Menyongsong Berkah Bonus Demografi

Bonus demografi yang didapat Indonesia sekitar 20 hingga 30 tahun mendatang bisa menjadi berkah atau bencana. Ketika itu, usia produktif akan mencapai 70 persen. Angka ketergantungan penduduk, yaitu tingkat penduduk produktif yang menanggung penduduk nonproduktif akan sangat rendah. Melimpahnya jumlah penduduk usia kerja bakal memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi dan meningkatkan kesejahteraan.

Namun, bonus demografi bakal menjadi bencana jika penduduk usia produktif tidak dipersiapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika jumlah penduduk produktif yang melimpah justru menjadi pengangguran, maka mereka ini bukan lagi motor melainkan beban pembangunan. Untuk mencegah bencana bonus demografi, pemerintah sudah harus melakukan persiapan matang terkait sumber daya manusia (SDM) maupun lapangan pekerjaan.

Bangsa ini sudah harus punya sistem pendidikan dan latihan yang mampu mencetak manusia produktif dan mampu bersaing. Kelompok usia produktif di masa mendatang yang dipersiapkan sejak sekarang harus memiliki kualitas mumpuni sehingga mampu menanggung beban penduduk non-produktif.

Mencetak SDM berkualitas bukan sekadar untuk proyeksi mengisi lapangan kerja dalam negeri. Mereka harus diproyeksikan juga untuk bekerja di luar negeri. Di era persaingan bebas saat ini, jumlah tenaga kerja yang melimpah seharusnya mampu mengisi lapangan kerja di negara lain, bukan justru sebaliknya, lapangan kerja profesional di dalam negeri justru diisi oleh orang asing. Dari gambaran tersebut, dunia pendidikan adalah bagian vital dari persiapan menuju era bonus demografi. Ketiadaan link and match (keterkaitan dan keterpadanan) antara dunia pendidikan dan dunia kerja dianggap sebagai biang munculnya pengangguran. Pendidikan dianggap sia-sia karena menghasilkan lulusan yang tidak siap kerja.

Upaya untuk menajamkan link and match inilah yang kemudian digenjot oleh pemerintah. Balai Latihan Kerja diupayakan dibangun di setiap kecamatan. Diupayakan pula adanya keterkaitan antara industri dan dunia pendidikan melalui pendidikan vokasi.

Berbagai upaya tersebut patut diapresiasi. Pemerintah terus-menerus memperbaiki kekurangan dalam rangka menautkan antara dunia pendidikan dan kerja. Dalam upaya penyempurnaan tersebut, ada baiknya pemerintah secara paralel mulai memikirkan bahwa dunia pendidikan tidak hanya wajib menelurkan lulusan yang siap kerja melainkan juga lulusan yang siap menciptakan lapangan kerja.

Mengapa demikian? Ke depan, semakin majunya teknologi berpotensi membuat lapangan pekerjaan yang selama ini ada, semakin minim.

Dengan fenomena disruption, maka para tenaga terampil akan semakin tidak dibutuhkan. Keterampilan mereka akan diganti dengan sistem digital atau bahkan robot. Salah satu contoh paling dekat adalah loket kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek yang berkurang dan sekarang mulai berganti menjadi anjungan elektrik untuk melayani tiket. Di Eropa, bank-bank di Uni Eropa menutup 9.100 cabang dan memangkas sekitar 50.000 karyawan sepanjang 2016 karena nasabah lebih memilih perbankan online.

Melihat kondisi ini maka kesiapan yang dipunyai para lulusan sejatinya bukan lagi hanya soal kepandaian dan keterampilan. Kita harus menyiapkan para lulusan yang siap secara mental untuk memasuki dunia kerja, bukan hanya sebagai pekerja melainkan juga sebagai pencipta lapangan kerja. Kita harus mulai menciptakan wirausahawan atau entrepreneur-entrepreneur muda.

Menciptakan wirausahawan berbeda dengan menciptakan siswa terampil. Wirausaha adalah penerapan kreativitas dan keinovasian untuk memecahkan permasalahan dan upaya memanfaatkan peluang-peluang yang dihadapi. Dengan demikian mata pelajaran atau mata kuliah yang diberikan tentu berbeda dari yang selama ini ada. Pelajaran kewirausahaan bukanlah seperti pelajaran matematika atau ilmu alam. Kewirausahaan adalah membangun pola pikir siswa dan bahkan kepribadian untuk nantinya memiliki pola pikir bekerja keras, tidak berpikir keberhasilan secara instan, tidak takut gagal, dan seterusnya.

Dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang seperti ini maka bila booming tenaga kerja atau minim lapangan pekerjaan tidak menjadi masalah yang terlalu merisaukan.

Di sisi lain, pemerintah juga harus memperhitungkan dengan cermat lapangan pekerjaan yang akan tersedia. Pemerintahan Presiden Joko Widodo menargetkan 2 juta lapangan kerja baru per tahun atau 10 juta lapangan kerja pada periode pemerintahan 2019. Sejauh mana target pemerintah tercapai, dan bagaimana kelanjutannya pada pemerintahan berikutnya, tugas rakyat melalui para wakilnya di parlemen untuk terus mengawalnya.

PENULIS:

suarapembaruan.com