebesar US$ 11,2 triliun, dan pendapatan per kapita US$ 8.100, RRT pada tahun 2016 mengekspor berbagai produk senilai US$ 2 triliun lebih dan mendulang surplus US$ 736 miliar. Tiongkok mampu memproduksi semua barang kebutuhan manusia dan saat ini, pabriknya sudah kelebihan kapasitas.

Meski mendukung APEC, Indonesia harus punya sikap yang jelas terhadap isu kesetaraan dan keadilan. Presiden Jokowi di Forum APEC menegaskan sikap Indonesia yang mendukung globalisasi dan anti-proteksionisme. Tetapi, ketidakadilan dalam perdagangan dunia harus disiasati. Indonesia tak boleh hanya ikut arus globalisasi. Industri dalam negeri yang baru tumbuh harus dilindungi. RRT berani lantang bicara liberalisme setelah industrinya kokoh-kuat.

Liberalisasi perdagangan mensyaratkan negara-negara anggota memiliki kekuatan ekonomi yang sama. Dalam kenyataan, Indonesia banyak ketinggalan. Penduduk miskin negeri ini masih 27,5 juta jiwa, pengangguran terbuka 7,3 juta, dan tenaga kerja didominasi unskilled labour atau tenaga tidak terampil dengan produktivitas rendah.

Dengan sumber daya manusia yang lebih lebih rendah dari negara maju, bahkan dengan RRT, Indonesia tak bisa hanya mengikuti kemauan negara maju. Banyak instrumen yang bisa dimanfaatkan Indonesia untuk membatasi impor dan memaksa negara maju membuka pasarnya bagi CPO, produk komoditas lainnya, dan produk industri.

 

PENULIS:

investor.co.id
Daily news and information on financial markets and investments.