Dukungan kepada Airlangga

Setelah penetapan status tersangka serta penahanan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto oleh KPK dalam kasus korupsi e-KTP, nama Airlangga Hartarto berkibar. Menteri perindustrian ini digadang-gadang menjadi pengganti Novanto. Dukungan mengalir dari berbagai penjuru.

Siapa pun yang nanti bakal maju sebagai calon ketua umum hingga terpilih, proses pergantian pucuk pimpinan ini harus sesuai dengan aturan yang berlaku yakni anggaran dasar dan rumah tangga partai. Dengan demikian, Golkar justru menunjukkan bagaimana politik santun dan bersih kendati dalam kondisi terpuruk.

Tak bisa disangkal bahwa posisi Golkar melorot. Golkar sebagai penguasa Orde Baru, salah satu dari partai tertua, serta pemiliki infrastruktur politik paling komplet dan mapan, kini elektabilitasnya hanya 10,9 persen. Berdasarkan survei terakhir, posisi Golkar disalip oleh Partai Gerindra yang mengantongi elektabilitas sebesar 13,6 persen.

Ketua umum yang sedang terjerat kasus korupsi menjadi momentum Golkar berbenah atau menjadikannya sebagai titik balik untuk mendulang simpati publik. Caranya adalah dengan pergantian mulus sesuai aturan internal parpol. Persaingan dalam mencapai posisi orang nomor satu di partai dilakukan dengan elegan. Proses ini bakal menjadi perhatian publik. Sebaliknya, intrik dan politik uang justru bakal semakin menenggelamkan Golkar.

Tanda-tanda bakal mulusnya pergantian pucuk pimpinan partai beringin ini ada dua. Pertama, dukungan mayoritas dewan pimpinan daerah (DPD) yang setuju munaslub. Sebanyak 31 DPD tingkat I setuju pelaksanaan munaslub meski pada rapat pleno partai beberapa waktu lalu memutuskan munaslub dilaksanakan setelah putusan praperadilan Novanto.

Jusuf Kalla (JK) sebagai tokoh Golkar juga menginginkan segera dilaksnakan munaslub. Alasannya, praperadilan tidak mengadili materi kasus korupsi melainkan prosesnya hukum. Menurut JK, Golkar harus segera mengganti pucuk pimpinan karena image partai sudah jelek. Munaslub untuk mengganti ketua umum tidak perlu bergantung pada hasil praperadilan Novanto.

Kini tinggal NTT, Papua, dan Papua Barat, yang belum setuju munaslub. Sebanyak 31 DPD lainnya yang mendukung munaslub telah menandatangani surat pernyataan agar segera digelar munaslub. Dengan demikian syarat diselenggarakan munaslub sudah terpenuhi karena lebih dari 2/3 DPD menyetujui.

Kedua, dukungan kini mengerucut kepada satu calon, yakni Airlangga. Para pengusung menilai bahwa sosok Airlangga tepat untuk memimpin Golkar. Pasalnya, Airlangga merupakan sosok yang bersih dan tidak bakal menjadi beban partai Golkar karena masalah hukum. Sesuai fatsun partai, kriteria ketua umum adalah PDLT atau prestasi, dedikasi dan loyalitas, serta tidak tercela.

Tidak ada yang bisa menjamin bahwa calon yang saat ini digadang-gadang 100 persen bersih diri. Tidak sedikit calon pejabat maupun kepala daerah yang dikenal bersih pada akhirnya masuk bui. Pada pemilihan ketua umum partai tak ada rekomendasi dari penegak hukum mana yang bersih diri dan mana yang tidak. Namun demikian, rekam jejak sang calon seharusnya sudah terpatri di benak para kader partai. Pengurus wilayah, daerah, cabang, mestinya sudah mengetahui bagaimana karakteristik para calon yang bakal maju.

Tanpa harus menelisik perkara hukum sang calon ketua, para kader tentu sangat mengetahui tindak-tanduk para elite. Siapa yang royal membagikan uang, siapa yang rajin turun ke bawah, siapa yang suka membeli suara dan menyingkirkan kader berintegritas, calon mana yang lebih mementingkan kepentingan kelompoknya ketimbang kepentingan partai dan negara. Apa yang tidak terekam oleh aparat penegak hukum malah justru sudah ada di kantong para kader.

Bila sepakat menginginkan partai tidak semakin terpuruk karena konduite pimpinannya, maka para kader pun wajib menjaganya dengan memberikan pilihan barang siapa sesuai dengan fatsun. Para pemilik hak suara idealnya tidak terkalahkan uang sogok. Jangan sampai suara dibeli.

Dalam hal melihat rekam jejak, para kader Golkar sudah bisa melihat sosok Airlangga setidaknya ketika ketika ia malang melintang di partai. Politisi Golkar yang pada 27 Juli 2016 ditunjuk untuk menjabat sebagai menteri perindustrian menggantikan Saleh Husin ini adalah ketua Komisi VII DPR RI (2006-2009) membidangi energi, lingkungan hidup dan ristek sekaligus wakil bendahara partai. Ia terpilih kembali menjadi anggota DPR periode 2009-2014 untuk daerah pemilihan Jawa Barat V dan menjabat sebagai ketua Komisi VI yang membidangi perindustrian, perdagangan, UKMK, investasi, dan BUMN.

Paling krusial adalah ketika munaslub di Bali 2016. Calon yang maju ketika itu adalah Setya Novanto, Ade Komarudin (Akom), Aziz Syamsudin, Syahrul Yasin Limpo, dan Airlangga. Kala itu, perolehan suara Airlangga berada di urutan terendah dibandingkan calon lain.

Akan sangat sulit mewujudkan Golkar yang bersih antikorupsi, sogok, jual beli suara, bila satu sama lain masih saling mengharapkan. Calon ketua umum mengharap dapat dukungan dari para kader yang sudah terbeli. Kader memilih atau bergabung dengan gerbong yang memberinya guyuran uang saku terbesar. Kehadiran Airlangga Hartarto bisa memutus mata rantai ini.

 

PENULIS:

suarapembaruan.com